Rabu, 17 Januari 2018 | 19.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jumat, 12 Mei 2017 - 07:54 WIB

IMG-22606

Jokowi dan Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi diharapkan memberikan penjelasan kepada dunia Internasional terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang seakan mengesankan korban kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Padahal, kasus yang menjerat Ahok adalah persoalan pribadinya yang menistakan agama.

Mengutip pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bahwa Ahok mewakili dirinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan individu. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah untuk individu.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak mengatakan jangan sampai Indonesia dan pemerintahan Jokowi dirugikan secara politik maupun ekonomi, yang mengesankan Ahok korban kriminalisasi karena ia minoritas.

“Stigma negatif yang dibentuk oleh tim media Ahok dan direspon dunia internasional seolah negara kita yang tidak melindungi minoritas. Padahal UUD 45 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia,” ujar Bastian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5).

Untuk itu, ia berharap Jokowi menjelaskan kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua sama di hadapan hukum, apapun jabatan, suku dan agama seseorang, tidak ada yang kebal hukum.

“Penjelasan itu bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia secara umum, akan tetapi secara khusus terhadap citra Jokowi di dunia internasional,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...