Rabu, 26 Juli 2017 | 13.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

Kamis, 18 Mei 2017 - 15:52 WIB

IMG-22742

anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi (dpr.go.id)

Jakarta, kini.co.id – Bulan Ramadan tidak berapa lagi akan tiba. Umat Islam Indonesia akan menyambut dengan suka cita. Namun demikian masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan kenaikan harga bahan pokok yang dari tahun ke tahun.

Persoalan klasik ini selalu tidak bisa dikontrol ketat oleh pemerintah. Mengacu dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, biasanya kenaikan harga ini hanya diantisipasi dengan melakukan operasi pasar tanpa ada tindakan hukum yang tegas kepada pihak yang “bermain”.

Di masa Pemerintahan Jokowi saat ini, melalui Kementerian Perdagangan, harga bahan pokok mulai diatur secara ketat.

Setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti membentuk satgas pangan dan menentukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kepada tiga bahan pokok.

Satgas pangan ini dibentuk lintas kementerian dan lembaga negara yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kepolisian Republik Indonesia, Bulog, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Terbentuknya satgas pangan ini disambut positif anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi. Dia menilai keberadaan satgas menjadi hal baru yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, ini yang membedakannya dengan pemerintahan sebelumnya.

“Tentu, kita perlu mengapresiasi kehadiran satgas ini,” ujar Slamet saat dihubungi, Kamis (18/5).

Dia menilai, kehadiran satgas pangan relevan dengan meningkatnya daya beli masyarakat di masa Ramadan dan Idul Fitri. Keberadaannya bisa mengantisipasi pihak-pihak yang sering memanfaatkan situasi tersebut.

Politisi NasDem ini mengharapkan, kehadiran satgas pangan tidak hanya bergerak di momen-momen tertentu, tetapi bisa berkelanjutan. Jika berkelanjutan, diharapkan satgas bisa melakukan tindakan hukum agar ada efek jera.

“Saya meminta satgas pangan tidak seperti macam ompong nantinya, nampak sangar tapi tidak bertaji. Satgas ini bisa mencontoh satgas pungli yang lebih dahulu terbentuk. Dalam beberapa waktu saja sudah mampu membongkar kasus praktik pungutan liar di berbagai instansi,” tutur legislator asal dapil Jatim XI ini.

Pria yang biasa dipanggil Haji Idi berkeyakinan jika satgas pangan bisa memberikan shock therapy bagi pihak yang nakal, ke depan harga bahan pokok akan jauh lebih aman karena terpantau dan terawasi.

“Dengan begini, kita harapkan Indonesia tidak selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar tatkala ada masalah kekurangan bahan pokok masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...