Senin, 26 Juni 2017 | 17.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

Reporter : Fadilah | Sabtu, 17 Juni 2017 - 20:26 WIB

IMG-23409

KPK membeberkan hasil OTT Mojokerto (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan selain mengamankan enam orang, tim satgas juga mengamankan uang sejumlah Rp470 juta dalam aksi operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (16/6) malam kemarin.

“Jadi uang ini terdiri atau diperoleh dari beberapa pihak,” ujar Basaria di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, (17/6).

Kata Basaria uang tersebut disita karena berkaitan dengan kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politrknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Basaria melanjutkan diduga uang senilai Rp300 Juta merupakan pembayaran atas total komitmen fee Rp500 Juta dari Wiwiet untuk tiga pimpinan DPRD Mojokerto.

Setelah melakukan pemeriksaan serta gelar perkara, KPK pun menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Mojokerto asal PDIP, Purnomo, dan dua wakilnya, Umar Faruq serta Abdullah Fanani. 

Selain itu sebagai terduga pemberi suap, KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto sebagai tersangka. Sedangkan dua orang lainnya berinisial T dan H masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi.

“Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi,” ungkap Basaria.

Sebagai terduga pemberi suap, Wiwiet disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai terduga pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...