Selasa, 24 April 2018 | 17.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

Minggu, 18 Juni 2017 - 10:13 WIB

IMG-23410

Kantor Menpora (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasalnya, sebulan pasca perhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun, pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.

Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga mengatakan, dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah di akses.

“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga difikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian ParaGames yang akan diselenggarakan sebulan pasca Asian Games 2018,” ujar Fitrah dalam keteranganya, Sabtu (17/6).

Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.

“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.

Selain Persoalan ini, adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret 2 petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan 1 pengusaha ini jadi akarnya. Mmenurutnya, KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018.

“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” tambahnya.

Fitrah juga mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini akan dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti.

“Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 berada di 6 kota yakni, Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp. 8 Miliar.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...