Rabu, 17 Januari 2018 | 19.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Dinas LH Bentuk Tim Khusus, Ribuan Perusahaan Swasta Bakal Ditinjau

Dinas LH Bentuk Tim Khusus, Ribuan Perusahaan Swasta Bakal Ditinjau

Reporter : Ardiansyah | Senin, 15 Mei 2017 - 21:37 WIB

IMG-22673

Ilustrasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mengaku telah membentuk tim khusus dan bakal melakukan peninjauan langsung ke ribuan perusahaan swasta yang telah membuang limbah secara liar.

Peninjaun ini dilakukan buntut ditemukannya 1.050 perusahaan swasta yang membuang limbah secara liar. Sejatinya, ada 1.200 perusahaan swasta yang bergerak pada berbagai bidang di 12 Kecamatan Kota Bekasi.

“Tujuannya, untuk mengetahui kelayakan mesin pengelolaan limbah dan kadarnya sesuai dengan PP 41 tahun 1996 dan PP 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran,” kata Kepala Dinas LH, Jumhana Luthfi, Senin (15/5/2017).

Pasalnya, masih banyak perusahaan swasta nakal mengabaikan aturan pembuangan limbah. Biasanya, perusahaan mengoperasikan mesin pengelolaan limbah bila petugas melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Kendati demikian, setelah tidak diawasi, limbah berbahan bahaya bisa diabadikan di buang kesungai maupun saluran air.

“Belajar dari pengalaman itu, kami terus melakukan pengawasan dengan membentuk tim,” kata Luthfi.

Indikator limbah beracun di air biasanya, memiliki kandungan mangan hingga 1,042 miligram, nitrit 0,178 miligram, nitrat 29,6 miligram, amonia 1,04 miligram, zat besi 3,74 miligram dan copper 2,82 miligram.

Terpisah, sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Solihin mengatakan, pengawasan limbah sebaiknya diperketat. Sebab, ia khawatir, peristiwa pencemaran limbah Kali Bekasi kembali terulang.

“Kali Bekasi pernah tercemar oleh perusahaan yang berdomisili di daerah Kabupaten Bogor. Jangan sampai kejadian ini terulang karena bisa mengganggu produksi air bersih,” tandas Solihin.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...