Minggu, 22 April 2018 | 11.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Penahanan Ahok tidak Bisa Ditangguhkan

Penahanan Ahok tidak Bisa Ditangguhkan

Reporter : Fadilah | Rabu, 10 Mei 2017 - 12:54 WIB

IMG-22568

Tiba Rutan Cipinang Ahok Diserbu Foto Bareng Pegawai. (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Penangguhan Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa dilakukan pasca adanya putusan hakim. Meskipun Ahok telah menyatakan banding atas putusan itu.

“Tidak ada penangguhan penahanan kalau sudah putusan hakim. Tahanan kota? Tidak bisa itu hanya ada di penyidikan,” jelas Guru Besar Ilmu Hukum; Romli Atmasasmita saat ditemui awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (9/5/2017) malam.

Diketahui, pada Selasa kemarin, Ahok langsung dibawa ke rutan Cipinang berdasarkan perintah penahanan majelis hakim PN Jakut ketika membacakan putusan kasus dugaan penodaan agama.

Dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ahok dianggap telah terbukti melanggar Pasal 156a KUHP. Ahok pun dihukum pidana penjara selama 2 tahun.

Tak terima dengan putusan tersebut, sejumlah pihak pun banyak yang mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahok. Mereka diantaranya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Istri Ahok, Veronica Tan, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, dan Djan Faridz.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...