Jumat, 22 September 2017 | 18.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Terlanjur Dikriminalisasi Rezim Jokowi, Habib Rizieq Sebaiknya Pulang

Terlanjur Dikriminalisasi Rezim Jokowi, Habib Rizieq Sebaiknya Pulang

Rabu, 17 Mei 2017 - 09:07 WIB

IMG-22700

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah Jokowi lewat aparat kepolisian yang merambisi memperkarakan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dinilai sebagai bentuk pembungkaman lawan politik.

Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya menyebutkan hal itu.

“Bagi rezim Jokowi, keadilan itu jika Ahok dipenjara, maka Habib Rizieq harus dipenjara,” katanya di akun Twitter @andiariefaa, Rabu (17/5).

“Setelah Ongen Paonganan, kini Habib Rizieq dihajar dengan kasus kurang lebih sama. Polisi menjadi alat kekuasaan membungkam lawan politik,” tambah Andi Arief.

Menurutnya, pasal yang menjerat Habib Rizieq sudah dialami pakar kemaritiman Yulianus Paonganan alias Ongen Paonganan.

“Hanya dengan gunakan pasal UU ITE tentang kesusilaan/pornografilah rezim ini bisa langsung menahan lawan politik karena ancamannya 12 tahun,” ujarnya.

Andi Arief berharap kepada Habib Rizieq Shihab yang saat ini berada di Arab Saudi, agar sebaiknya pulang ke Tanah Air dan menjalani proses hukum.

“Habib Rizieq sebaiknya pulang saja segera, hadapi saja kasus ini. Rakyat sudah kadung paham bahwa ini kriminalisasi khas rezim Jokowi,” tuturnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...