Minggu, 19 November 2017 | 02.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Reporter : Ardiansyah | Rabu, 17 Mei 2017 - 20:00 WIB

IMG-22712

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pemerintah Kota Bekasi, mengantisipasi pembebasan lahan di wilayah setempat untuk kebutuhan pembangunan Kereta Cepat Cina Indonesia, Jakarta-Bandung.

“Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari KCIC,” kata Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Kota Bekasi, Erwin Gwinda, Rabu (17/5/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga di kawasan Bekasi Selatan yang berbatasan dengan ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, bahwa sejumlah tembok rumah telah dipilok.

“Kemungkinan itu untuk kereta cepat,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini Pemerintah Kota Bekasi dimana wilayahnya dilintasi kereta tersebut belum mendapatkan gambaran ihwal lahan yang dipakai kontruksi kereta cepat itu.

Informasi awal, sebagian lahan menggunakan milik PT. Jasa Marga. “Kami belum mendapatkan DED (Detail Enginering Design) kereta cepat,” kata Erwin.

Menurut dia, DED cukup penting untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pembangunan kereta cepat di Kota Bekasi. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi seperti melakukan sosialisasi dan lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Amran mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek nasional tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Itu langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata dia.

Ia mengatakan, kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yakni mengadakan lahan yang luasnya di bawah lima hektar. Itu pun untuk kepentingan daerah meskipun proyek dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kalau di atas lima hektar koordinasinya langsung ke BPS yang menjadi ketua P2T,” tandas Amran.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 22:46 WIB

Sayembara pencarian Setnov selesai, MAKI sumbangkan hadiah ke Anak Yatim

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pemenang sayembara informasi valid keberadaan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ...
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...