Minggu, 28 Mei 2017 | 06.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

Kamis, 18 Mei 2017 - 15:52 WIB

IMG-22742

anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi (dpr.go.id)

Jakarta, kini.co.id – Bulan Ramadan tidak berapa lagi akan tiba. Umat Islam Indonesia akan menyambut dengan suka cita. Namun demikian masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan kenaikan harga bahan pokok yang dari tahun ke tahun.

Persoalan klasik ini selalu tidak bisa dikontrol ketat oleh pemerintah. Mengacu dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, biasanya kenaikan harga ini hanya diantisipasi dengan melakukan operasi pasar tanpa ada tindakan hukum yang tegas kepada pihak yang “bermain”.

Di masa Pemerintahan Jokowi saat ini, melalui Kementerian Perdagangan, harga bahan pokok mulai diatur secara ketat.

Setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti membentuk satgas pangan dan menentukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kepada tiga bahan pokok.

Satgas pangan ini dibentuk lintas kementerian dan lembaga negara yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kepolisian Republik Indonesia, Bulog, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Terbentuknya satgas pangan ini disambut positif anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi. Dia menilai keberadaan satgas menjadi hal baru yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, ini yang membedakannya dengan pemerintahan sebelumnya.

“Tentu, kita perlu mengapresiasi kehadiran satgas ini,” ujar Slamet saat dihubungi, Kamis (18/5).

Dia menilai, kehadiran satgas pangan relevan dengan meningkatnya daya beli masyarakat di masa Ramadan dan Idul Fitri. Keberadaannya bisa mengantisipasi pihak-pihak yang sering memanfaatkan situasi tersebut.

Politisi NasDem ini mengharapkan, kehadiran satgas pangan tidak hanya bergerak di momen-momen tertentu, tetapi bisa berkelanjutan. Jika berkelanjutan, diharapkan satgas bisa melakukan tindakan hukum agar ada efek jera.

“Saya meminta satgas pangan tidak seperti macam ompong nantinya, nampak sangar tapi tidak bertaji. Satgas ini bisa mencontoh satgas pungli yang lebih dahulu terbentuk. Dalam beberapa waktu saja sudah mampu membongkar kasus praktik pungutan liar di berbagai instansi,” tutur legislator asal dapil Jatim XI ini.

Pria yang biasa dipanggil Haji Idi berkeyakinan jika satgas pangan bisa memberikan shock therapy bagi pihak yang nakal, ke depan harga bahan pokok akan jauh lebih aman karena terpantau dan terawasi.

“Dengan begini, kita harapkan Indonesia tidak selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar tatkala ada masalah kekurangan bahan pokok masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...
KPK Beberkan Krnologi OTT BPK-Kemendes
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 20:57 WIB

KPK Beberkan Krnologi OTT BPK-Kemendes

KPK memaparkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di kantor BPK dan Kemendes PDTT, pada Jumat (26/5).Dalam OTT tersebut, ...
TransJakarta  Belum Pastikan Kapan Halte Kampung Melayu Beroperasi
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:24 WIB

TransJakarta Belum Pastikan Kapan Halte Kampung Melayu Beroperasi

Kondisi bangunan Transjakarta di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terkena dampak ledakan sebagian besar kerusakan cukup parah, terutama kaca. ...