Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Reporter : Rakisa | Rabu, 17 Mei 2017 - 21:17 WIB

IMG-22714

Massa KMP2H aksi di depan Komnas HAM, Rabu (17/5). (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan Massa dari Koalisi Masyarakat Pro Penegakan Hukum (KMP2H) mendesak Komnas HAM untuk bersikap netral dalam mengawal proses penegakan hukum saat ini yang diantaranya sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Mereka menilai Komnas HAM melalui statemen-statemennya di media lebih condong terhadap salah satu golongan sebut saja gerakan kanan.

Koordinator KMP2H, M Adnan dalam pertemuannya dengan Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip penegakan HAM yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005 melarang tegas agitasi permusuhan, provokasi kekerasan dan penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar etnis yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang seolah lazim dilakukan dan disebarluaskan di masyarakat baik melalui media massa, sosial media ataupun berita hoax yang mengandung ujaran kebencian (hate speech).

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengawal secara serius proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar kebencian atas nama SARA baik yang sedang berjalan maupun yang terindikasi melakukan tindakan menyebarluaskan kebencian tersebut yang kini tengah ditangani pihak kepolisian,” terang Adnan di ruang pengaduan Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Mereka juga meminta masyarakat agar jangan diam terhadap berbagai upaya penyebarluasan kebencian agar tidak merusak pranata sosial dan kerukunan masyarakat. Apalagi penyebarluasan kebencian ini mengarah upaya adu domba dan melawan pemerintahan yang sah.

Menanggapi tuntutan itu, Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengaku akan mengawal proses penegakan hukum yang menjadi concern dari Komnas HAM.

Komnas HAM sejauh ini terus mengikuti perkembangan isu yang menyangkut penyebaran kebencian atas nama SARA yang akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat.

“Kami akan kawal bentuk-bentuk pelanggaran HAM baik pelaku perorangan ataupun institusi atau organisasi, karena itu telah menjadi kewajiban Komnas HAM sebagai lembaga yang memperjuangkan tegaknya Hak Asasi di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait tudingan bahwa Komnas HAM lebih berpihak terhadap salah satu golongan, Imdadun juga mengaku tidak benar. Jika lembaga Komnas HAM berpihak artinya sebuah kemunduran.

Namun demian ia mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukannya, hal tersebut akan dibicarakan secara internal.

“Akan kita bicarakan secara internal apakah hal itu hanya persepsi saja atau memang terjadi. Satu hal bahwa tidak ada impunitas, semua orang harus diperlukan sama dimata hukum sesuai prinsip equlity before the law,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...