Jumat, 22 September 2017 | 18.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Bekasi Minta Tambahan Kuota Penerimaan Siswa Baru

DPRD Bekasi Minta Tambahan Kuota Penerimaan Siswa Baru

Reporter : Ardiansyah | Jumat, 19 Mei 2017 - 19:58 WIB

IMG-22778

DPRD Bekasi. (ist)

BEKASI, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Tumai, mengatakan, pihaknya meminta penerimaan siswa baru untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri di Kota Bekasi menggunakan jalur afirmasi serta zonasi wilayah ditambah.

“Kami malah minta ditambah kuotanya,” kata Tumai, Jumat (19/5/2017) kepada Kini.co.id

Tumai mengatakan, dua jalur tersebut untuk mengakomodasi calon siswa baru dari kalangan keluarga miskin dan yang berada di sekitar sekolah, sehingga mereka berhak.

Tahun lalu, ujar Tumai, siswa yang diterima melalui jalur afirmasi atau keluarga miskin mencapai 15 persen dari kuota di sekolah terkait. Sedangkan 10 persen jalur lingkungan atau zonasi di sekitar sekolah.

“Warga miskin berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang ditanggung pemerintah,” ucap Tumai.

Karena itu, Tumai menambahkan, lembaganya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal program yang sudah berjalan tersebut.

Sebab, dua jalur tersebut adalah kebutuhan yang wajid dipenuhi oleh pemerintah.

“Sekarang kewenangan SMA dan SMK Negeri berada di provinsi,” kata Tumai.

Menurut Tumai, program yang sudah berjalan baik, tidak dihilangkan lantaran kewenangan pengelolaan sekolah telah beralih ke provinsi.

“Jangan sampai lebih buruk dari program yang sudah ada sebelumnya,” ujar dia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah, mengatakan pihaknya meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk mensinkronkan sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2017 untuk tingkat SMA/SMK Negeri.

“SMP ada jalur afirmasi dan zonasi,” kata Inayatullah.

Tahun lalu, kata Inayatullah, SMA dan SMK Negeri ketika masih dikelola organisasinya, menggunakan dua jalur tersebut.

“Kuotanya 25 persen, dengan rincian 10 persen zonasi lokal, dan 15 persen warga miskin. Kami ingin tetap ada penerimaan dari jalur tersebut,” ujar dia.

Penerimaan dari jalur tersebut untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin dan lokal yang tak bisa bersaing dengan dari jalur umum.

Sehingga, warga miskin dan lokal bisa bersekolah di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah.

“Sesuai jadwal, penerimaan siswa baru pada pertengahan Juni mendatang,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...