Rabu, 17 Januari 2018 | 19.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menjelang Vonis Terhadap Ahok

Menjelang Vonis Terhadap Ahok

Minggu, 7 Mei 2017 - 20:36 WIB

IMG-22475

Aksi Simpatik 55 (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Menjelang pembacaan putusan vonis kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percaobaan dua tahun, banyak pihak berharap dan berpesan kepada majelis hakim supaya dapat memutus dengan bijak dan adil, serta tanpa intervensi dalam bentuk apapun.

Komisi Yudisial (KY), berharap majelis hakim yang menangani perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap independen dan imparsial dalam menjatuhkan putusan vonis.

“Kemerdekaan dan independensi hakim diperlukan untuk menjamin imparsialitas dan keadilan dalam memutus perkara,” ujar juru bicara KY Farid Wajdi.

KY mengimbau seluruh pihak agar menghormati prinsip independensi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Selain independensi, kata Farid hakim juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaaan kehakiman yang berwibawa.

“Kami memastikan tugas KY mengawal proses sidang ini dilakukan dengan itikad yang baik dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh negara,” ujar Farid.

Farid mengatakan dalam mengawal proses persidangan untuk kasus ini, KY menggunakan dua metode.

“Kami melakukan pemantauan tertutup atau pemantauan terbuka, penggunaan metodenya sangat bergantung pada penilaian internal tentang urgensi kasus yang dihadapi,” kata Farid.

Sementara itu berkaitan dengan substansi perkara, Farid menegaskan bahwa KY membatasi diri dalam hal ini. Sebab selain independensi hakim yang wajib dijaga, karena proses hukum perkara masih berlangsung.

“Fokus KY akan ada pada etika majelis hakim dalam mengelola perkara ini, baik perilaku di dalam sidang maupun perilaku di luar sidang,” tuturnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...