Minggu, 19 November 2017 | 02.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengkhianat, Jika Demi Bela Ahok Mengemis Bantuan Asing

Pengkhianat, Jika Demi Bela Ahok Mengemis Bantuan Asing

Jumat, 12 Mei 2017 - 07:35 WIB

IMG-22604

Pakar hukum Unpad Prof. Romli Atmasasmita (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rakyat Indonesia diharapkan tidak ada yang meminta bantuan pihak asing untuk urusan dalam negeri, terutama kasus penistaan agama yang membelit Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Jika masih ada wni yg minta2 bantuan asing u urusan dalam negeri jelas mental inlander,” tegas pakar hukum Unpad Prof. Romli Atmasasmitaā€¸, seperti dikutip dari akun Twitter-nya @rajasundawiwaha, Jumat (12/5).

Dia menjelaskan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu, Indonesia dikenal sebagai negara anti kolonialisme, lewat tokohnya Bung Karno. Karena itu adalah sebuah tragedi, tragis kalau sampai anak cucunya ada yang kolaborasi dengan mantan penjajah.

“Pasti Bung Karno menangis di dalam kuburnya,” ucapnya.

Guru besar Universitas Padjadjaran ini menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu tak boleh ada yang bisa mengintervensi penegakan hukum di negeri ini.

“Sy minta abaikan niat parlemen belanda intervensi ks ahok. kemlu hrs bersikap jika sdh konkrit,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...