Sabtu, 23 September 2017 | 07.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

Rabu, 10 Mei 2017 - 20:52 WIB

IMG-22582

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, Direktur Indonesia Resourch Studies, Marwan Batubara dan lainnya diterima di Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas dan dua staffnya di Aula Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari sejumlah bidang, merupakan proyek selain merusak lingkungan hidup. Penggusuran warga sekitar yang sebagian besar nelayan kehilangan sumber kehidupannya.

Hal itu, kata Yudi merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan Negara, pasalnya diduga sebagai pintu utama masuknya penjajahan oleh bangsa Cina (RCC) yang sengaja diberikan jalan oleh actor utama pemangku Negara dan para taipen konglomerat sebagai agen-agen imperialis.

“Diduga proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama penjajahan, ini bias kita lihat dengan sejumlah kontruksi dan rangkaiannya mulai dari reklamasi Banten, Bali, pembangunan Tol Laut, kereta api cepat Jakarta-Bandung, trans Sumatera dan proyek insfrastruktur lainnya,” tutur Yudi.

Masih menurut Yudi, melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diindikasikan adanya makar dan penjajahan terhadap pribumi melalui kekuatan ekonomi politik oligarki yang secara terang-terangan menjadi agen-agen imperialis besar Cina melalui tangan nama-nama seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh.

Untuk itu, Yudi meminta kepada Komnas HAM agar membentuk tim gabungan pencari fakta, membentuk tim investigasi independen, memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari para aktor Negara dan konglomerat taipan dan terakhir diperlukan adanya pengadilan HAM.

Sementara itu Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas mengatakan setelah laporan yang disampaikan MRI pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisioner lainnya untuk membahas apa yang menjadi harapan.

Hafid Abbas menegaskan, sebagai bangsa yang besar Indonesia, tak pernah takut dengan bangsa lain hal ini sudah dibuktikan jangankan dunia lainnya, PBB saja Indonesia tak pernah takut untuk dilawan.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah republik ini berdiri tahun 2016 lalu ada 15 kali penggusuran dan itu menjadi sejarah terbesar penggusuran.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...