Rabu, 13 Desember 2017 | 02.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

OTT Pimpinan DPRD Mojokerto, KPK Sita Uang Rp470 Juta

Reporter : Fadilah | Sabtu, 17 Juni 2017 - 20:26 WIB

IMG-23409

KPK membeberkan hasil OTT Mojokerto (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan selain mengamankan enam orang, tim satgas juga mengamankan uang sejumlah Rp470 juta dalam aksi operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (16/6) malam kemarin.

“Jadi uang ini terdiri atau diperoleh dari beberapa pihak,” ujar Basaria di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, (17/6).

Kata Basaria uang tersebut disita karena berkaitan dengan kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politrknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Basaria melanjutkan diduga uang senilai Rp300 Juta merupakan pembayaran atas total komitmen fee Rp500 Juta dari Wiwiet untuk tiga pimpinan DPRD Mojokerto.

Setelah melakukan pemeriksaan serta gelar perkara, KPK pun menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Mojokerto asal PDIP, Purnomo, dan dua wakilnya, Umar Faruq serta Abdullah Fanani. 

Selain itu sebagai terduga pemberi suap, KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto sebagai tersangka. Sedangkan dua orang lainnya berinisial T dan H masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi.

“Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi,” ungkap Basaria.

Sebagai terduga pemberi suap, Wiwiet disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai terduga pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...