Selasa, 24 April 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>BPS Rilis Indek Antikorupsi Masyarakat Meningkat

BPS Rilis Indek Antikorupsi Masyarakat Meningkat

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 13:06 WIB

IMG-23387

Gedung KPK Kuningan, Jakarta Seltan. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia pada 2017 berdasarkan surevi Badan Pusat Statistik (BPS) berada diangka 3,71 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Indek Perilaku Antikorupsi (IPAK) dihitung dalam skala 0 sampai 5. Semakin mendekati angka 5, indeks dinilai lebih baik dan menuju masyarakat antikorupsi. Angka tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian pada 2015, yakni 3,59.

“Nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi,” beber Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Sairi di Jakarta, Kamis (15/6).

Berdasarkan surevi tersebut data yang dikumpulkan mencakup dua hal. Pertama, penilaian masyarakat terhadap kebiasaan korupsi. Data itu menghasilkan indeks persepsi antikorupsi.

Kedua, pengalaman langsung pada 10 jenis pelayanan publik yang menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Data tersebut menghasilkan indeks pengalaman antikorupsi.

Sepuluh pelayanan publik tersebut yakni pengurusan surat administrasi pada level RT, RW, kantor kelurahan/desa, kantor polisi, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), rumah sakit, sekolah-sekolah negeri, lembaga peradilan, kantor urusan agama (KUA), dinas kependudukan, dan dinas pertanahan.

Berdasarkan survei tahun 2017 itu, indeks persepsi antikorupsi masyarakat Indonesia 3,81 poin atau lebih tinggi ketimbang indeks pengalaman antikorupsi 3,60 poin.

Dibandingkan tahun 2015, indeks persepsi antikorupsi sebesar 3,73 poin, sedangkan indeks pengalaman antikorupsi sebesar 3,39 poin.

Survei BPS ini, dilaksanakan di 170 kabupaten/kota pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah sampelnya mencapai 10 ribu rumah tangga yang dipilih secara acak dalam dua tahap.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...