Rabu, 26 Juli 2017 | 13.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Periksa Mantan Direktur Keuangan Gajah Tunggal terkait Skandal BLBI

KPK Periksa Mantan Direktur Keuangan Gajah Tunggal terkait Skandal BLBI

Reporter : Fadilah | Jumat, 19 Mei 2017 - 14:10 WIB

IMG-22773

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah. (kiniinews/fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Komisaris dan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Tbk; Mulyati Gozali, hari ini, Jumat, (19/5/2017).

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menjelaskan Mulyati akan diperiksa dalam mapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaab korupai dalam penerbitan SKL BLBI (Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung),” tutur Febri saat dikonfirmasi, di Jakarta.

Selain Mulyati, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Sistem, Prosedur dan Kepatuhan BPPN; Jusak Kazan.

“Jusak juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK menyebut membuka kemungkinan menerapkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) korporasi dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) milik Sjamsul Nursalim.

Korporasi yang akan dijerat bukan BDNI, sebab BDNI sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998. Namun, Perma korporasi ini akan diberlakukan KPK kepada perusahaan-perusahaan milik Sjamsul Nursalim yang menikmati aliran dana dari BLBI. Salah satunya PT Gadjah Tunggal Tbk.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam perma tersebut disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sejauh ini, penerapan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi itu kini tengah dipelajari oleh tim antirasuah.

Diketahui dalam skandal BLBI ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Dia adalah Mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Syarifuddin Arsyad Tumenggung.

Tumenggung telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...