Minggu, 24 September 2017 | 15.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 20:33 WIB

IMG-22636

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan segera dikabulkan penangguhannya.

Anggota MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Brigadir Jendral (Purn) Anton Tabah Diddoyo mengatakan, jika itu terjadi, persamaan siapapun warga negara di mata hukum hanya kiasan belaka. Tidak berlaku bagi gubernur DKI Jakarta non aktif itu.

Menurutnya, Ahok harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena amanah undang-undang seperti itu.

“Semua orang sama di muka hukum. Vonis hakim dua tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan langsung ditahan, amar vonis tersebut wajib ditaati,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Mantan penyidik polisi yang menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Permadi dan Arswendo Atmowiloto itu menegaskan, penahanan terdakwa yang bisa ditangguhkan hanya ketika masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan setelah vonis hakim maka tidak ada lagi upaya penangguhan.

“Pengalaman sebagai penyidik, 34 tahun jadi polisi, juga temen-temen penyidik yang di polisi, jaksa, hakim semua bilang begitu. Tak pernah ada yang sudah divonis hakim kemudian ditangguhkan penahanannya. Tahanan vonis hakim boleh keluar jika ada alasan sangat khusus, seperti berobat ke dokter,” turut Anton.

Upaya hukum bagi terpidana, tambahnya hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika seorang terpidana melakukan upaya-upaya hukum tersebut maka tetap berada di dalam tahanan, tidak boleh ditangguhkan.

Ia meminta Pemerintah wajib jadi contoh dalam segala hal yang berkaitan dengan taat hukum, jangan sampai malah merusaknya.

“Jika penahanan Ahok pasca vonis hakim ditangguhkan maka pemerintah telah merusak kepastian hukum, terkesan pemerintah semau gue, sakarepe dewe, dan Ojo Dumeh,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 12:06 WIB

Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad

Vice President Export PT. Pindad Ridi Djajakusuma mengatakan, Kementerian Pertahanan Laos tertarik untuk kembali membeli produk-produk senjata dari PT. Pindad.Sebagai ...
FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:48 WIB

FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:32 WIB

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi

Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com, yang sempat menghebohkan jaga maya, setelah ditangkap penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, Ahad (24/9) dini ...
Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:28 WIB

Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah

Pangdam II/Sriwijaya menggelar nonton bersama film G 30 S PKI di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Sabtu (24/9) malam.Pangdam II/Sriwijaya ...
Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:21 WIB

Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi

Penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, pada Ahad (24/9) dini hari tadi menangkap pemilik laman situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi di kediamannya ...
Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 22:52 WIB

Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com

Kepolisian Sektor Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta klarifikasi kepada pemilik situs www.nikahsirri.com menyusul munculnya kecaman Menteri Sosial Khofifah Indar ...