Selasa, 24 April 2018 | 17.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 00:04 WIB

IMG-23386

Densus 88. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Masa penangkapan terduga teroris disepakati selama 21 hari dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme, Kamis (15/6) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Panja RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i kesepakatan tersebut awalnya pemerontah mengusulkan masa penahanan selama 300 hari.

“Masa penangkapan sudah, jadinya 14 dan bila diperlukan minta perpanjangan waktu 7 hari kepada pengadilan bila diperlukan,” kata Muhammad Syafi’i di Gedung DPR.

Selain masa penangkapan, kata Muhamamd Syafi’i masa penahan juga disepakati menjadi 200 hari, terdiri dari 120 hari penyidikan, jika masih dibutuhkan maka penyidik meminta perpanjangan penahan kepada Kejaksaan ditambah menjadi 60 hari dan jika masih diperlukan meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan selama 20 hari, sehingga total 200 hari.

“Masa penahanan sampai dengan keputusan tetap atau inkrah juga disepakati menjadi 791 hari dari 1010 hari,” tambahnya.

Masih kata Romo Syafi’i jika di KUHAP adalah 710 hari, maka dalam RUU Antiterorisme ini ada tambahan 81 hari, sehingga total 791 hari.

“Selain juga disepakati penambahan pasal untuk mencegah adanya perlakuan yang melanggar prinsip hak asasi manusia, yakni tersangka maupun terdakwa tak boleh disiksa, dianiaya, diperlakukan dengan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” tegasnya.

Jika ditemukan adanya perlakuan yang melanggar hak asasi, Romo mengatakan, aparat akan dikenakan ganti rugi karena melanggar aturan yang ada.

“Kalau aparat melanggar soal itu, maka tersangka dan terdakwa bisa minta ganti rugi dan rehabilitasi dan pelakunya bisa dipidana maksimal dua tahun,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...