Selasa, 26 September 2017 | 16.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jumat, 12 Mei 2017 - 07:54 WIB

IMG-22606

Jokowi dan Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi diharapkan memberikan penjelasan kepada dunia Internasional terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang seakan mengesankan korban kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Padahal, kasus yang menjerat Ahok adalah persoalan pribadinya yang menistakan agama.

Mengutip pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bahwa Ahok mewakili dirinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan individu. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah untuk individu.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak mengatakan jangan sampai Indonesia dan pemerintahan Jokowi dirugikan secara politik maupun ekonomi, yang mengesankan Ahok korban kriminalisasi karena ia minoritas.

“Stigma negatif yang dibentuk oleh tim media Ahok dan direspon dunia internasional seolah negara kita yang tidak melindungi minoritas. Padahal UUD 45 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia,” ujar Bastian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5).

Untuk itu, ia berharap Jokowi menjelaskan kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua sama di hadapan hukum, apapun jabatan, suku dan agama seseorang, tidak ada yang kebal hukum.

“Penjelasan itu bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia secara umum, akan tetapi secara khusus terhadap citra Jokowi di dunia internasional,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 15:46 WIB

Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) memberian peluang kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan proposal bantuan untuk Periode 2018 melalui website satu ...
KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:52 WIB

KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya

KPK kembali datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Dalam rapat lanjutan ini ...
Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto

Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, (26/9/2017).Pantauan Kini.co.id ...
Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:42 WIB

Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR

Agenda paripurna masa persidangan I 2017-2017 ketiga, Selasa (26/9) mengesahkan tujuh anggota komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021.Dalam laporannya ...
Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 13:34 WIB

Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna

Pimpinan sidang rapat paripurna dinilai arogan oleh beberapa fraksi yang berujung walkoutnya Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra Sekertaris Fraksi PAN ...
Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:13 WIB

Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR

Lima Hakim Agung baru hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III disahkan dalam paripurna masa persidangangn I 2017-2018, Selasa (26/9).Ketua ...