Selasa, 24 April 2018 | 00.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Vonis Ahok Dijaga 14 Ribu Aparat Gabungan

Vonis Ahok Dijaga 14 Ribu Aparat Gabungan

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 8 Mei 2017 - 23:45 WIB

IMG-22520

Aparat Kepolisian mengamankan aksi massa (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan ribu aparat gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya vonis pada persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Kepolisian mengerahkan 14.000 pasukan gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya sidang besok.

“Kita siapkan 12–14 ribu personel,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Rikwanto mengatakan, 14 ribu pasukan itu tidak hanya ditempatkan di Kementerian Pertanian, tetapi disebar sejumlah titik diantaranya Mal Cilandak Town Square, Blok M Square, Pondok Indah Mal, dan Kantor Kejaksaan.

Peningkatan keamanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada aksi kekesalan dan kemarahan massa atas hasil vonis putusan sidang.

“Pengamanan bukan hanya di posisi sekitar sidang, juga di tempat-tempat lain, di persimpangan-persimpangan, keramaian-keramaian, pasar dan lainnya di sekitar sini,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, selain sejumlah titik yang dijaga, majelis hakim juga akan dikawal ketat oleh kepolisian. Menurutnya, polisi berusaha menjaga agar tidak ada intimidasi apapun bagi hakim yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusan sidang.

“Itu sudah sesuai SOP, kalau ada seperti ini kami siapkan, untuk alat taktis sejumlah baraccuda juga disiapkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, jaksa penuntut umum menuntut Ahok dengan pasal alternatif kedua yaitu Pasal 156 KUHP, yakni dengan tuntutan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...