Selasa, 16 Januari 2018 | 18.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pemerintah tidak Bersahabat dengan Gerakan Islam

Pemerintah tidak Bersahabat dengan Gerakan Islam

Reporter : Rakisa | Senin, 8 Mei 2017 - 21:11 WIB

IMG-22517

Yusril Ihza Mahendra. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah untuk bersikap berhati-hati dalam membubarkan sebuah ormas, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia.

“Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali, “ kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/5).

Menurutnya, jika langkah persuasif tidak diindahkan, baru Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas itu ke pengadilan.

Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Yusril menambahkan berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol dan menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar alasan itu, maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas.

Rencana pembubaran HTI, sambung dia, adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.

“Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila,” ujar Mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Maka dari, tambah Yusril, pemerintah wajib mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan.

“Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang,” ujar Yusril.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...
Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti
Pendidikan - Selasa, 16 Januari 2018 - 14:49 WIB

Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti

Cuti melahirkan kini tak hanya diperbolehkan untuk wanita. Para pegawai negeri sipil (PNS) pria di Indonesia kini juga bisa mengajukan ...
Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 13:39 WIB

Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto

Telah dilantiknya Ketua DPR RI baru tentunya membawa suasana dan semangat baru di lingkungan Parlemen.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ...