Rabu, 26 Juli 2017 | 03.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Reporter : Fadilah | Senin, 15 Mei 2017 - 12:05 WIB

IMG-22663

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Pakar Hukum, Abdul Fickar Hajar menyoroti upaya banding JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas putusan majelis hakim PN Jakut (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia memandang sikap Jaksa yang mengajukan banding atas putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa merupakan bukti bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo sedang kebakaran jenggot.

“Jaksa Agung (HM Prasetyo) sepertinya kebakaran jenggot memrintahkan untuk banding dengan alasan SO. Ini logika hukum macam apa, dan benar-benar melawan akal sehat,” tegas Fickar saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Senin, (15/5/2017).

Diketahui, banding yang dilakukan oleh JPU dikarenakan perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan antara JPU dengan hakim.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Sementara, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dalam Pasal 156a KUHP. Dengan kata lain, banding yang diajukan oleh JPU hanya bertujuan untuk melakukan pembuktikan pasal.

Fickar berpandangan, jika jaksa berkeyakinan Ahok melanggar Pasal 156 KUHP, seharusnya Jaksa cukup mengajukan dakwaan tunggal saja.

“Jika Jaksa hanya berkeyakinan yang terbukti pasal 156 KUHP, mengapa tidak diajukan dakwaan tunggal saja? Karena itu, ketika pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa (Ahok) melanggar Pasal 156a KUHP,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan anggapan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sesuai dakwaan pasal 156a KUHP. Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menjerat Ahok dengan pasal 156 KUHP dengan hukuman satu tahun pidana penjara dan masa percobaan dua tahun.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...