Selasa, 16 Januari 2018 | 18.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Reporter : Fadilah | Senin, 15 Mei 2017 - 12:05 WIB

IMG-22663

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Pakar Hukum, Abdul Fickar Hajar menyoroti upaya banding JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas putusan majelis hakim PN Jakut (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia memandang sikap Jaksa yang mengajukan banding atas putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa merupakan bukti bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo sedang kebakaran jenggot.

“Jaksa Agung (HM Prasetyo) sepertinya kebakaran jenggot memrintahkan untuk banding dengan alasan SO. Ini logika hukum macam apa, dan benar-benar melawan akal sehat,” tegas Fickar saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Senin, (15/5/2017).

Diketahui, banding yang dilakukan oleh JPU dikarenakan perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan antara JPU dengan hakim.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Sementara, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dalam Pasal 156a KUHP. Dengan kata lain, banding yang diajukan oleh JPU hanya bertujuan untuk melakukan pembuktikan pasal.

Fickar berpandangan, jika jaksa berkeyakinan Ahok melanggar Pasal 156 KUHP, seharusnya Jaksa cukup mengajukan dakwaan tunggal saja.

“Jika Jaksa hanya berkeyakinan yang terbukti pasal 156 KUHP, mengapa tidak diajukan dakwaan tunggal saja? Karena itu, ketika pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa (Ahok) melanggar Pasal 156a KUHP,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan anggapan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sesuai dakwaan pasal 156a KUHP. Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menjerat Ahok dengan pasal 156 KUHP dengan hukuman satu tahun pidana penjara dan masa percobaan dua tahun.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...
Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti
Pendidikan - Selasa, 16 Januari 2018 - 14:49 WIB

Istri Melahirkan, PNS Bisa Ajukan Cuti

Cuti melahirkan kini tak hanya diperbolehkan untuk wanita. Para pegawai negeri sipil (PNS) pria di Indonesia kini juga bisa mengajukan ...
Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 13:39 WIB

Begini Kinerja Ketua DPR Baru Menurut Agus Hermanto

Telah dilantiknya Ketua DPR RI baru tentunya membawa suasana dan semangat baru di lingkungan Parlemen.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ...