Rabu, 27 September 2017 | 01.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jaringan ’98: Tangkap Ahoker Penghina Presiden !

Jaringan ’98: Tangkap Ahoker Penghina Presiden !

Sabtu, 13 Mei 2017 - 11:36 WIB

IMG-22640

Aksi pendukung Ahok (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Aksi demonstrasi para pendukung terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Ahoker) dinilai kebablasan. Pasalnya dalam aksi tersebut, Ahoker secara lantang berani menghina Presiden Jokowi.

Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba mengaku miris dengan aksi tersebut. Menurutnya, sikap para Ahoker itu sudah kelewatan dan tanpa dasar yang jelas.

“Era demokrasi, tak boleh ada larangan menyampaikan aspirasi hingga mengkritik pemerintah. Tapi jangan karena jagoannya kalah pilkada dan dipenjara kasus penistaan agama, lalu seenaknya dengan berbagai dalil dan alasan menghina Presiden Jokowi,” tegas Ricky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5)

Dijelaskan Ricky bahwa kekalahan Ahok di Pilgub DKI sudah sesuai dengan proses elektoral yang demokratis konstitusional. Sementara vonis 2 tahun kepada Ahok dalam kasus penistaan agama merupakan sebuah keputusan hukum karena sudah melalui sidang panjang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Sebagai mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014 yang tulus ikhlas tanpa pamrih rebutan jabatan dan kue kekuasaan, kami sangat tak rela bila Presiden Jokowi dikecam dan dihina tanpa argumentasi rasional, Apalagi karena emosi egoisme kepentingan kelompok Ahok semata,” kecam Ricky.

Untuk itu, Jaringan ’98 mendesak agar aparat penegak hukum menangkap aktor utama Ahoker yang menghina Presiden Jokowi.

“Tangkap simpatisan Ahok penghina Presiden Jokowi!” serunya.

Selain itu, Jaringan’98 juga meminta aparat untuk bisa tegas menerapkan aturan hukum kepada aksi unjukrasa yang melanggar aturan. Sehingga, pembiaran ini tidak menjadi preseden buruk yang ditiru kelompok lainnya untuk mengangkangi hukum serta mengancam keutuhan negara.

“Polri jangan pilah-pilih, bubarkan semua demonstrasi yang melanggar aturan berlaku. Seperti aksi tanpa pemberitahuan tertulis atau yang melebihi pukul 18.00 WIB. Usut tuntas bila ada motif khusus dan aktor intelektual yang mendesain aksi-aksi demonstrasi yang melanggar hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Ahok sedang menggelar demo menuntut pembebasan Ahok yang divonis 2 tahun penjara. Dalam video itu terekam seorang orator perempuan yang menyebut ‘rezim Jokowi adalah rezim yang lebih para dari rezim SBY’.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mendapat video itu geram. Politisi senior PDIP itupun langsung menelusuri video tersebut dan mengidentifikasi orang yang dimaksud.

“Dirjen politik Kemendagri dalam waktu cepat telah mampu melacak dan telah mendata dan menelisik siapa yang bersangkutan termasuk keluarga dan aktivitasnya,” ujar Tjahjo.

“Saya Mendagri bagian dari rezim pemerintahan Pak Jokowi merasa tersinggung dengan ucapan orang tersebut yang mengaku simpatisan si Ahok,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...