Selasa, 26 September 2017 | 16.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Yang Sebarkan Chat Harus Diproses Hukum

Reporter : Fadilah | Selasa, 16 Mei 2017 - 15:27 WIB

IMG-22689

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera. (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – PMJ (Polda Metro Jaya) tengah mengusut kasus dugaan pesan berkonten pornografi yang viral di dunia maya. Dimana kasus tersebut menyeret nama Firza Husein dan Pentolan FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab.

Keduanya telah sering dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Namun keduanya selalu mangkir dengan berbagai macam alasan.

Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, seharusnya orang yang diproses dalam dugaan chat vulgar itu adalah orang yang menyebarkan chat tersebut.

“Kalau kita lihat konstruksi hukum bahwa orang yang memproduksi dan mendistribusikan itu lah yang harus diperiksa dan disidik. Bukan yang difitnah yang dituduh ada dalam konten pembicaraan yang didistribusikan,” ujar Kapitra dalam Konferensi Pers di Islmaic Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa, (16/5/2017).

Diketahui isi chatan itu dan Handphone milik Rizieq Shihab digunakan sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Menurutnya bila hanya bersandar pada chat tersebut, Kapitra menyebut hal tersebut mudah direkayasa. Dia lantas menegaskan, tidak ada satu pun foto Rizieq dalam percakapan itu.

“Kita lihat ada kasus chat, dugaan chat itu mudah sekali di-engineering, direkayasa validitas chat itu milik Habib Rizieq dan yang lainnya itu sangat mudah dimanipulasi. Sehingga kebenaran akan hal itu sulit dibuktikan,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 15:46 WIB

Bekraf dorong ekonomi kreatif lewat program satu pintu

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) memberian peluang kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan proposal bantuan untuk Periode 2018 melalui website satu ...
KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:52 WIB

KPK Akan Penuhi Panggilan Pansus, Ini Syaratnya

KPK kembali datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Dalam rapat lanjutan ini ...
Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Pimpinan KPK Pantau Kesaksian 3 Ahli Kasus BG di Prapid Novanto

Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, (26/9/2017).Pantauan Kini.co.id ...
Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:42 WIB

Tujuh komisioner KIP disahkan paripurna DPR

Agenda paripurna masa persidangan I 2017-2017 ketiga, Selasa (26/9) mengesahkan tujuh anggota komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017-2021.Dalam laporannya ...
Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 13:34 WIB

Fahri Hamzah Dinilai Arogan, Alasan 3 Fraksi Walkout dari Rapat Paripurna

Pimpinan sidang rapat paripurna dinilai arogan oleh beberapa fraksi yang berujung walkoutnya Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra Sekertaris Fraksi PAN ...
Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 13:13 WIB

Lima ‘wakil Tuhan’ yang dipilih wakil rakyat disahkan di paripurna DPR

Lima Hakim Agung baru hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III disahkan dalam paripurna masa persidangangn I 2017-2018, Selasa (26/9).Ketua ...