Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>BPS Rilis Indek Antikorupsi Masyarakat Meningkat

BPS Rilis Indek Antikorupsi Masyarakat Meningkat

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 13:06 WIB

IMG-23387

Gedung KPK Kuningan, Jakarta Seltan. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia pada 2017 berdasarkan surevi Badan Pusat Statistik (BPS) berada diangka 3,71 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Indek Perilaku Antikorupsi (IPAK) dihitung dalam skala 0 sampai 5. Semakin mendekati angka 5, indeks dinilai lebih baik dan menuju masyarakat antikorupsi. Angka tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian pada 2015, yakni 3,59.

“Nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi,” beber Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Sairi di Jakarta, Kamis (15/6).

Berdasarkan surevi tersebut data yang dikumpulkan mencakup dua hal. Pertama, penilaian masyarakat terhadap kebiasaan korupsi. Data itu menghasilkan indeks persepsi antikorupsi.

Kedua, pengalaman langsung pada 10 jenis pelayanan publik yang menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Data tersebut menghasilkan indeks pengalaman antikorupsi.

Sepuluh pelayanan publik tersebut yakni pengurusan surat administrasi pada level RT, RW, kantor kelurahan/desa, kantor polisi, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), rumah sakit, sekolah-sekolah negeri, lembaga peradilan, kantor urusan agama (KUA), dinas kependudukan, dan dinas pertanahan.

Berdasarkan survei tahun 2017 itu, indeks persepsi antikorupsi masyarakat Indonesia 3,81 poin atau lebih tinggi ketimbang indeks pengalaman antikorupsi 3,60 poin.

Dibandingkan tahun 2015, indeks persepsi antikorupsi sebesar 3,73 poin, sedangkan indeks pengalaman antikorupsi sebesar 3,39 poin.

Survei BPS ini, dilaksanakan di 170 kabupaten/kota pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah sampelnya mencapai 10 ribu rumah tangga yang dipilih secara acak dalam dua tahap.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...
Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:23 WIB

Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019

Batas akhir pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dibuka sejak Selasa (3/10) lalu hingga Senin (16/10) resmi ditutup pukul 24.00 WIB.Komisi ...