Rabu, 26 Juli 2017 | 13.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Komnas HAM Sebut Aktor Negara Dibalik Kriminaliasi Ulama dan Aktivis

Reporter : Rakisa | Senin, 8 Mei 2017 - 19:04 WIB

IMG-22510

Komisioner Komnas HAM, Natalous Pigai bersama Komisioner Komnas HAM bersama tokoh nasional Amien Rais di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap kriminalisasi ulama dan aktivis yang dilaporkan Presidium Alumni 212 bersama para sejumlah tokoh nasional.

Natalius pun mengungkapkan sudah melakukan inventarisir kasus-kasus tersebut dan dalam waktu dekat akan memanggil korban, termasuk alat negara yang diduga terlibat.

“Kami tim yang langsung menangani dan menindaklanjuti kasus yang dialami oleh alim ulama dan habaib seperti kasus kriminalisasi aktifis, ustadz, alim ulama dan habaib,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jl Laturhary, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Komisioner asal Papua ini juga meminta agar tidak pernah takut menyampaikan apa saja kepada Komnas HAM, karena tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

“Ini adalah rumah kita bersama, jadi saya membuka kran hal itu,” terangnya.

Natalius mengaku kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas HAM saat ini menjadi salah satu fokus Komnas HAM dan saat ini tengah didalami.

Ia pun secara tegas bahwa ada dugaan yang mengarah kepada the state of actor, pertama kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor yang berasal dari Negara (the state of actor).

“Kedua, terkait kasus penangkapan dalam dugaan upaya makar juga diduga dilakukan oleh aktor yang berasal dari Negara,” terangnya.

Kemudian, ketiga adanya intimidasi, teror yang bisa saja dilakukan siapapun terlebih lagi yang juga dapat dilakukan oleh aktor yang diduga berasal dari negara.

Dan keempat, hate speech, Komnas HAM menyadari bahwa ada dugaan ujaran kebencian yang diduga juga dilakukan aktor yang berasal dari negara. Untuk itu, Komnas HAM sudah memproses secara administratif dan akan mengirimkan surat kepada pihak yang terkait.

“Hari ini suratnya sudah jadi, namun baru bisa besok, Selasa (9/5) dikirim ke sanak saudara korban untuk bisa ditandatangani agar bisa menjenguk korban, terkait kasus penangkapan dugaan adanya upaya makar,” tandasnya.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional dan aktivis dituding dengan dugaan makar mereka ditahan selama beberapa hari bahkan aktivis nasional Sri Bintang Pamungkas baru dibebaskan setelah 102 hari.

Terbaru sejumlah aktivis Islam, seperti KH Muhammad Al-Khaththatah bersama empat orang lainnya juga dituduh makar, mereka sampai saat ini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Bahkan mereka tidak diperkenan dijenguk oleh pihak keluarga.

Atas hal itu, Natalius Pigai menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga eksternal kepolisian meminta agar tidak cepat-cepat atau terburu-buru menyampaikan kepada kejaksaan.

“Tahan dulu jangan dilimpahkan, kami sedang dalam penyelidikan jika nanti hasil penyelidikan alat bukti itu tidak cukup maka kami meminta penahana itu dievaluasi,” tambahnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...