Senin, 20 November 2017 | 04.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

DPR Berharap Satgas Pangan Punya Kewenangan Menindak

Kamis, 18 Mei 2017 - 15:52 WIB

IMG-22742

anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi (dpr.go.id)

Jakarta, kini.co.id – Bulan Ramadan tidak berapa lagi akan tiba. Umat Islam Indonesia akan menyambut dengan suka cita. Namun demikian masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan kenaikan harga bahan pokok yang dari tahun ke tahun.

Persoalan klasik ini selalu tidak bisa dikontrol ketat oleh pemerintah. Mengacu dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, biasanya kenaikan harga ini hanya diantisipasi dengan melakukan operasi pasar tanpa ada tindakan hukum yang tegas kepada pihak yang “bermain”.

Di masa Pemerintahan Jokowi saat ini, melalui Kementerian Perdagangan, harga bahan pokok mulai diatur secara ketat.

Setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti membentuk satgas pangan dan menentukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kepada tiga bahan pokok.

Satgas pangan ini dibentuk lintas kementerian dan lembaga negara yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kepolisian Republik Indonesia, Bulog, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Terbentuknya satgas pangan ini disambut positif anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi. Dia menilai keberadaan satgas menjadi hal baru yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, ini yang membedakannya dengan pemerintahan sebelumnya.

“Tentu, kita perlu mengapresiasi kehadiran satgas ini,” ujar Slamet saat dihubungi, Kamis (18/5).

Dia menilai, kehadiran satgas pangan relevan dengan meningkatnya daya beli masyarakat di masa Ramadan dan Idul Fitri. Keberadaannya bisa mengantisipasi pihak-pihak yang sering memanfaatkan situasi tersebut.

Politisi NasDem ini mengharapkan, kehadiran satgas pangan tidak hanya bergerak di momen-momen tertentu, tetapi bisa berkelanjutan. Jika berkelanjutan, diharapkan satgas bisa melakukan tindakan hukum agar ada efek jera.

“Saya meminta satgas pangan tidak seperti macam ompong nantinya, nampak sangar tapi tidak bertaji. Satgas ini bisa mencontoh satgas pungli yang lebih dahulu terbentuk. Dalam beberapa waktu saja sudah mampu membongkar kasus praktik pungutan liar di berbagai instansi,” tutur legislator asal dapil Jatim XI ini.

Pria yang biasa dipanggil Haji Idi berkeyakinan jika satgas pangan bisa memberikan shock therapy bagi pihak yang nakal, ke depan harga bahan pokok akan jauh lebih aman karena terpantau dan terawasi.

“Dengan begini, kita harapkan Indonesia tidak selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar tatkala ada masalah kekurangan bahan pokok masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...