Jumat, 27 April 2018 | 15.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Reporter : Rakisa | Rabu, 17 Mei 2017 - 21:17 WIB

IMG-22714

Massa KMP2H aksi di depan Komnas HAM, Rabu (17/5). (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan Massa dari Koalisi Masyarakat Pro Penegakan Hukum (KMP2H) mendesak Komnas HAM untuk bersikap netral dalam mengawal proses penegakan hukum saat ini yang diantaranya sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Mereka menilai Komnas HAM melalui statemen-statemennya di media lebih condong terhadap salah satu golongan sebut saja gerakan kanan.

Koordinator KMP2H, M Adnan dalam pertemuannya dengan Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip penegakan HAM yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005 melarang tegas agitasi permusuhan, provokasi kekerasan dan penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar etnis yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang seolah lazim dilakukan dan disebarluaskan di masyarakat baik melalui media massa, sosial media ataupun berita hoax yang mengandung ujaran kebencian (hate speech).

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengawal secara serius proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar kebencian atas nama SARA baik yang sedang berjalan maupun yang terindikasi melakukan tindakan menyebarluaskan kebencian tersebut yang kini tengah ditangani pihak kepolisian,” terang Adnan di ruang pengaduan Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Mereka juga meminta masyarakat agar jangan diam terhadap berbagai upaya penyebarluasan kebencian agar tidak merusak pranata sosial dan kerukunan masyarakat. Apalagi penyebarluasan kebencian ini mengarah upaya adu domba dan melawan pemerintahan yang sah.

Menanggapi tuntutan itu, Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengaku akan mengawal proses penegakan hukum yang menjadi concern dari Komnas HAM.

Komnas HAM sejauh ini terus mengikuti perkembangan isu yang menyangkut penyebaran kebencian atas nama SARA yang akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat.

“Kami akan kawal bentuk-bentuk pelanggaran HAM baik pelaku perorangan ataupun institusi atau organisasi, karena itu telah menjadi kewajiban Komnas HAM sebagai lembaga yang memperjuangkan tegaknya Hak Asasi di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait tudingan bahwa Komnas HAM lebih berpihak terhadap salah satu golongan, Imdadun juga mengaku tidak benar. Jika lembaga Komnas HAM berpihak artinya sebuah kemunduran.

Namun demian ia mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukannya, hal tersebut akan dibicarakan secara internal.

“Akan kita bicarakan secara internal apakah hal itu hanya persepsi saja atau memang terjadi. Satu hal bahwa tidak ada impunitas, semua orang harus diperlukan sama dimata hukum sesuai prinsip equlity before the law,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...