Minggu, 19 November 2017 | 02.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jokowi Diminta Jelaskan Kasus Ahok Pada Dunia Internasional

Jumat, 12 Mei 2017 - 07:54 WIB

IMG-22606

Jokowi dan Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi diharapkan memberikan penjelasan kepada dunia Internasional terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang seakan mengesankan korban kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Padahal, kasus yang menjerat Ahok adalah persoalan pribadinya yang menistakan agama.

Mengutip pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bahwa Ahok mewakili dirinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan individu. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah untuk individu.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak mengatakan jangan sampai Indonesia dan pemerintahan Jokowi dirugikan secara politik maupun ekonomi, yang mengesankan Ahok korban kriminalisasi karena ia minoritas.

“Stigma negatif yang dibentuk oleh tim media Ahok dan direspon dunia internasional seolah negara kita yang tidak melindungi minoritas. Padahal UUD 45 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia,” ujar Bastian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5).

Untuk itu, ia berharap Jokowi menjelaskan kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua sama di hadapan hukum, apapun jabatan, suku dan agama seseorang, tidak ada yang kebal hukum.

“Penjelasan itu bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia secara umum, akan tetapi secara khusus terhadap citra Jokowi di dunia internasional,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...