Rabu, 17 Januari 2018 | 19.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Vonis Ahok, Jokowi Minta Semua Pihak Hormati Putusan Hakim

Vonis Ahok, Jokowi Minta Semua Pihak Hormati Putusan Hakim

Reporter : Rakisa | Selasa, 9 Mei 2017 - 17:31 WIB

IMG-22554

Terdakwa Ahok divonis dua tahun penjara. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Presiden Jokowi memimta semua pihak menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penodaan agama.

“Saya minta, saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada, serta putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama untuk banding,” kata Jokowi di Papua, Selasa (9/5) sebagaimana dikutip dari setkab.

Jokowi mengingatkan, hal yang paling penting adalah semua pihak percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Karena, kata Jokowi memang begitulah, menurutnya, sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan panjang yang ada.

“Sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” tegas Presiden.

Mengenai pencopotan jabatan Gubernur DKI Jakarta terhadap Ahok, Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan akan lebih dijelaskan kembali setelah nanti dirnya tiba di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (9/5) divonis dua tahun penjara karena terbukti melanggar pasal pasal 156a KUHP.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara dalam putusannya memerintahkan agar Ahok ditahan dan vonisnya 2 tahun penjara. Saat ini Ahok ditempatkan ruang Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) sebelum nantinya ditempatkan di Blok A bersama narapidana lainnya. Lazimnya tahanan baru di Rutan, ruangan Mapenaling ini akan ditempati Ahok selama 3-7 hari, kemudian akhirnya turun ke Blok.

“Ya setelah pemeriksaan kesehatan dan registrasi, akan masuk ke ruang Mapenaling (masa pengenalan lingkungan),” kata Kepala Rutan Cipinang Asep Sutandar, Selasa, (9/5).

Asep mengaku tidak ada perlakukan khusus untuk Gubernur DKI Jakarta. Ahok akan ditempatkan bersama dengan tindak pidana kriminal umum di Blok A.

“Nanti akan dimasukkan ke ruang tahanan yang berisi tiga orang atau tipe tiga. Semuanya sama ya tidak ada perlakuan istimewa,” tegas Asep.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...