Selasa, 16 Januari 2018 | 18.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 20:33 WIB

IMG-22636

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan segera dikabulkan penangguhannya.

Anggota MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Brigadir Jendral (Purn) Anton Tabah Diddoyo mengatakan, jika itu terjadi, persamaan siapapun warga negara di mata hukum hanya kiasan belaka. Tidak berlaku bagi gubernur DKI Jakarta non aktif itu.

Menurutnya, Ahok harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena amanah undang-undang seperti itu.

“Semua orang sama di muka hukum. Vonis hakim dua tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan langsung ditahan, amar vonis tersebut wajib ditaati,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Mantan penyidik polisi yang menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Permadi dan Arswendo Atmowiloto itu menegaskan, penahanan terdakwa yang bisa ditangguhkan hanya ketika masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan setelah vonis hakim maka tidak ada lagi upaya penangguhan.

“Pengalaman sebagai penyidik, 34 tahun jadi polisi, juga temen-temen penyidik yang di polisi, jaksa, hakim semua bilang begitu. Tak pernah ada yang sudah divonis hakim kemudian ditangguhkan penahanannya. Tahanan vonis hakim boleh keluar jika ada alasan sangat khusus, seperti berobat ke dokter,” turut Anton.

Upaya hukum bagi terpidana, tambahnya hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika seorang terpidana melakukan upaya-upaya hukum tersebut maka tetap berada di dalam tahanan, tidak boleh ditangguhkan.

Ia meminta Pemerintah wajib jadi contoh dalam segala hal yang berkaitan dengan taat hukum, jangan sampai malah merusaknya.

“Jika penahanan Ahok pasca vonis hakim ditangguhkan maka pemerintah telah merusak kepastian hukum, terkesan pemerintah semau gue, sakarepe dewe, dan Ojo Dumeh,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...
Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti
Pendidikan - Selasa, 16 Januari 2018 - 14:49 WIB

Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti

Cuti melahirkan kini tak hanya diperbolehkan untuk wanita. Para pegawai negeri sipil (PNS) pria di Indonesia kini juga bisa mengajukan ...
Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 13:39 WIB

Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto

Telah dilantiknya Ketua DPR RI baru tentunya membawa suasana dan semangat baru di lingkungan Parlemen.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ...