Rabu, 26 Juli 2017 | 03.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 8 Mei 2017 - 10:36 WIB

IMG-22478

Miryam S Haryani mengenakan rompi tahanan KPK (Ant)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Senin (8/5).

Materi permohanan gugatan yang diajukan Miryam melalui kuasa hukumnya itu adalah terkait penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura itu dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut keterangan kuasa hukum Miryam, Aga Khan, KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka karena pemberian keterangan palsu karena perkara ini masuk ranah peradilan umum.

KPK sendiri menjerat Miryam dengan pasal 22 juncto pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menghadiri sidang gugatan praperadilan itu.

“Informasi yang kami terima dari biro hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Febri Diansyah menerangkan karena surat panggilan tersebut belum diterima tentu pihaknya belum bisa mempelajari dasar yang menjadi alasan pihak Miryam mengajukan gugatan apalagi mendatangi sidang praperadilan tersebut.

Febri memastikan, apabila surat panggilan terkait sidang praperadilan tersebut sudah diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan kemungkinan besar akan mendatanginya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...