Sabtu, 23 September 2017 | 07.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Reporter : Rakisa | Rabu, 17 Mei 2017 - 21:17 WIB

IMG-22714

Massa KMP2H aksi di depan Komnas HAM, Rabu (17/5). (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan Massa dari Koalisi Masyarakat Pro Penegakan Hukum (KMP2H) mendesak Komnas HAM untuk bersikap netral dalam mengawal proses penegakan hukum saat ini yang diantaranya sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Mereka menilai Komnas HAM melalui statemen-statemennya di media lebih condong terhadap salah satu golongan sebut saja gerakan kanan.

Koordinator KMP2H, M Adnan dalam pertemuannya dengan Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip penegakan HAM yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005 melarang tegas agitasi permusuhan, provokasi kekerasan dan penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar etnis yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang seolah lazim dilakukan dan disebarluaskan di masyarakat baik melalui media massa, sosial media ataupun berita hoax yang mengandung ujaran kebencian (hate speech).

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengawal secara serius proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar kebencian atas nama SARA baik yang sedang berjalan maupun yang terindikasi melakukan tindakan menyebarluaskan kebencian tersebut yang kini tengah ditangani pihak kepolisian,” terang Adnan di ruang pengaduan Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Mereka juga meminta masyarakat agar jangan diam terhadap berbagai upaya penyebarluasan kebencian agar tidak merusak pranata sosial dan kerukunan masyarakat. Apalagi penyebarluasan kebencian ini mengarah upaya adu domba dan melawan pemerintahan yang sah.

Menanggapi tuntutan itu, Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengaku akan mengawal proses penegakan hukum yang menjadi concern dari Komnas HAM.

Komnas HAM sejauh ini terus mengikuti perkembangan isu yang menyangkut penyebaran kebencian atas nama SARA yang akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat.

“Kami akan kawal bentuk-bentuk pelanggaran HAM baik pelaku perorangan ataupun institusi atau organisasi, karena itu telah menjadi kewajiban Komnas HAM sebagai lembaga yang memperjuangkan tegaknya Hak Asasi di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait tudingan bahwa Komnas HAM lebih berpihak terhadap salah satu golongan, Imdadun juga mengaku tidak benar. Jika lembaga Komnas HAM berpihak artinya sebuah kemunduran.

Namun demian ia mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukannya, hal tersebut akan dibicarakan secara internal.

“Akan kita bicarakan secara internal apakah hal itu hanya persepsi saja atau memang terjadi. Satu hal bahwa tidak ada impunitas, semua orang harus diperlukan sama dimata hukum sesuai prinsip equlity before the law,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...