Minggu, 22 April 2018 | 11.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Reporter : Rakisa | Senin, 8 Mei 2017 - 19:04 WIB

IMG-22510

Komisioner Komnas HAM, Natalous Pigai bersama Komisioner Komnas HAM bersama tokoh nasional Amien Rais di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap kriminalisasi ulama dan aktivis yang dilaporkan Presidium Alumni 212 bersama para sejumlah tokoh nasional.

Natalius pun mengungkapkan sudah melakukan inventarisir kasus-kasus tersebut dan dalam waktu dekat akan memanggil korban, termasuk alat negara yang diduga terlibat.

“Kami tim yang langsung menangani dan menindaklanjuti kasus yang dialami oleh alim ulama dan habaib seperti kasus kriminalisasi aktifis, ustadz, alim ulama dan habaib,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jl Laturhary, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Komisioner asal Papua ini juga meminta agar tidak pernah takut menyampaikan apa saja kepada Komnas HAM, karena tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

“Ini adalah rumah kita bersama, jadi saya membuka kran hal itu,” terangnya.

Natalius mengaku kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas HAM saat ini menjadi salah satu fokus Komnas HAM dan saat ini tengah didalami.

Ia pun secara tegas bahwa ada dugaan yang mengarah kepada the state of actor, pertama kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor yang berasal dari Negara (the state of actor).

“Kedua, terkait kasus penangkapan dalam dugaan upaya makar juga diduga dilakukan oleh aktor yang berasal dari Negara,” terangnya.

Kemudian, ketiga adanya intimidasi, teror yang bisa saja dilakukan siapapun terlebih lagi yang juga dapat dilakukan oleh aktor yang diduga berasal dari negara.

Dan keempat, hate speech, Komnas HAM menyadari bahwa ada dugaan ujaran kebencian yang diduga juga dilakukan aktor yang berasal dari negara. Untuk itu, Komnas HAM sudah memproses secara administratif dan akan mengirimkan surat kepada pihak yang terkait.

“Hari ini suratnya sudah jadi, namun baru bisa besok, Selasa (9/5) dikirim ke sanak saudara korban untuk bisa ditandatangani agar bisa menjenguk korban, terkait kasus penangkapan dugaan adanya upaya makar,” tandasnya.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional dan aktivis dituding dengan dugaan makar mereka ditahan selama beberapa hari bahkan aktivis nasional Sri Bintang Pamungkas baru dibebaskan setelah 102 hari.

Terbaru sejumlah aktivis Islam, seperti KH Muhammad Al-Khaththatah bersama empat orang lainnya juga dituduh makar, mereka sampai saat ini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Bahkan mereka tidak diperkenan dijenguk oleh pihak keluarga.

Atas hal itu, Natalius Pigai menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga eksternal kepolisian meminta agar tidak cepat-cepat atau terburu-buru menyampaikan kepada kejaksaan.

“Tahan dulu jangan dilimpahkan, kami sedang dalam penyelidikan jika nanti hasil penyelidikan alat bukti itu tidak cukup maka kami meminta penahana itu dievaluasi,” tambahnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...