Senin, 20 November 2017 | 22.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Reporter : Rakisa | Senin, 8 Mei 2017 - 19:04 WIB

IMG-22510

Komisioner Komnas HAM, Natalous Pigai bersama Komisioner Komnas HAM bersama tokoh nasional Amien Rais di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap kriminalisasi ulama dan aktivis yang dilaporkan Presidium Alumni 212 bersama para sejumlah tokoh nasional.

Natalius pun mengungkapkan sudah melakukan inventarisir kasus-kasus tersebut dan dalam waktu dekat akan memanggil korban, termasuk alat negara yang diduga terlibat.

“Kami tim yang langsung menangani dan menindaklanjuti kasus yang dialami oleh alim ulama dan habaib seperti kasus kriminalisasi aktifis, ustadz, alim ulama dan habaib,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jl Laturhary, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Komisioner asal Papua ini juga meminta agar tidak pernah takut menyampaikan apa saja kepada Komnas HAM, karena tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

“Ini adalah rumah kita bersama, jadi saya membuka kran hal itu,” terangnya.

Natalius mengaku kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas HAM saat ini menjadi salah satu fokus Komnas HAM dan saat ini tengah didalami.

Ia pun secara tegas bahwa ada dugaan yang mengarah kepada the state of actor, pertama kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor yang berasal dari Negara (the state of actor).

“Kedua, terkait kasus penangkapan dalam dugaan upaya makar juga diduga dilakukan oleh aktor yang berasal dari Negara,” terangnya.

Kemudian, ketiga adanya intimidasi, teror yang bisa saja dilakukan siapapun terlebih lagi yang juga dapat dilakukan oleh aktor yang diduga berasal dari negara.

Dan keempat, hate speech, Komnas HAM menyadari bahwa ada dugaan ujaran kebencian yang diduga juga dilakukan aktor yang berasal dari negara. Untuk itu, Komnas HAM sudah memproses secara administratif dan akan mengirimkan surat kepada pihak yang terkait.

“Hari ini suratnya sudah jadi, namun baru bisa besok, Selasa (9/5) dikirim ke sanak saudara korban untuk bisa ditandatangani agar bisa menjenguk korban, terkait kasus penangkapan dugaan adanya upaya makar,” tandasnya.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional dan aktivis dituding dengan dugaan makar mereka ditahan selama beberapa hari bahkan aktivis nasional Sri Bintang Pamungkas baru dibebaskan setelah 102 hari.

Terbaru sejumlah aktivis Islam, seperti KH Muhammad Al-Khaththatah bersama empat orang lainnya juga dituduh makar, mereka sampai saat ini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Bahkan mereka tidak diperkenan dijenguk oleh pihak keluarga.

Atas hal itu, Natalius Pigai menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga eksternal kepolisian meminta agar tidak cepat-cepat atau terburu-buru menyampaikan kepada kejaksaan.

“Tahan dulu jangan dilimpahkan, kami sedang dalam penyelidikan jika nanti hasil penyelidikan alat bukti itu tidak cukup maka kami meminta penahana itu dievaluasi,” tambahnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...