Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Masa Penangkapan Terduga Teroris Disepakati 21 Hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 00:04 WIB

IMG-23386

Densus 88. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Masa penangkapan terduga teroris disepakati selama 21 hari dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme, Kamis (15/6) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Panja RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i kesepakatan tersebut awalnya pemerontah mengusulkan masa penahanan selama 300 hari.

“Masa penangkapan sudah, jadinya 14 dan bila diperlukan minta perpanjangan waktu 7 hari kepada pengadilan bila diperlukan,” kata Muhammad Syafi’i di Gedung DPR.

Selain masa penangkapan, kata Muhamamd Syafi’i masa penahan juga disepakati menjadi 200 hari, terdiri dari 120 hari penyidikan, jika masih dibutuhkan maka penyidik meminta perpanjangan penahan kepada Kejaksaan ditambah menjadi 60 hari dan jika masih diperlukan meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan selama 20 hari, sehingga total 200 hari.

“Masa penahanan sampai dengan keputusan tetap atau inkrah juga disepakati menjadi 791 hari dari 1010 hari,” tambahnya.

Masih kata Romo Syafi’i jika di KUHAP adalah 710 hari, maka dalam RUU Antiterorisme ini ada tambahan 81 hari, sehingga total 791 hari.

“Selain juga disepakati penambahan pasal untuk mencegah adanya perlakuan yang melanggar prinsip hak asasi manusia, yakni tersangka maupun terdakwa tak boleh disiksa, dianiaya, diperlakukan dengan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” tegasnya.

Jika ditemukan adanya perlakuan yang melanggar hak asasi, Romo mengatakan, aparat akan dikenakan ganti rugi karena melanggar aturan yang ada.

“Kalau aparat melanggar soal itu, maka tersangka dan terdakwa bisa minta ganti rugi dan rehabilitasi dan pelakunya bisa dipidana maksimal dua tahun,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...