Senin, 20 November 2017 | 04.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Menuntut Komnas HAM Bersikap Netral Terkait Situasi Terkini

Reporter : Rakisa | Rabu, 17 Mei 2017 - 21:17 WIB

IMG-22714

Massa KMP2H aksi di depan Komnas HAM, Rabu (17/5). (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan Massa dari Koalisi Masyarakat Pro Penegakan Hukum (KMP2H) mendesak Komnas HAM untuk bersikap netral dalam mengawal proses penegakan hukum saat ini yang diantaranya sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Mereka menilai Komnas HAM melalui statemen-statemennya di media lebih condong terhadap salah satu golongan sebut saja gerakan kanan.

Koordinator KMP2H, M Adnan dalam pertemuannya dengan Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip penegakan HAM yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005 melarang tegas agitasi permusuhan, provokasi kekerasan dan penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar etnis yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang seolah lazim dilakukan dan disebarluaskan di masyarakat baik melalui media massa, sosial media ataupun berita hoax yang mengandung ujaran kebencian (hate speech).

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengawal secara serius proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar kebencian atas nama SARA baik yang sedang berjalan maupun yang terindikasi melakukan tindakan menyebarluaskan kebencian tersebut yang kini tengah ditangani pihak kepolisian,” terang Adnan di ruang pengaduan Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Mereka juga meminta masyarakat agar jangan diam terhadap berbagai upaya penyebarluasan kebencian agar tidak merusak pranata sosial dan kerukunan masyarakat. Apalagi penyebarluasan kebencian ini mengarah upaya adu domba dan melawan pemerintahan yang sah.

Menanggapi tuntutan itu, Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengaku akan mengawal proses penegakan hukum yang menjadi concern dari Komnas HAM.

Komnas HAM sejauh ini terus mengikuti perkembangan isu yang menyangkut penyebaran kebencian atas nama SARA yang akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat.

“Kami akan kawal bentuk-bentuk pelanggaran HAM baik pelaku perorangan ataupun institusi atau organisasi, karena itu telah menjadi kewajiban Komnas HAM sebagai lembaga yang memperjuangkan tegaknya Hak Asasi di Indonesia,” ungkapnya.

Terkait tudingan bahwa Komnas HAM lebih berpihak terhadap salah satu golongan, Imdadun juga mengaku tidak benar. Jika lembaga Komnas HAM berpihak artinya sebuah kemunduran.

Namun demian ia mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukannya, hal tersebut akan dibicarakan secara internal.

“Akan kita bicarakan secara internal apakah hal itu hanya persepsi saja atau memang terjadi. Satu hal bahwa tidak ada impunitas, semua orang harus diperlukan sama dimata hukum sesuai prinsip equlity before the law,” tandasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...