Sabtu, 18 November 2017 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Kepastian Hukum Dirusak Pemerintah, Jika Penahanan Ahok Ditangguhkan

Reporter : Rakisa | Jumat, 12 Mei 2017 - 20:33 WIB

IMG-22636

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan segera dikabulkan penangguhannya.

Anggota MUI Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Brigadir Jendral (Purn) Anton Tabah Diddoyo mengatakan, jika itu terjadi, persamaan siapapun warga negara di mata hukum hanya kiasan belaka. Tidak berlaku bagi gubernur DKI Jakarta non aktif itu.

Menurutnya, Ahok harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya karena amanah undang-undang seperti itu.

“Semua orang sama di muka hukum. Vonis hakim dua tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan langsung ditahan, amar vonis tersebut wajib ditaati,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).

Mantan penyidik polisi yang menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Permadi dan Arswendo Atmowiloto itu menegaskan, penahanan terdakwa yang bisa ditangguhkan hanya ketika masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan setelah vonis hakim maka tidak ada lagi upaya penangguhan.

“Pengalaman sebagai penyidik, 34 tahun jadi polisi, juga temen-temen penyidik yang di polisi, jaksa, hakim semua bilang begitu. Tak pernah ada yang sudah divonis hakim kemudian ditangguhkan penahanannya. Tahanan vonis hakim boleh keluar jika ada alasan sangat khusus, seperti berobat ke dokter,” turut Anton.

Upaya hukum bagi terpidana, tambahnya hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketika seorang terpidana melakukan upaya-upaya hukum tersebut maka tetap berada di dalam tahanan, tidak boleh ditangguhkan.

Ia meminta Pemerintah wajib jadi contoh dalam segala hal yang berkaitan dengan taat hukum, jangan sampai malah merusaknya.

“Jika penahanan Ahok pasca vonis hakim ditangguhkan maka pemerintah telah merusak kepastian hukum, terkesan pemerintah semau gue, sakarepe dewe, dan Ojo Dumeh,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...