Selasa, 24 April 2018 | 00.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

MRI Laporkan Proyek Reklamasi Makar ke Komnas HAM

Rabu, 10 Mei 2017 - 20:52 WIB

IMG-22582

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo di Komnas HAM. (kininews/rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti didiampingi Sekjen Mona Panggabean, pemerhati kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, Direktur Indonesia Resourch Studies, Marwan Batubara dan lainnya diterima di Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas dan dua staffnya di Aula Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, dimana terdiri dari 17 (tujuh belas) pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari sejumlah bidang, merupakan proyek selain merusak lingkungan hidup. Penggusuran warga sekitar yang sebagian besar nelayan kehilangan sumber kehidupannya.

Hal itu, kata Yudi merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan Negara, pasalnya diduga sebagai pintu utama masuknya penjajahan oleh bangsa Cina (RCC) yang sengaja diberikan jalan oleh actor utama pemangku Negara dan para taipen konglomerat sebagai agen-agen imperialis.

“Diduga proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama penjajahan, ini bias kita lihat dengan sejumlah kontruksi dan rangkaiannya mulai dari reklamasi Banten, Bali, pembangunan Tol Laut, kereta api cepat Jakarta-Bandung, trans Sumatera dan proyek insfrastruktur lainnya,” tutur Yudi.

Masih menurut Yudi, melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diindikasikan adanya makar dan penjajahan terhadap pribumi melalui kekuatan ekonomi politik oligarki yang secara terang-terangan menjadi agen-agen imperialis besar Cina melalui tangan nama-nama seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh.

Untuk itu, Yudi meminta kepada Komnas HAM agar membentuk tim gabungan pencari fakta, membentuk tim investigasi independen, memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari para aktor Negara dan konglomerat taipan dan terakhir diperlukan adanya pengadilan HAM.

Sementara itu Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Profesor Hafid Abbas mengatakan setelah laporan yang disampaikan MRI pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisioner lainnya untuk membahas apa yang menjadi harapan.

Hafid Abbas menegaskan, sebagai bangsa yang besar Indonesia, tak pernah takut dengan bangsa lain hal ini sudah dibuktikan jangankan dunia lainnya, PBB saja Indonesia tak pernah takut untuk dilawan.

Ia juga menyatakan, sepanjang sejarah republik ini berdiri tahun 2016 lalu ada 15 kali penggusuran dan itu menjadi sejarah terbesar penggusuran.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...