Senin, 23 April 2018 | 23.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 8 Mei 2017 - 10:36 WIB

IMG-22478

Miryam S Haryani mengenakan rompi tahanan KPK (Ant)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Senin (8/5).

Materi permohanan gugatan yang diajukan Miryam melalui kuasa hukumnya itu adalah terkait penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura itu dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut keterangan kuasa hukum Miryam, Aga Khan, KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka karena pemberian keterangan palsu karena perkara ini masuk ranah peradilan umum.

KPK sendiri menjerat Miryam dengan pasal 22 juncto pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menghadiri sidang gugatan praperadilan itu.

“Informasi yang kami terima dari biro hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Febri Diansyah menerangkan karena surat panggilan tersebut belum diterima tentu pihaknya belum bisa mempelajari dasar yang menjadi alasan pihak Miryam mengajukan gugatan apalagi mendatangi sidang praperadilan tersebut.

Febri memastikan, apabila surat panggilan terkait sidang praperadilan tersebut sudah diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan kemungkinan besar akan mendatanginya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...