Senin, 20 November 2017 | 04.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

Rabu, 10 Mei 2017 - 20:52 WIB

IMG-22582

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, Direktur Indonesia Resourch Studies, Marwan Batubara dan lainnya diterima di Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas dan dua staffnya di Aula Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari sejumlah bidang, merupakan proyek selain merusak lingkungan hidup. Penggusuran warga sekitar yang sebagian besar nelayan kehilangan sumber kehidupannya.

Hal itu, kata Yudi merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan Negara, pasalnya diduga sebagai pintu utama masuknya penjajahan oleh bangsa Cina (RCC) yang sengaja diberikan jalan oleh actor utama pemangku Negara dan para taipen konglomerat sebagai agen-agen imperialis.

“Diduga proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama penjajahan, ini bias kita lihat dengan sejumlah kontruksi dan rangkaiannya mulai dari reklamasi Banten, Bali, pembangunan Tol Laut, kereta api cepat Jakarta-Bandung, trans Sumatera dan proyek insfrastruktur lainnya,” tutur Yudi.

Masih menurut Yudi, melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diindikasikan adanya makar dan penjajahan terhadap pribumi melalui kekuatan ekonomi politik oligarki yang secara terang-terangan menjadi agen-agen imperialis besar Cina melalui tangan nama-nama seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh.

Untuk itu, Yudi meminta kepada Komnas HAM agar membentuk tim gabungan pencari fakta, membentuk tim investigasi independen, memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari para aktor Negara dan konglomerat taipan dan terakhir diperlukan adanya pengadilan HAM.

Sementara itu Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas mengatakan setelah laporan yang disampaikan MRI pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisioner lainnya untuk membahas apa yang menjadi harapan.

Hafid Abbas menegaskan, sebagai bangsa yang besar Indonesia, tak pernah takut dengan bangsa lain hal ini sudah dibuktikan jangankan dunia lainnya, PBB saja Indonesia tak pernah takut untuk dilawan.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah republik ini berdiri tahun 2016 lalu ada 15 kali penggusuran dan itu menjadi sejarah terbesar penggusuran.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...