Minggu, 18 Februari 2018 | 05.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

Minggu, 18 Juni 2017 - 10:13 WIB

IMG-23410

Kantor Menpora (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasalnya, sebulan pasca perhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun, pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.

Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga mengatakan, dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah di akses.

“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga difikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian ParaGames yang akan diselenggarakan sebulan pasca Asian Games 2018,” ujar Fitrah dalam keteranganya, Sabtu (17/6).

Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.

“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.

Selain Persoalan ini, adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret 2 petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan 1 pengusaha ini jadi akarnya. Mmenurutnya, KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018.

“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” tambahnya.

Fitrah juga mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini akan dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti.

“Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 berada di 6 kota yakni, Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp. 8 Miliar.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...