Jumat, 26 Mei 2017 | 22.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 20:33 WIB

IMG-22636

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan segera dikabulkan penangguhannya.

Anggota MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Brigadir Jendral (Purn) Anton Tabah Diddoyo mengatakan, jika itu terjadi, persamaan siapapun warga negara di mata hukum hanya kiasan belaka. Tidak berlaku bagi gubernur DKI Jakarta non aktif itu.

Menurutnya, Ahok harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena amanah undang-undang seperti itu.

“Semua orang sama di muka hukum. Vonis hakim dua tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan langsung ditahan, amar vonis tersebut wajib ditaati,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Mantan penyidik polisi yang menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Permadi dan Arswendo Atmowiloto itu menegaskan, penahanan terdakwa yang bisa ditangguhkan hanya ketika masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan setelah vonis hakim maka tidak ada lagi upaya penangguhan.

“Pengalaman sebagai penyidik, 34 tahun jadi polisi, juga temen-temen penyidik yang di polisi, jaksa, hakim semua bilang begitu. Tak pernah ada yang sudah divonis hakim kemudian ditangguhkan penahanannya. Tahanan vonis hakim boleh keluar jika ada alasan sangat khusus, seperti berobat ke dokter,” turut Anton.

Upaya hukum bagi terpidana, tambahnya hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika seorang terpidana melakukan upaya-upaya hukum tersebut maka tetap berada di dalam tahanan, tidak boleh ditangguhkan.

Ia meminta Pemerintah wajib jadi contoh dalam segala hal yang berkaitan dengan taat hukum, jangan sampai malah merusaknya.

“Jika penahanan Ahok pasca vonis hakim ditangguhkan maka pemerintah telah merusak kepastian hukum, terkesan pemerintah semau gue, sakarepe dewe, dan Ojo Dumeh,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Saur On The Road Diperbolehkan
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 22:00 WIB

Saur On The Road Diperbolehkan

Pemerintah Kota Bekasi memperbolehkan adanya aktifitas Sahur On The Road (SOTR) yang dilakukan masyarakat pada setiap jelang memasuki waktu sahur ...
Pasangan Suami Istri di Garut Diamankan Densus
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:58 WIB

Pasangan Suami Istri di Garut Diamankan Densus

Tim Densus 88 Mabes Polri kembali mengamankan sejumlah orang yang diduga terkait peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.Kali ini ...
Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:57 WIB

Pesan Berantai Balas Dendam Gangster Dibantah Kapolres

Terkait pesan berantai aksi balas dendam Gangster di Bekasi mendapat tanggapan dari Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi ...
Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 21:55 WIB

Masih Ada yang Jual Miras Jelang Ramadan

Memasuki bulan Ramadan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi melakukan razia miras di sejumlah pedagang ...
Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..
Peristiwa - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:41 WIB

Darul Anshor Poso Bantah Tak Kenal Solihin,Tapi..

Menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa salah satu terduga pelaku peledakan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (23/5) lalu adalah ...
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei
Nasional - Jumat, 26 Mei 2017 - 19:13 WIB

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Sabtu 27 Mei

Pemerintah resmi menetapkan awal puasa 1438 Hijriyah/2017 Masehi pada Sabtu, 27 Mei 2017, berdasaran hasil sidang isbat yang digelar di ...