Minggu, 19 November 2017 | 02.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Reporter : Fadilah | Selasa, 16 Mei 2017 - 15:27 WIB

IMG-22689

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera. (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – PMJ (Polda Metro Jaya) tengah mengusut kasus dugaan pesan berkonten pornografi yang viral di dunia maya. Dimana kasus tersebut menyeret nama Firza Husein dan Pentolan FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab.

Keduanya telah sering dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Namun keduanya selalu mangkir dengan berbagai macam alasan.

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, seharusnya orang yang diproses dalam dugaan chat vulgar itu adalah orang yang menyebarkan chat tersebut.

“Kalau kita lihat konstruksi hukum bahwa orang yang memproduksi dan mendistribusikan itu lah yang harus diperiksa dan disidik. Bukan yang difitnah yang dituduh ada dalam konten pembicaraan yang didistribusikan,” ujar Kapitra dalam Konferensi Pers di Islmaic Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa, (16/5/2017).

Diketahui isi chatan itu dan Handphone milik Rizieq Shihab digunakan sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Menurutnya bila hanya bersandar pada chat tersebut, Kapitra menyebut hal tersebut mudah direkayasa. Dia lantas menegaskan, tidak ada satu pun foto Rizieq dalam percakapan itu.

“Kita lihat ada kasus chat, dugaan chat itu mudah sekali di-engineering, direkayasa validitas chat itu milik Habib Rizieq dan yang lainnya itu sangat mudah dimanipulasi. Sehingga kebenaran akan hal itu sulit dibuktikan,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...