Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

Minggu, 18 Juni 2017 - 10:13 WIB

IMG-23410

Kantor Menpora (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasalnya, sebulan pasca perhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun, pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.

Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga mengatakan, dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah di akses.

“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga difikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian ParaGames yang akan diselenggarakan sebulan pasca Asian Games 2018,” ujar Fitrah dalam keteranganya, Sabtu (17/6).

Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.

“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.

Selain Persoalan ini, adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret 2 petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan 1 pengusaha ini jadi akarnya. Mmenurutnya, KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018.

“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” tambahnya.

Fitrah juga mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini akan dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti.

“Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 berada di 6 kota yakni, Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp. 8 Miliar.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...