Rabu, 26 Juli 2017 | 13.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Paripurna DPRD Bekasi Bahas LKPJ dan Pansus 19

Paripurna DPRD Bekasi Bahas LKPJ dan Pansus 19

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 18 Mei 2017 - 19:10 WIB

IMG-22758

Paripurna DPRD Bekasi Bahas LKPJ dan Pansus. (kininews/ardiansyah)

BEKASI, kini.co.id – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu hadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kota Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2016 pada hari Kamis (18/05/2017) di gedung DPRD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Rapat Paripurna di pimpin olwh Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara.

Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu membacakan sambutan mewakili Wali Kota Bekasi yang juga hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, pada tahun 2016 ditekankan pada pembangunan infrastruktur dan utilitas dengan maksud memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang mendorong bagi para masuknya modal pihak swasta untuk berinvestasi di Kota Bekasi.

Fungsinya memberikan arahan dan gambaran bahwa Pemerintah Kota Bekasi menginginkan arah pembangunan yang di fokuskan kepada mengingkatnya infrastruktur perkotaan dan meningkatkan pengendalian d

Sampah serta Banjir dengan sistem drainase yang baik.

“Kami yakin masih banyak keberhasilan pembangunan lainnya dalam bidang seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, penataan taman-taman, pembenahn sektor pelayanan publik, kualitas sdm dan lainnya” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Selain itu, di sampaikan juga ucapan terimakasih kepada Pansus 19 DPRD Kota Bekasi yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan dan pendalaman atas LKPJ kepala daeeah kota bekasi, dan kami percaya bahwa seluruh anggota pansus 19 dprpd bekerja sesuai dengan ketentuan dan mekanisme serta melakukan pembahasan dan pendalaman secara objektif sehingga menghasilkan rekomendasi hingga menjadi Tim Pansus 20 DPRD Kyota Bekasi

Kami selaku Kepala Daerah baik dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyadari masih belum sempurna dalam melaksanakan program program pada tahun 2016, akan tetapi kita bisa lihat dari segi pembangunan di Kota Bekasi yang telah berkembang pesat, pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan dan yang menjadi penting mengenai para pihak swasta yang telah ikut partisipasi dalam penggabungan modal untuk dibayarkan pajak dan menginvestasikan untuk dilimpahkan menjadi APBD Kota Bekasi.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...