Minggu, 19 November 2017 | 02.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Selasa, 9 Mei 2017 - 22:21 WIB

IMG-22562

Massa HTI di Jakarta Selatan. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Kepala Divis Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menilai, Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas Isalm yang belum melenceng dari NKRI. Sehingga tak ada upaya pembubaran terhadap ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu.

Menurutnya, Front Pembela Islam (FPI) sangat berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara tegas menolak dasar NKRI, Pancasila dengan berniat membangun sebuah khilafah.

“Kalau HTI beda, menolak tegas tolak NKRI dan Pancasila, “ kata Setyo.

Ia menambahkan, pembubaran HTI karena ada beberapa kejadian penolakan dan perlawanan terhadap organisasi tersebut.

“Silakan saja dicermati beberapa kejadian masyarakat menolak HTI,” ujarnya.

Masih menurut Irjen Setyo, pembubaran HTI bukan karena adanya sejumlah aksi pengerahan massa yang terjadi belakangan ini.

Namun murni karena ada kegiatan HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terkait dengan menghalangi kegiatan dakwah Islam.

“Langkah hukum untuk membubarkan HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang melakukan gerakan dakwah keagamaan, tetapi upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/5/2017)

Tindakan pemerintah, kata dia, merupakan bagian dari upaya pembubaran HTI melalui jalur hukum sesuai UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakataan.

Menurut Lukman, langkah hukum ditempuh sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sedang bertindak represif.

Untuk itu, dia mengimbau semua pihak untuk menghormati langkah hukum pemerintah sekaligus memastikan bahwa HTI tetap dapat menggunakan hak pembelaan dalam proses peradilan.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...