Rabu, 13 Desember 2017 | 02.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

IMM: Jokowi Harus Evaluasi Menpora!

Minggu, 18 Juni 2017 - 10:13 WIB

IMG-23410

Kantor Menpora (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasalnya, sebulan pasca perhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan event Asian Para Games. Namun, pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.

Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga mengatakan, dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah di akses.

“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga difikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian ParaGames yang akan diselenggarakan sebulan pasca Asian Games 2018,” ujar Fitrah dalam keteranganya, Sabtu (17/6).

Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.

“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.

Selain Persoalan ini, adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret 2 petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan 1 pengusaha ini jadi akarnya. Mmenurutnya, KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018.

“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” tambahnya.

Fitrah juga mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini akan dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti.

“Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 berada di 6 kota yakni, Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp. 8 Miliar.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...