Rabu, 26 Juli 2017 | 03.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat

Reporter : Ardiansyah | Rabu, 17 Mei 2017 - 20:00 WIB

IMG-22712

Pemkot Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Pemerintah Kota Bekasi, mengantisipasi pembebasan lahan di wilayah setempat untuk kebutuhan pembangunan Kereta Cepat Cina Indonesia, Jakarta-Bandung.

“Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari KCIC,” kata Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, Kota Bekasi, Erwin Gwinda, Rabu (17/5/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga di kawasan Bekasi Selatan yang berbatasan dengan ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, bahwa sejumlah tembok rumah telah dipilok.

“Kemungkinan itu untuk kereta cepat,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini Pemerintah Kota Bekasi dimana wilayahnya dilintasi kereta tersebut belum mendapatkan gambaran ihwal lahan yang dipakai kontruksi kereta cepat itu.

Informasi awal, sebagian lahan menggunakan milik PT. Jasa Marga. “Kami belum mendapatkan DED (Detail Enginering Design) kereta cepat,” kata Erwin.

Menurut dia, DED cukup penting untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pembangunan kereta cepat di Kota Bekasi. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi seperti melakukan sosialisasi dan lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Amran mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek nasional tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Itu langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata dia.

Ia mengatakan, kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yakni mengadakan lahan yang luasnya di bawah lima hektar. Itu pun untuk kepentingan daerah meskipun proyek dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kalau di atas lima hektar koordinasinya langsung ke BPS yang menjadi ketua P2T,” tandas Amran.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 02:40 WIB

PP Pemuda Muhammadiyah, Kontras Akan Ungkap Keganjilan Kasus Novel Siang Ini

Memasuki 106 hari, Rabu (26/7) pihak Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus penyiraman air panas yang dialami Novel Baswedan. Namun belum ...
KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:33 WIB

KPK Dalami Kasus Korupsi Korporasi PT DGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pengadaan dan proyek-proyek yang ditangani PT Duta Graha Indah, tersangka tindak pidana korporasi ...
Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji
Ekonomi - Rabu, 26 Juli 2017 - 01:25 WIB

Sri Mulyani: Presiden Minta Redenominasi Dikaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana ...
Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:49 WIB

Muchtar Mengaku Pernah Didatangi Orang Suruhan Johan Budi

Muchtar Efendi menyebutkan dirinya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Menurutnya, oknum ...
Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK
Hukum - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:46 WIB

Muchtar Efendi Ungkap Ancaman Penyidik KPK

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muchtar Effendi untuk dimintai kesaksian.Dalam ...
RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan
Politik - Selasa, 25 Juli 2017 - 23:14 WIB

RUU Masyarakat Adat Masuki Fase Akhir Perumusan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah digodok oleh DPR memasuki fase akhir. Perumusan draf RUU tersebut akan ditajamkan kembali ...