Sabtu, 18 November 2017 | 20.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Minta Aksi Bebaskan Ahok Disudahi Khawatir Memancing Aksi Bela Islam

MUI Minta Aksi Bebaskan Ahok Disudahi Khawatir Memancing Aksi Bela Islam

Sabtu, 13 Mei 2017 - 15:17 WIB

IMG-22647

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUi, Ikhsan Abdullah (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUi, Ikhsan Abdullah meminta semua pihak untuk menghormati putusan majelis hakim yang memvonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dua tahun penjara terkait kasus penodaan agama.

Ia pun meminta pendukung Ahok (Ahoker) untuk tidak lagi turun ke jalan menggelar aksi hingga larut malam dan melakukan kekerasan karena dikhawatirkan ditunggangi oleh gerakan radikal.

“Jangan ada lagi gerakan yang menafikan dan mengecilkan pengadilan, bisa mengganggu kondusifitas Negara,” ujar Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/5).

Ikhsan menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok dinilainya adil, tidak menimbulkan kontroversi kecuali pendukung Ahok yang tidak menerima keputusan itu yang menilai tidak adil dan dipengaruhi tekanan masa.

Pasalnya, kata Ikhsan dengan tidak adanya massa anti-Ahok yang memprotes putusan vonis tersebut.

Dikatakan, jika demo terus berkepanjangan dilakukan pendukung Ahok, dikhawatirkan memancing massa para alumni Aksi Bela Islam kembali melakukan aksi tandingan lanjutan.

Maka dari itu, ia kembali meminta agar menyudahi cara-cara yang dapat mengganggu stabilitas Negara.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...