Rabu, 26 Juli 2017 | 03.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Ahok Minta Kejelasan Pengajuan Penangguhan Penahanan

Kuasa Hukum Ahok Minta Kejelasan Pengajuan Penangguhan Penahanan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 19:11 WIB

IMG-22629

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Tim kuasa hukum terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (12/5) untuk meminta penjelasan soal pengajuan penangguhan penahanan kliennya.

“Kami datang untuk menanyakan bagaimana kejelasan penangguhan penahanan yang sudah kami layangkan beberapa waktu lalu,” kata I Wayan Sidarta kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jumat (12/5).

Ia mengaku tetap menghormati putusan pengadilan Jakarta Utara yang memvonis Ahok 2 tahun penjara. Namun demikian ia memastikan ingin mengetahui kejelasan penangguhan penahanan.

“Bicara soal putusan memang ada prosesur, kita kecewa dan mengajukan banding tapi boleh juga khan kita memastikan apakah Pengadilan Tinggi akan mengabulkan pengajuan penahanan atau ada sikap lain,” terangnya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suadi mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan banding Ahok dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Oleh karena itu, PT DKI belum bisa menyusun majelis banding sidang Ahok termasuk soal penangguhan penahanan.

“Pengajuan banding dari PN Jakut sampai hari ini, Jumat (12/5/), belum kami terima, jadi belum bisa menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...