Jumat, 26 Mei 2017 | 21.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

Rabu, 10 Mei 2017 - 20:52 WIB

IMG-22582

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, Direktur Indonesia Resourch Studies, Marwan Batubara dan lainnya diterima di Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas dan dua staffnya di Aula Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari sejumlah bidang, merupakan proyek selain merusak lingkungan hidup. Penggusuran warga sekitar yang sebagian besar nelayan kehilangan sumber kehidupannya.

Hal itu, kata Yudi merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan Negara, pasalnya diduga sebagai pintu utama masuknya penjajahan oleh bangsa Cina (RCC) yang sengaja diberikan jalan oleh actor utama pemangku Negara dan para taipen konglomerat sebagai agen-agen imperialis.

“Diduga proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama penjajahan, ini bias kita lihat dengan sejumlah kontruksi dan rangkaiannya mulai dari reklamasi Banten, Bali, pembangunan Tol Laut, kereta api cepat Jakarta-Bandung, trans Sumatera dan proyek insfrastruktur lainnya,” tutur Yudi.

Masih menurut Yudi, melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diindikasikan adanya makar dan penjajahan terhadap pribumi melalui kekuatan ekonomi politik oligarki yang secara terang-terangan menjadi agen-agen imperialis besar Cina melalui tangan nama-nama seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh.

Untuk itu, Yudi meminta kepada Komnas HAM agar membentuk tim gabungan pencari fakta, membentuk tim investigasi independen, memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari para aktor Negara dan konglomerat taipan dan terakhir diperlukan adanya pengadilan HAM.

Sementara itu Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas mengatakan setelah laporan yang disampaikan MRI pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisioner lainnya untuk membahas apa yang menjadi harapan.

Hafid Abbas menegaskan, sebagai bangsa yang besar Indonesia, tak pernah takut dengan bangsa lain hal ini sudah dibuktikan jangankan dunia lainnya, PBB saja Indonesia tak pernah takut untuk dilawan.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah republik ini berdiri tahun 2016 lalu ada 15 kali penggusuran dan itu menjadi sejarah terbesar penggusuran.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:57 WIB

Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres

Terkait pesan berantai aksi balas dendam Gangster di Bekasi mendapat tanggapan dari Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi ...
Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:55 WIB

Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan

Memasuki bulan Ramadan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi melakukan razia miras di sejumlah pedagang ...
Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:41 WIB

Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..

Menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa salah satu terduga pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (23/5) lalu adalah ...
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:13 WIB

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei

Pemerintah resmi menetapkan awal puasa 1438 Hijriyah/2017 Masehi pada Sabtu, 27 Mei 2017, berdasaran hasil sidang isbat yang digelar di ...
Alumni 212 Minta Jaminan Keamanan Habib Rizieq dan Pembebasan Al-Khaththath
Hukum - Jumat, 26 Mei 2017 - 18:02 WIB

Alumni 212 Minta Jaminan Keamanan Habib Rizieq dan Pembebasan Al-Khaththath

Presidium alumni 212 meminta Pemerintahan Jokowi agar memberikan jaminan keamanan kepada Imam Besar FPI, Habib Rizieq dan keluarganya, dari segala ...
Anggota DPR Ini Ingatkan Serangan Teror Menyasar Asia
Politik - Jumat, 26 Mei 2017 - 15:43 WIB

Anggota DPR Ini Ingatkan Serangan Teror Menyasar Asia

Ledakan di Terminal Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam lalu yang menewaskan tiga anggota polisi, dua orang pelaku ...