Tuesday, 17 July 2018 | 18.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Reporter : Ardiansyah | Wednesday, 17 May 2017 - 20:00 WIB

IMG-22712

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pemerintah Kota Bekasi, mengantisipasi pembebasan lahan di wilayah setempat untuk kebutuhan pembangunan Kereta Cepat Cina Indonesia, Jakarta-Bandung.

“Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari KCIC,” kata Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Kota Bekasi, Erwin Gwinda, Rabu (17/5/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga di kawasan Bekasi Selatan yang berbatasan dengan ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, bahwa sejumlah tembok rumah telah dipilok.

“Kemungkinan itu untuk kereta cepat,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini Pemerintah Kota Bekasi dimana wilayahnya dilintasi kereta tersebut belum mendapatkan gambaran ihwal lahan yang dipakai kontruksi kereta cepat itu.

Informasi awal, sebagian lahan menggunakan milik PT. Jasa Marga. “Kami belum mendapatkan DED (Detail Enginering Design) kereta cepat,” kata Erwin.

Menurut dia, DED cukup penting untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pembangunan kereta cepat di Kota Bekasi. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi seperti melakukan sosialisasi dan lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Amran mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek nasional tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Itu langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata dia.

Ia mengatakan, kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yakni mengadakan lahan yang luasnya di bawah lima hektar. Itu pun untuk kepentingan daerah meskipun proyek dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kalau di atas lima hektar koordinasinya langsung ke BPS yang menjadi ketua P2T,” tandas Amran.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...