Rabu, 17 Januari 2018 | 17.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Terkait BLBI, Mantan Dirut Gajah Tunggal Diperiksa KPK

Terkait BLBI, Mantan Dirut Gajah Tunggal Diperiksa KPK

Reporter : Fadilah | Jumat, 19 Mei 2017 - 12:56 WIB

Jakarta, kini.co.id – Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Komisaris dan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Tbk; Mulyati Gozali,Jumat (19/5).

Kabiro Humas KPK; Febri Diansyah menjelaskan Mulyati akan diperiksa dalam mapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaab korupai dalam penerbitan SKL BLBI (Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung),” tutur Febri saat dikonfirmasi, di Jakarta.

Selain Mulyati, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Sistem, Prosedur dan Kepatuhan BPPN; Jusak Kazan.

“Jusak juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK menyebut membuka kemungkinan menerapkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) korporasi dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) milik Sjamsul Nursalim.

Korporasi yang akan dijerat bukan BDNI, sebab BDNI sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998. Namun, Perma korporasi ini akan diberlakukan KPK kepada perusahaan-perusahaan milik Sjamsul Nursalim yang menikmati aliran dana dari BLBI. Salah satunya PT Gadjah Tunggal Tbk.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam perma tersebut disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sejauh ini, penerapan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi itu kini tengah dipelajari oleh tim antirasuah.

Diketahui dalam skandal BLBI ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Dia adalah Mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional); Syarifuddin Arsyad Tumenggung.

Tumenggung telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...