Selasa, 21 November 2017 | 00.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Bekasi Minta Tambahan Kuota Penerimaan Siswa Baru

DPRD Bekasi Minta Tambahan Kuota Penerimaan Siswa Baru

Reporter : Ardiansyah | Jumat, 19 Mei 2017 - 19:58 WIB

IMG-22778

DPRD Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Tumai, mengatakan, pihaknya meminta penerimaan siswa baru untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri di Kota Bekasi menggunakan jalur afirmasi serta zonasi wilayah ditambah.

“Kami malah minta ditambah kuotanya,” kata Tumai, Jumat (19/5/2017) kepada Kini.co.id

Tumai mengatakan, dua jalur tersebut untuk mengakomodasi calon siswa baru dari kalangan keluarga miskin dan yang berada di sekitar sekolah, sehingga mereka berhak.

Tahun lalu, ujar Tumai, siswa yang diterima melalui jalur afirmasi atau keluarga miskin mencapai 15 persen dari kuota di sekolah terkait. Sedangkan 10 persen jalur lingkungan atau zonasi di sekitar sekolah.

“Warga miskin berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang ditanggung pemerintah,” ucap Tumai.

Karena itu, Tumai menambahkan, lembaganya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal program yang sudah berjalan tersebut.

Sebab, dua jalur tersebut adalah kebutuhan yang wajid dipenuhi oleh pemerintah.

“Sekarang kewenangan SMA dan SMK Negeri berada di provinsi,” kata Tumai.

Menurut Tumai, program yang sudah berjalan baik, tidak dihilangkan lantaran kewenangan pengelolaan sekolah telah beralih ke provinsi.

“Jangan sampai lebih buruk dari program yang sudah ada sebelumnya,” ujar dia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah, mengatakan pihaknya meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk mensinkronkan sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2017 untuk tingkat SMA/SMK Negeri.

“SMP ada jalur afirmasi dan zonasi,” kata Inayatullah.

Tahun lalu, kata Inayatullah, SMA dan SMK Negeri ketika masih dikelola organisasinya, menggunakan dua jalur tersebut.

“Kuotanya 25 persen, dengan rincian 10 persen zonasi lokal, dan 15 persen warga miskin. Kami ingin tetap ada penerimaan dari jalur tersebut,” ujar dia.

Penerimaan dari jalur tersebut untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin dan lokal yang tak bisa bersaing dengan dari jalur umum.

Sehingga, warga miskin dan lokal bisa bersekolah di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah.

“Sesuai jadwal, penerimaan siswa baru pada pertengahan Juni mendatang,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...