Senin, 20 November 2017 | 22.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jubir HTI: Hati-Hati Pengalihan Isu Vonis Penista Agama

Jubir HTI: Hati-Hati Pengalihan Isu Vonis Penista Agama

Senin, 8 Mei 2017 - 21:58 WIB

IMG-22518

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Ismail Yusanto (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Ismail Yusanto, menyatakan bahwa organisasinya belum resmi dibubarkan oleh pemerintah.

Pasalnya, HTI sama sekali belum pernah menerima sanksi-sanksi administratif seperti surat peringatan seperti diatur dalam UU 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas).

“HTI belum dibubarkan, karena pembubaran ormas harus dilakukan melalui mekanisme sidang pengadilan,” tegasnya dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Senin(8/5) malam.

Oleh karena itu, pernyataan Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, siang tadi soal rencana pembubaran HTI bukan berarti bisa langsung membubarkan organisasi yang menyerukan khilafah itu.

“Surat peringatan saja belum pernah diterima HTI. Tidak pernah ada pembubaran ormas melalui pidato,” tambahnya.

Ismail justru meminta publik berhati-hati terhadap upaya pengalihan isu dari sidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Hati-hati ini pengalihan isu vonis penista agama esok. Setelah bunga, balon, gagal, sekarang pakai ‘kayu’. #rezimpanik,” tulisnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...