Rabu, 26 Juli 2017 | 03.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Selasa, 9 Mei 2017 - 22:21 WIB

IMG-22562

Massa HTI di Jakarta Selatan. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Kepala Divis Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menilai, Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas Isalm yang belum melenceng dari NKRI. Sehingga tak ada upaya pembubaran terhadap ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu.

Menurutnya, Front Pembela Islam (FPI) sangat berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara tegas menolak dasar NKRI, Pancasila dengan berniat membangun sebuah khilafah.

“Kalau HTI beda, menolak tegas tolak NKRI dan Pancasila, “ kata Setyo.

Ia menambahkan, pembubaran HTI karena ada beberapa kejadian penolakan dan perlawanan terhadap organisasi tersebut.

“Silakan saja dicermati beberapa kejadian masyarakat menolak HTI,” ujarnya.

Masih menurut Irjen Setyo, pembubaran HTI bukan karena adanya sejumlah aksi pengerahan massa yang terjadi belakangan ini.

Namun murni karena ada kegiatan HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terkait dengan menghalangi kegiatan dakwah Islam.

“Langkah hukum untuk membubarkan HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang melakukan gerakan dakwah keagamaan, tetapi upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/5/2017)

Tindakan pemerintah, kata dia, merupakan bagian dari upaya pembubaran HTI melalui jalur hukum sesuai UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakataan.

Menurut Lukman, langkah hukum ditempuh sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sedang bertindak represif.

Untuk itu, dia mengimbau semua pihak untuk menghormati langkah hukum pemerintah sekaligus memastikan bahwa HTI tetap dapat menggunakan hak pembelaan dalam proses peradilan.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...