Selasa, 24 April 2018 | 17.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

Reporter : Fadilah | Sabtu, 17 Juni 2017 - 20:26 WIB

IMG-23409

KPK membeberkan hasil OTT Mojokerto (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan selain mengamankan enam orang, tim satgas juga mengamankan uang sejumlah Rp470 juta dalam aksi operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (16/6) malam kemarin.

“Jadi uang ini terdiri atau diperoleh dari beberapa pihak,” ujar Basaria di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, (17/6).

Kata Basaria uang tersebut disita karena berkaitan dengan kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politrknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Basaria melanjutkan diduga uang senilai Rp300 Juta merupakan pembayaran atas total komitmen fee Rp500 Juta dari Wiwiet untuk tiga pimpinan DPRD Mojokerto.

Setelah melakukan pemeriksaan serta gelar perkara, KPK pun menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Mojokerto asal PDIP, Purnomo, dan dua wakilnya, Umar Faruq serta Abdullah Fanani. 

Selain itu sebagai terduga pemberi suap, KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto sebagai tersangka. Sedangkan dua orang lainnya berinisial T dan H masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi.

“Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi,” ungkap Basaria.

Sebagai terduga pemberi suap, Wiwiet disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai terduga pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...