Rabu, 26 Juli 2017 | 03.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 20:33 WIB

IMG-22636

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan segera dikabulkan penangguhannya.

Anggota MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Brigadir Jendral (Purn) Anton Tabah Diddoyo mengatakan, jika itu terjadi, persamaan siapapun warga negara di mata hukum hanya kiasan belaka. Tidak berlaku bagi gubernur DKI Jakarta non aktif itu.

Menurutnya, Ahok harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena amanah undang-undang seperti itu.

“Semua orang sama di muka hukum. Vonis hakim dua tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan langsung ditahan, amar vonis tersebut wajib ditaati,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Mantan penyidik polisi yang menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Permadi dan Arswendo Atmowiloto itu menegaskan, penahanan terdakwa yang bisa ditangguhkan hanya ketika masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan setelah vonis hakim maka tidak ada lagi upaya penangguhan.

“Pengalaman sebagai penyidik, 34 tahun jadi polisi, juga temen-temen penyidik yang di polisi, jaksa, hakim semua bilang begitu. Tak pernah ada yang sudah divonis hakim kemudian ditangguhkan penahanannya. Tahanan vonis hakim boleh keluar jika ada alasan sangat khusus, seperti berobat ke dokter,” turut Anton.

Upaya hukum bagi terpidana, tambahnya hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika seorang terpidana melakukan upaya-upaya hukum tersebut maka tetap berada di dalam tahanan, tidak boleh ditangguhkan.

Ia meminta Pemerintah wajib jadi contoh dalam segala hal yang berkaitan dengan taat hukum, jangan sampai malah merusaknya.

“Jika penahanan Ahok pasca vonis hakim ditangguhkan maka pemerintah telah merusak kepastian hukum, terkesan pemerintah semau gue, sakarepe dewe, dan Ojo Dumeh,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...