Kamis, 18 Januari 2018 | 04.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

Rabu, 10 Mei 2017 - 20:52 WIB

IMG-22582

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, Direktur Indonesia Resourch Studies, Marwan Batubara dan lainnya diterima di Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas dan dua staffnya di Aula Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari sejumlah bidang, merupakan proyek selain merusak lingkungan hidup. Penggusuran warga sekitar yang sebagian besar nelayan kehilangan sumber kehidupannya.

Hal itu, kata Yudi merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan Negara, pasalnya diduga sebagai pintu utama masuknya penjajahan oleh bangsa Cina (RCC) yang sengaja diberikan jalan oleh actor utama pemangku Negara dan para taipen konglomerat sebagai agen-agen imperialis.

“Diduga proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama penjajahan, ini bias kita lihat dengan sejumlah kontruksi dan rangkaiannya mulai dari reklamasi Banten, Bali, pembangunan Tol Laut, kereta api cepat Jakarta-Bandung, trans Sumatera dan proyek insfrastruktur lainnya,” tutur Yudi.

Masih menurut Yudi, melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diindikasikan adanya makar dan penjajahan terhadap pribumi melalui kekuatan ekonomi politik oligarki yang secara terang-terangan menjadi agen-agen imperialis besar Cina melalui tangan nama-nama seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh.

Untuk itu, Yudi meminta kepada Komnas HAM agar membentuk tim gabungan pencari fakta, membentuk tim investigasi independen, memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari para aktor Negara dan konglomerat taipan dan terakhir diperlukan adanya pengadilan HAM.

Sementara itu Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas mengatakan setelah laporan yang disampaikan MRI pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisioner lainnya untuk membahas apa yang menjadi harapan.

Hafid Abbas menegaskan, sebagai bangsa yang besar Indonesia, tak pernah takut dengan bangsa lain hal ini sudah dibuktikan jangankan dunia lainnya, PBB saja Indonesia tak pernah takut untuk dilawan.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah republik ini berdiri tahun 2016 lalu ada 15 kali penggusuran dan itu menjadi sejarah terbesar penggusuran.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...