Selasa, 26 September 2017 | 18.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Reporter : Ardiansyah | Rabu, 17 Mei 2017 - 20:00 WIB

IMG-22712

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pemerintah Kota Bekasi, mengantisipasi pembebasan lahan di wilayah setempat untuk kebutuhan pembangunan Kereta Cepat Cina Indonesia, Jakarta-Bandung.

“Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari KCIC,” kata Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Kota Bekasi, Erwin Gwinda, Rabu (17/5/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga di kawasan Bekasi Selatan yang berbatasan dengan ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, bahwa sejumlah tembok rumah telah dipilok.

“Kemungkinan itu untuk kereta cepat,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini Pemerintah Kota Bekasi dimana wilayahnya dilintasi kereta tersebut belum mendapatkan gambaran ihwal lahan yang dipakai kontruksi kereta cepat itu.

Informasi awal, sebagian lahan menggunakan milik PT. Jasa Marga. “Kami belum mendapatkan DED (Detail Enginering Design) kereta cepat,” kata Erwin.

Menurut dia, DED cukup penting untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pembangunan kereta cepat di Kota Bekasi. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi seperti melakukan sosialisasi dan lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Amran mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek nasional tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Itu langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata dia.

Ia mengatakan, kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yakni mengadakan lahan yang luasnya di bawah lima hektar. Itu pun untuk kepentingan daerah meskipun proyek dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kalau di atas lima hektar koordinasinya langsung ke BPS yang menjadi ketua P2T,” tandas Amran.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...
Kemenperin dorong regenerasi pembatik
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 17:14 WIB

Kemenperin dorong regenerasi pembatik

Dalam pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah meregenerasi perajin batik. Pasalnya, ...
Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 16:53 WIB

Semester I 2017, nilai ekspor batik capai USD 39 Juta

Nilai ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai USD39,4 juta dengan tujuan pasar utamanya ke ...
Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM. Prosedur ...
Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:21 WIB

Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR

Pansus Hak Angket KPK mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan ...
Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 16:15 WIB

Banyak OTT, Arteria Sebut KPK Hilang Arah

Kritikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap KPK terus mengalir kepada lembaga antirasuah ini. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritik tindakan OTT ...