Minggu, 19 November 2017 | 02.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>PDI Perjuangan Segera Buka Pendaftaran Balon Wali Kota

PDI Perjuangan Segera Buka Pendaftaran Balon Wali Kota

Reporter : Ardiansyah | Senin, 15 Mei 2017 - 21:39 WIB

IMG-22675

Ilustrasi

BEKASI, kini.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bekasi, segera buka pendaftaran bakal calon Wali kota dan wakil Wali kota, pada 20 Mei 2017.

“Insya Allah tanggal 20 Mei 2017 nanti kami akan buka pendaftaran penjaringan,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Anim Imanuduin, Senin (15/5/2017).

PDI Perjuangan juga mengaku, sudah mempersiapkan dengan matang proses penjaringan kandidat.

“Iya persiapannya dari hulu sampai ke hilir. Artinya semua perangkat partai akan kita gerakkan,” kata dia.

Anim menuturkan, pada pendaftaran akan diumumkan secara terbuka.

Ia menegaskan, penjaringan atau pendaftaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018, ini terbuka untuk kader dan non kader.

“Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk non kader” tegas Anim.

Panitia penjaringan hanya memberikan waktu 10 hari bagi calon yang berminat mendaftar lewat PDIP. Terhitung pada tanggal 20 sampai 30 Mei 2017.

“Siapapun orangnya yang berkeinginan mencalonkan diri. Baik pengusaha, politisi, birokrasi, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, silahkan mendaftar kepada panitia penjaringan,” tambah dia.

Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mempromosikan siapa kader internal yang sedang disiapkan.

Ditanya soal kreteria calon yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Kota Bekasi 2018, Anim mengaku tidak menentukan kreteria. Namun yang pasti PDIP mengusung calon wali kota dan calon Wakil wali kota untuk menang.

“Kita bertarung untuk menang, siapapun boleh mendaftar,” tegas dia.

Usai pendaftaran, kemudian PDI Perjuangan Kota Bekasi juga akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran selama 6 hari yakni, mulai tanggal 6 hingga 11 Juni 2017. Pendaftar yang masih ada kekurangan atau kesalahan berkas pendaftaran, diberikan kesempatan untuk perbaikan berkas dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Setelah penjaringan, panitia membawa berkas ke DPD kemudian ke DPP, dan keputusan final ada di DPP,” tandas Anim.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...