Rabu, 13 Desember 2017 | 02.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Kepala Sekolah Tak Perlu Lagi Mengajar

Kepala Sekolah Tak Perlu Lagi Mengajar

Reporter : Ardiansyah | Jumat, 16 Juni 2017 - 16:28 WIB

IMG-23392

Proses belajar-mengajar di kelas. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Selain kewajiban jam mengajar bagi guru dari 24 jam tatap muka diubah, Kepala sekolah juga bukan lagi guru yang mendapat tugas tambahan.

Kepala sekolah tidak lagi ada beban mengajar untuk pemenuhan syarat tunjangan profesi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun tentang Guru yang menyebutkan ketentuan kepala sekolah tidak lagi wajib mengajar untuk pemenuhan syarat tunjangan profesi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan, beban kerja kepala sekolah sebagaimana disampaikan Pak Menteri, kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapat tugas tambahan. Kepala sekolah tidak lagi ada beban mengajar.

Dalam PP 19 Tahun 2017 itu disebutkan bahwa beban tugas kepala sekolah meliputi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, serta supervisi guru dan tenaga kependidikan.

Namun Sumarna memberi pengecualian kepala sekolah tetap bisa mengajar apabila di sekolah tersebut memang kekurangan guru dan tenaga kependidikan.

Sebagaimana tercantum dalam PP 19 Tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan bahwa guru tidak lagi harus memenuhi kewajiban 24 jam mengajar melainkan diubah menjadi 40 jam kerja dalam seminggu yang terdiri dari beberapa tugas selain tatap muka dengan siswa.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi kepala sekolah yang harus memenuhi 40 jam kerja dalam seminggu.

“Yang sekarang dalam beban sekolah dilaksanakan lima hari, plus istirahatnya setengah jam per hari jadi 40 jam. Masuk jam 7.00 jam 15.00 selesai, kalau masuk jam 8.00 jam 16.00 sudah selesai,” kata Sumarna, Jumat (16/06).

Dengan ketentuan baru tersebut diharapkan guru-guru tidak lagi mengajar di lebih dari satu sekolah agar bisa memenuhi syarat 24 jam mengajar untuk kebutuhan tunjangan profesi.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...