Rabu, 20 September 2017 | 20.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Terkait BLBI, Mantan Dirut Gajah Tunggal Diperiksa KPK

Terkait BLBI, Mantan Dirut Gajah Tunggal Diperiksa KPK

Reporter : Fadilah | Jumat, 19 Mei 2017 - 12:56 WIB

Jakarta, kini.co.id – Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Komisaris dan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Tbk; Mulyati Gozali,Jumat (19/5).

Kabiro Humas KPK; Febri Diansyah menjelaskan Mulyati akan diperiksa dalam mapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaab korupai dalam penerbitan SKL BLBI (Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung),” tutur Febri saat dikonfirmasi, di Jakarta.

Selain Mulyati, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Sistem, Prosedur dan Kepatuhan BPPN; Jusak Kazan.

“Jusak juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK menyebut membuka kemungkinan menerapkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) korporasi dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) milik Sjamsul Nursalim.

Korporasi yang akan dijerat bukan BDNI, sebab BDNI sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998. Namun, Perma korporasi ini akan diberlakukan KPK kepada perusahaan-perusahaan milik Sjamsul Nursalim yang menikmati aliran dana dari BLBI. Salah satunya PT Gadjah Tunggal Tbk.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam perma tersebut disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sejauh ini, penerapan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi itu kini tengah dipelajari oleh tim antirasuah.

Diketahui dalam skandal BLBI ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Dia adalah Mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional); Syarifuddin Arsyad Tumenggung.

Tumenggung telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...