Senin, 20 November 2017 | 22.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Penahanan Ahok tidak Bisa Ditangguhkan

Penahanan Ahok tidak Bisa Ditangguhkan

Reporter : Fadilah | Rabu, 10 Mei 2017 - 12:54 WIB

IMG-22568

Tiba Rutan Cipinang Ahok Diserbu Foto Bareng Pegawai. (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Penangguhan Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa dilakukan pasca adanya putusan hakim. Meskipun Ahok telah menyatakan banding atas putusan itu.

“Tidak ada penangguhan penahanan kalau sudah putusan hakim. Tahanan kota? Tidak bisa itu hanya ada di penyidikan,” jelas Guru Besar Ilmu Hukum; Romli Atmasasmita saat ditemui awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (9/5/2017) malam.

Diketahui, pada Selasa kemarin, Ahok langsung dibawa ke rutan Cipinang berdasarkan perintah penahanan majelis hakim PN Jakut ketika membacakan putusan kasus dugaan penodaan agama.

Dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ahok dianggap telah terbukti melanggar Pasal 156a KUHP. Ahok pun dihukum pidana penjara selama 2 tahun.

Tak terima dengan putusan tersebut, sejumlah pihak pun banyak yang mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahok. Mereka diantaranya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Istri Ahok, Veronica Tan, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, dan Djan Faridz.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...