Selasa, 26 September 2017 | 17.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Ajukan Banding, Bukti Jaksa Agung Kebakaran Jenggot

Reporter : Fadilah | Senin, 15 Mei 2017 - 12:05 WIB

IMG-22663

Sidang vonis Ahok (Ant)

JAKARTA, kini.co.id – Pakar Hukum, Abdul Fickar Hajar menyoroti upaya banding JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas putusan majelis hakim PN Jakut (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia memandang sikap Jaksa yang mengajukan banding atas putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa merupakan bukti bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo sedang kebakaran jenggot.

“Jaksa Agung (HM Prasetyo) sepertinya kebakaran jenggot memrintahkan untuk banding dengan alasan SO. Ini logika hukum macam apa, dan benar-benar melawan akal sehat,” tegas Fickar saat dihubungi Kini.co.id, di Jakarta, Senin, (15/5/2017).

Diketahui, banding yang dilakukan oleh JPU dikarenakan perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan antara JPU dengan hakim.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Sementara, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dalam Pasal 156a KUHP. Dengan kata lain, banding yang diajukan oleh JPU hanya bertujuan untuk melakukan pembuktikan pasal.

Fickar berpandangan, jika jaksa berkeyakinan Ahok melanggar Pasal 156 KUHP, seharusnya Jaksa cukup mengajukan dakwaan tunggal saja.

“Jika Jaksa hanya berkeyakinan yang terbukti pasal 156 KUHP, mengapa tidak diajukan dakwaan tunggal saja? Karena itu, ketika pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa (Ahok) melanggar Pasal 156a KUHP,” tuntasnya.

Sebagai informasi, Majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan anggapan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sesuai dakwaan pasal 156a KUHP. Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menjerat Ahok dengan pasal 156 KUHP dengan hukuman satu tahun pidana penjara dan masa percobaan dua tahun.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...