Rabu, 17 Januari 2018 | 19.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Minta Aksi Bebaskan Ahok Disudahi Khawatir Memancing Aksi Bela Islam

MUI Minta Aksi Bebaskan Ahok Disudahi Khawatir Memancing Aksi Bela Islam

Sabtu, 13 Mei 2017 - 15:17 WIB

IMG-22647

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUi, Ikhsan Abdullah (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUi, Ikhsan Abdullah meminta semua pihak untuk menghormati putusan majelis hakim yang memvonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dua tahun penjara terkait kasus penodaan agama.

Ia pun meminta pendukung Ahok (Ahoker) untuk tidak lagi turun ke jalan menggelar aksi hingga larut malam dan melakukan kekerasan karena dikhawatirkan ditunggangi oleh gerakan radikal.

“Jangan ada lagi gerakan yang menafikan dan mengecilkan pengadilan, bisa mengganggu kondusifitas Negara,” ujar Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/5).

Ikhsan menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok dinilainya adil, tidak menimbulkan kontroversi kecuali pendukung Ahok yang tidak menerima keputusan itu yang menilai tidak adil dan dipengaruhi tekanan masa.

Pasalnya, kata Ikhsan dengan tidak adanya massa anti-Ahok yang memprotes putusan vonis tersebut.

Dikatakan, jika demo terus berkepanjangan dilakukan pendukung Ahok, dikhawatirkan memancing massa para alumni Aksi Bela Islam kembali melakukan aksi tandingan lanjutan.

Maka dari itu, ia kembali meminta agar menyudahi cara-cara yang dapat mengganggu stabilitas Negara.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...