Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Siapa Orangtua Jokowi Sesungguhnya ?

Siapa Orangtua Jokowi Sesungguhnya ?

Reporter : Rakisa | Senin, 8 Mei 2017 - 16:58 WIB

IMG-22495

Presidium Alumni 212 bersama tokoh nasional di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Desakan untuk melakukan tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Presiden Jokowi mengemuka saat ratusan alumni 212 mendatangi Komnas HAM, Senin (8/5) siang.

Desakan test DNA tersebut menyangkut jatidiri Jokowi masih dipersoalkan, seperti dimana Jokowi lahir dan dibesarkan? Siapa orangtua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah ada hubungan Jokowi dengan PKI.

Ketua Presidium Alumni 212, Ustadz Ansfuri Sambo mengatakan cara-cara pemerintah dibawa Jokowi dengan melakukan kriminalisasi ulama dan aktivis dengan tuduhan makar dan anti bhineka merupakan cara-cara rezim Jokowi lebih berbahaya dibandingkan orde baru.

“Maka dari itu kami membuat petisi agar Komnas HAM juga membuat tim gabungan pencari fakta untuk mendesak agar dilakukan test DNA Presiden Jokowi yang merupakan anak tokoh PKI,” tegas Ustadz Ansfuri Idrus Sambo di Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Sementara itu Ketua Progres 98, Faisal Assegaf menambahkan perilaku penguasa saat ini tampak jelas ada dendam politik masa lalu, terhadap suatu kebangkitan ideologi dengan melakukan kriminalisasi ulama dan aktivis.

“Kriminalisasi ulama dan aktivis ini semangat masa lalu yang kemudian muncul, yang diduga ‘dendam PKI’ terhadap umat Islam dan ulama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh nasional bersama alumni 212 menyampaikan dukungannya kepada Komnas HAM untuk mendesak Pemerintah memfasilitas test DNA tersebut diantaranya Ustadz Alfian Tanjung, yang dikenal dengan pemikiran-pemikiran bahaya Komunis, Amien Rais, advokat senior Egi Sudjana dan Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendrata.

Menanggapi munculnya usualn agar Komnas HAM meminta Pemerintah melakukan test DNA terhadap Jokowi, Koordinator Komnas HAM, Natalius Pigai mengaku masih banyak waktu untuk melakukan hal itu, fokus pihaknya saat ini adalah melakukan investigasi dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis.

“Kasus-kasus kriminalisasi apa yang dialami ulama-ulama, habaib, ustadz/ustadzah. Kami sudah inventarisir kasus-kasus tersebut, yakni pertama adanya dugaan kriminalisasi ulama dengan aktor yang diberikan kewenangan hukum,” ujar Pigai.

Termasuk tuduhan Makar yang juga dilakukan aktornya adalah diduga oleh aktor negara atau pemangku negara.

Pigai menambahkan, untuk itu kriminalisasi ulama dan aktivis tersebut korbanya sudah kita inventarisir yakni, dalam minggu ini mengirimkan surat kepada para korban, untuk dimintai keterangannya.

“Dalam pemanggilan nanti tolong korban agar menyampaikan dengan benar.Jangan pernah takut, Komnas HAM ini adalah rumah kita semua, kita membuka kran ini,” tambahnya.

Masih kata Pigai, Minggu ini juga pihaknya akan memanggil aktor-aktor yang terlibat, mulai dari pemangku hukum negara, pelaku penyelenggara negara.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...