Rabu, 26 Juli 2017 | 13.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Reporter : Fadilah | Selasa, 16 Mei 2017 - 15:27 WIB

IMG-22689

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera. (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – PMJ (Polda Metro Jaya) tengah mengusut kasus dugaan pesan berkonten pornografi yang viral di dunia maya. Dimana kasus tersebut menyeret nama Firza Husein dan Pentolan FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab.

Keduanya telah sering dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Namun keduanya selalu mangkir dengan berbagai macam alasan.

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, seharusnya orang yang diproses dalam dugaan chat vulgar itu adalah orang yang menyebarkan chat tersebut.

“Kalau kita lihat konstruksi hukum bahwa orang yang memproduksi dan mendistribusikan itu lah yang harus diperiksa dan disidik. Bukan yang difitnah yang dituduh ada dalam konten pembicaraan yang didistribusikan,” ujar Kapitra dalam Konferensi Pers di Islmaic Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa, (16/5/2017).

Diketahui isi chatan itu dan Handphone milik Rizieq Shihab digunakan sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Menurutnya bila hanya bersandar pada chat tersebut, Kapitra menyebut hal tersebut mudah direkayasa. Dia lantas menegaskan, tidak ada satu pun foto Rizieq dalam percakapan itu.

“Kita lihat ada kasus chat, dugaan chat itu mudah sekali di-engineering, direkayasa validitas chat itu milik Habib Rizieq dan yang lainnya itu sangat mudah dimanipulasi. Sehingga kebenaran akan hal itu sulit dibuktikan,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...