Rabu, 26 Juli 2017 | 03.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Stop Reklamasi, Luhut Warning Gubernur Terpilih

Stop Reklamasi, Luhut Warning Gubernur Terpilih

Selasa, 9 Mei 2017 - 09:03 WIB

IMG-22522

Luhut Binsar Panjaitan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan- Sandiaga Uno untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta nampaknya sulit diwujudkan.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah mengambil alih kewenangan proyek tersebut untuk tetap dilanjutkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada alasan untuk membatalkan reklamasi Teluk Jakarta.

Ia menyebutkan pemerintah punya dasar hukum yang kuat untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, yakni adanya Kepres yang diteken mulai dari Presiden kedua Soeharto hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

“Bukan zaman Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat,” ujar Luhut di kantor Wakil Presiden, Senin (8/5).

Menurut Luhut, tak ada alasan bagi Gubernur terpilih untuk menghentikannya. Apalagi proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Berdasarkan kajian, ketinggian Jakarta akan turun antara delapan cm sampai 23 cm apabila reklamasi dihentikan.

“Kalau nanti Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari,” kata Luhut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...