Senin, 26 Juni 2017 | 17.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ratu Atut Dituntut Delapan Tahun Penjara

Ratu Atut Dituntut Delapan Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Jumat, 16 Juni 2017 - 13:59 WIB

IMG-23390

Ratu Atut Chosiyah (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dituntut hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider enam bulan karena terbukti terlibat korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten.

Menurut Jaksa Penuntut KP, Ratu Atut telah memeras anak buahnya hingga Rp500 juta untuk biaya pelaksanaan istigasah.

“Agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Ratu Atut Chosiyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Ketua Jaksa Penuntut KPK, Budi Nugraha di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (16/6).

Selain pidana penjara, Ratu Atut juga dituntut membayar uang pengganti Rp3,895 miliar, namun uang itu sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penyidikan.

Pengembalian itu dilakukan secara bertahap pada 14 Juli 2015 sebesar Rp1 miliar ke rekening BRI atas nama KPK, uang Rp1,3 miliar sebagai barang sitaan, uang Rp559 juta sebagai barang sitaan, dan uang Rp1 miliar dikirim ke rekening BRI atas nama KPK pada 4 Agustus 2015.

“Sudah dilakukan penyitaan seluruhnya Rp3,859 miliar, sehingga terhadap uang tersebut harus dirampas untuk negara karena berasal dari perbuatan korupsi karena kaitannya dengan jabatan terdakwa sebagai Gubernur Banten,” kata jaksa.

Jaksa menganggap pengembalian uang tersebut serta sikap sopan dan penyesalan terdakwa sebagai hal yang meringankan.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giat memberantas korupsi, terdakwa turut serta menikmati, menerima uang dan mendapat fasilitas hasil korupsi, terdakwa adalah narapidana perkara korupsi,” kata jaksa Budi.

Ratu Atut akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan itu pada 6 Juli mendatang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan klien kami, pembelaan akan dilakukan, sebagai penasihat hukum kami minta waktu 10 hari,” kata pengacara Atut, TB Sukatma.

Atut saat ini sedang menjalani hukuman empat tahun penjara dalam perkara penyuapan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...