Minggu, 19 November 2017 | 02.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Stop Reklamasi, Luhut Warning Gubernur Terpilih

Stop Reklamasi, Luhut Warning Gubernur Terpilih

Selasa, 9 Mei 2017 - 09:03 WIB

IMG-22522

Luhut Binsar Panjaitan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan- Sandiaga Uno untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta nampaknya sulit diwujudkan.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah mengambil alih kewenangan proyek tersebut untuk tetap dilanjutkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada alasan untuk membatalkan reklamasi Teluk Jakarta.

Ia menyebutkan pemerintah punya dasar hukum yang kuat untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, yakni adanya Kepres yang diteken mulai dari Presiden kedua Soeharto hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

“Bukan zaman Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat,” ujar Luhut di kantor Wakil Presiden, Senin (8/5).

Menurut Luhut, tak ada alasan bagi Gubernur terpilih untuk menghentikannya. Apalagi proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Berdasarkan kajian, ketinggian Jakarta akan turun antara delapan cm sampai 23 cm apabila reklamasi dihentikan.

“Kalau nanti Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari,” kata Luhut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...