Rabu, 17 Januari 2018 | 19.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

Kamis, 11 Mei 2017 - 15:20 WIB

IMG-22599

Masa pendukung Ahok di depan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. (ANTARA/Yulius Satria Wijaya )

Jakarta, kini.co.id – Pendukung terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok diminta agar menghormati putusan hakim yang memutuskan vonis dua tahun penjara.

Selain itu mereka juga diminta menghentikan tindakan yang menintervensi hakim maupun pengadilan.

“Hentikan semua tindakan intervensi hakim maupun pengadilan. Karena itu jelas merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim maupun peradilan Indonesia,” ujar Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (11/5).

Menurut Farid, ada prosedur hukum yang lebih elegan jika ingin menjamin agar Ahok ditangguhkan penahanannya atau keberatan terhadap substansi putusan.

“Bisa menggunakan proses formal yang ditentukan undang-undang. Termasuk jika massa menilai majelis hakim yang memvonis Ahok melanggar etika. Silahkan lapor ke KY secara resmi,” kata Farid.

Farid mengaku telah memantau perilaku hakim dalam menangani kasus penodaan agama dinilai sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Selain itu, ia juga menyebutkan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran etika dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Namun demikian institusinya, kata Farid tetap terbuka menerima laporan yang masuk apabila ada laporan dugaan pelanggaran etika dari majelis hakim.

Untuk itu, tambah Farid pihaknya juga meminta Polri menindak tegas jika massa aksi berbuat kericuhan.

“Kami minta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kericuhan merespons proses dan putusan hakim dan penahanan Basuki,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...