Selasa, 26 September 2017 | 16.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Polri: FPI Belum Melenceng dari NKRI, Beda dengan HTI

Selasa, 9 Mei 2017 - 22:21 WIB

IMG-22562

Massa HTI di Jakarta Selatan. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Kepala Divis Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menilai, Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas Isalm yang belum melenceng dari NKRI. Sehingga tak ada upaya pembubaran terhadap ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu.

Menurutnya, Front Pembela Islam (FPI) sangat berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara tegas menolak dasar NKRI, Pancasila dengan berniat membangun sebuah khilafah.

“Kalau HTI beda, menolak tegas tolak NKRI dan Pancasila, “ kata Setyo.

Ia menambahkan, pembubaran HTI karena ada beberapa kejadian penolakan dan perlawanan terhadap organisasi tersebut.

“Silakan saja dicermati beberapa kejadian masyarakat menolak HTI,” ujarnya.

Masih menurut Irjen Setyo, pembubaran HTI bukan karena adanya sejumlah aksi pengerahan massa yang terjadi belakangan ini.

Namun murni karena ada kegiatan HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terkait dengan menghalangi kegiatan dakwah Islam.

“Langkah hukum untuk membubarkan HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang melakukan gerakan dakwah keagamaan, tetapi upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/5/2017)

Tindakan pemerintah, kata dia, merupakan bagian dari upaya pembubaran HTI melalui jalur hukum sesuai UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakataan.

Menurut Lukman, langkah hukum ditempuh sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sedang bertindak represif.

Untuk itu, dia mengimbau semua pihak untuk menghormati langkah hukum pemerintah sekaligus memastikan bahwa HTI tetap dapat menggunakan hak pembelaan dalam proses peradilan.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 15:46 WIB

Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) memberian peluang kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan proposal bantuan untuk Periode 2018 melalui website satu ...
KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:52 WIB

KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya

KPK kembali datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Dalam rapat lanjutan ini ...
Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto

Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, (26/9/2017).Pantauan Kini.co.id ...
Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:42 WIB

Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR

Agenda paripurna masa persidangan I 2017-2017 ketiga, Selasa (26/9) mengesahkan tujuh anggota komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021.Dalam laporannya ...
Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 13:34 WIB

Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna

Pimpinan sidang rapat paripurna dinilai arogan oleh beberapa fraksi yang berujung walkoutnya Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra Sekertaris Fraksi PAN ...
Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:13 WIB

Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR

Lima Hakim Agung baru hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III disahkan dalam paripurna masa persidangangn I 2017-2018, Selasa (26/9).Ketua ...