Selasa, 26 September 2017 | 18.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 8 Mei 2017 - 10:36 WIB

IMG-22478

Miryam S Haryani mengenakan rompi tahanan KPK (Ant)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Senin (8/5).

Materi permohanan gugatan yang diajukan Miryam melalui kuasa hukumnya itu adalah terkait penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura itu dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut keterangan kuasa hukum Miryam, Aga Khan, KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka karena pemberian keterangan palsu karena perkara ini masuk ranah peradilan umum.

KPK sendiri menjerat Miryam dengan pasal 22 juncto pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menghadiri sidang gugatan praperadilan itu.

“Informasi yang kami terima dari biro hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Febri Diansyah menerangkan karena surat panggilan tersebut belum diterima tentu pihaknya belum bisa mempelajari dasar yang menjadi alasan pihak Miryam mengajukan gugatan apalagi mendatangi sidang praperadilan tersebut.

Febri memastikan, apabila surat panggilan terkait sidang praperadilan tersebut sudah diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan kemungkinan besar akan mendatanginya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...