Rabu, 13 Desember 2017 | 02.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 00:04 WIB

IMG-23386

Densus 88. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Masa penangkapan terduga teroris disepakati selama 21 hari dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme, Kamis (15/6) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Panja RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i kesepakatan tersebut awalnya pemerontah mengusulkan masa penahanan selama 300 hari.

“Masa penangkapan sudah, jadinya 14 dan bila diperlukan minta perpanjangan waktu 7 hari kepada pengadilan bila diperlukan,” kata Muhammad Syafi’i di Gedung DPR.

Selain masa penangkapan, kata Muhamamd Syafi’i masa penahan juga disepakati menjadi 200 hari, terdiri dari 120 hari penyidikan, jika masih dibutuhkan maka penyidik meminta perpanjangan penahan kepada Kejaksaan ditambah menjadi 60 hari dan jika masih diperlukan meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan selama 20 hari, sehingga total 200 hari.

“Masa penahanan sampai dengan keputusan tetap atau inkrah juga disepakati menjadi 791 hari dari 1010 hari,” tambahnya.

Masih kata Romo Syafi’i jika di KUHAP adalah 710 hari, maka dalam RUU Antiterorisme ini ada tambahan 81 hari, sehingga total 791 hari.

“Selain juga disepakati penambahan pasal untuk mencegah adanya perlakuan yang melanggar prinsip hak asasi manusia, yakni tersangka maupun terdakwa tak boleh disiksa, dianiaya, diperlakukan dengan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” tegasnya.

Jika ditemukan adanya perlakuan yang melanggar hak asasi, Romo mengatakan, aparat akan dikenakan ganti rugi karena melanggar aturan yang ada.

“Kalau aparat melanggar soal itu, maka tersangka dan terdakwa bisa minta ganti rugi dan rehabilitasi dan pelakunya bisa dipidana maksimal dua tahun,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...