Senin, 20 November 2017 | 22.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Ahok Minta Kejelasan Pengajuan Penangguhan Penahanan

Kuasa Hukum Ahok Minta Kejelasan Pengajuan Penangguhan Penahanan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 19:11 WIB

IMG-22629

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Tim kuasa hukum terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (12/5) untuk meminta penjelasan soal pengajuan penangguhan penahanan kliennya.

“Kami datang untuk menanyakan bagaimana kejelasan penangguhan penahanan yang sudah kami layangkan beberapa waktu lalu,” kata I Wayan Sidarta kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jumat (12/5).

Ia mengaku tetap menghormati putusan pengadilan Jakarta Utara yang memvonis Ahok 2 tahun penjara. Namun demikian ia memastikan ingin mengetahui kejelasan penangguhan penahanan.

“Bicara soal putusan memang ada prosesur, kita kecewa dan mengajukan banding tapi boleh juga khan kita memastikan apakah Pengadilan Tinggi akan mengabulkan pengajuan penahanan atau ada sikap lain,” terangnya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suadi mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan banding Ahok dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Oleh karena itu, PT DKI belum bisa menyusun majelis banding sidang Ahok termasuk soal penangguhan penahanan.

“Pengajuan banding dari PN Jakut sampai hari ini, Jumat (12/5/), belum kami terima, jadi belum bisa menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...