Sabtu, 18 November 2017 | 17.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

KY: Pendukung Ahok Rendahkan Kehormatan Peradilan

Kamis, 11 Mei 2017 - 15:20 WIB

IMG-22599

Masa pendukung Ahok di depan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. (ANTARA/Yulius Satria Wijaya )

Jakarta, kini.co.id – Pendukung terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok diminta agar menghormati putusan hakim yang memutuskan vonis dua tahun penjara.

Selain itu mereka juga diminta menghentikan tindakan yang menintervensi hakim maupun pengadilan.

“Hentikan semua tindakan intervensi hakim maupun pengadilan. Karena itu jelas merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim maupun peradilan Indonesia,” ujar Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (11/5).

Menurut Farid, ada prosedur hukum yang lebih elegan jika ingin menjamin agar Ahok ditangguhkan penahanannya atau keberatan terhadap substansi putusan.

“Bisa menggunakan proses formal yang ditentukan undang-undang. Termasuk jika massa menilai majelis hakim yang memvonis Ahok melanggar etika. Silahkan lapor ke KY secara resmi,” kata Farid.

Farid mengaku telah memantau perilaku hakim dalam menangani kasus penodaan agama dinilai sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Selain itu, ia juga menyebutkan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran etika dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Namun demikian institusinya, kata Farid tetap terbuka menerima laporan yang masuk apabila ada laporan dugaan pelanggaran etika dari majelis hakim.

Untuk itu, tambah Farid pihaknya juga meminta Polri menindak tegas jika massa aksi berbuat kericuhan.

“Kami minta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kericuhan merespons proses dan putusan hakim dan penahanan Basuki,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...