Rabu, 26 Juli 2017 | 03.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

Kamis, 11 Mei 2017 - 15:20 WIB

IMG-22599

Masa pendukung Ahok di depan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. (ANTARA/Yulius Satria Wijaya )

Jakarta, kini.co.id – Pendukung terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok diminta agar menghormati putusan hakim yang memutuskan vonis dua tahun penjara.

Selain itu mereka juga diminta menghentikan tindakan yang menintervensi hakim maupun pengadilan.

“Hentikan semua tindakan intervensi hakim maupun pengadilan. Karena itu jelas merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim maupun peradilan Indonesia,” ujar Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (11/5).

Menurut Farid, ada prosedur hukum yang lebih elegan jika ingin menjamin agar Ahok ditangguhkan penahanannya atau keberatan terhadap substansi putusan.

“Bisa menggunakan proses formal yang ditentukan undang-undang. Termasuk jika massa menilai majelis hakim yang memvonis Ahok melanggar etika. Silahkan lapor ke KY secara resmi,” kata Farid.

Farid mengaku telah memantau perilaku hakim dalam menangani kasus penodaan agama dinilai sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Selain itu, ia juga menyebutkan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran etika dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Namun demikian institusinya, kata Farid tetap terbuka menerima laporan yang masuk apabila ada laporan dugaan pelanggaran etika dari majelis hakim.

Untuk itu, tambah Farid pihaknya juga meminta Polri menindak tegas jika massa aksi berbuat kericuhan.

“Kami minta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kericuhan merespons proses dan putusan hakim dan penahanan Basuki,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...