Rabu, 17 Januari 2018 | 19.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Vonis Ahok Dijaga 14 Ribu Aparat Gabungan

Vonis Ahok Dijaga 14 Ribu Aparat Gabungan

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 8 Mei 2017 - 23:45 WIB

IMG-22520

Aparat Kepolisian mengamankan aksi massa (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan ribu aparat gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya vonis pada persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Kepolisian mengerahkan 14.000 pasukan gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya sidang besok.

“Kita siapkan 12–14 ribu personel,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Rikwanto mengatakan, 14 ribu pasukan itu tidak hanya ditempatkan di Kementerian Pertanian, tetapi disebar sejumlah titik diantaranya Mal Cilandak Town Square, Blok M Square, Pondok Indah Mal, dan Kantor Kejaksaan.

Peningkatan keamanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada aksi kekesalan dan kemarahan massa atas hasil vonis putusan sidang.

“Pengamanan bukan hanya di posisi sekitar sidang, juga di tempat-tempat lain, di persimpangan-persimpangan, keramaian-keramaian, pasar dan lainnya di sekitar sini,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, selain sejumlah titik yang dijaga, majelis hakim juga akan dikawal ketat oleh kepolisian. Menurutnya, polisi berusaha menjaga agar tidak ada intimidasi apapun bagi hakim yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusan sidang.

“Itu sudah sesuai SOP, kalau ada seperti ini kami siapkan, untuk alat taktis sejumlah baraccuda juga disiapkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, jaksa penuntut umum menuntut Ahok dengan pasal alternatif kedua yaitu Pasal 156 KUHP, yakni dengan tuntutan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...