Selasa, 20 Februari 2018 | 08.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jaringan ’98: Tangkap Ahoker Penghina Presiden !

Jaringan ’98: Tangkap Ahoker Penghina Presiden !

Sabtu, 13 Mei 2017 - 11:36 WIB

IMG-22640

Aksi pendukung Ahok (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Aksi demonstrasi para pendukung terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Ahoker) dinilai kebablasan. Pasalnya dalam aksi tersebut, Ahoker secara lantang berani menghina Presiden Jokowi.

Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba mengaku miris dengan aksi tersebut. Menurutnya, sikap para Ahoker itu sudah kelewatan dan tanpa dasar yang jelas.

“Era demokrasi, tak boleh ada larangan menyampaikan aspirasi hingga mengkritik pemerintah. Tapi jangan karena jagoannya kalah pilkada dan dipenjara kasus penistaan agama, lalu seenaknya dengan berbagai dalil dan alasan menghina Presiden Jokowi,” tegas Ricky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5)

Dijelaskan Ricky bahwa kekalahan Ahok di Pilgub DKI sudah sesuai dengan proses elektoral yang demokratis konstitusional. Sementara vonis 2 tahun kepada Ahok dalam kasus penistaan agama merupakan sebuah keputusan hukum karena sudah melalui sidang panjang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Sebagai mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014 yang tulus ikhlas tanpa pamrih rebutan jabatan dan kue kekuasaan, kami sangat tak rela bila Presiden Jokowi dikecam dan dihina tanpa argumentasi rasional, Apalagi karena emosi egoisme kepentingan kelompok Ahok semata,” kecam Ricky.

Untuk itu, Jaringan ’98 mendesak agar aparat penegak hukum menangkap aktor utama Ahoker yang menghina Presiden Jokowi.

“Tangkap simpatisan Ahok penghina Presiden Jokowi!” serunya.

Selain itu, Jaringan’98 juga meminta aparat untuk bisa tegas menerapkan aturan hukum kepada aksi unjukrasa yang melanggar aturan. Sehingga, pembiaran ini tidak menjadi preseden buruk yang ditiru kelompok lainnya untuk mengangkangi hukum serta mengancam keutuhan negara.

“Polri jangan pilah-pilih, bubarkan semua demonstrasi yang melanggar aturan berlaku. Seperti aksi tanpa pemberitahuan tertulis atau yang melebihi pukul 18.00 WIB. Usut tuntas bila ada motif khusus dan aktor intelektual yang mendesain aksi-aksi demonstrasi yang melanggar hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Ahok sedang menggelar demo menuntut pembebasan Ahok yang divonis 2 tahun penjara. Dalam video itu terekam seorang orator perempuan yang menyebut ‘rezim Jokowi adalah rezim yang lebih para dari rezim SBY’.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mendapat video itu geram. Politisi senior PDIP itupun langsung menelusuri video tersebut dan mengidentifikasi orang yang dimaksud.

“Dirjen politik Kemendagri dalam waktu cepat telah mampu melacak dan telah mendata dan menelisik siapa yang bersangkutan termasuk keluarga dan aktivitasnya,” ujar Tjahjo.

“Saya Mendagri bagian dari rezim pemerintahan Pak Jokowi merasa tersinggung dengan ucapan orang tersebut yang mengaku simpatisan si Ahok,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...