Rabu, 17 Januari 2018 | 19.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Digugat Miryam, KPK Tak Akan Hadiri Sidang Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 8 Mei 2017 - 10:36 WIB

IMG-22478

Miryam S Haryani mengenakan rompi tahanan KPK (Ant)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. Senin (8/5).

Materi permohanan gugatan yang diajukan Miryam melalui kuasa hukumnya itu adalah terkait penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura itu dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut keterangan kuasa hukum Miryam, Aga Khan, KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka karena pemberian keterangan palsu karena perkara ini masuk ranah peradilan umum.

KPK sendiri menjerat Miryam dengan pasal 22 juncto pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menghadiri sidang gugatan praperadilan itu.

“Informasi yang kami terima dari biro hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Febri Diansyah menerangkan karena surat panggilan tersebut belum diterima tentu pihaknya belum bisa mempelajari dasar yang menjadi alasan pihak Miryam mengajukan gugatan apalagi mendatangi sidang praperadilan tersebut.

Febri memastikan, apabila surat panggilan terkait sidang praperadilan tersebut sudah diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan kemungkinan besar akan mendatanginya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...