Selasa, 24 April 2018 | 17.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>BPOM Minta Produk Syamyang, Kimchi Ditarik Karena Mengandung Babi

BPOM Minta Produk Syamyang, Kimchi Ditarik Karena Mengandung Babi

Reporter : Yudi Andriansyah | Minggu, 18 Juni 2017 - 15:02 WIB

IMG-23414

Edaran BPOM (BPOM)

Jakarta, kini.co.id – Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) secara resmi menyatakan empat produk mi instan asal Korea, yakni Samyang (U-Dong), Samyang (Kimchi), Nongshim, dan Ottogi, positif mengandung babi.

Dalam surat edaran yang tertanggal 15 Juni 2017, BPOM menyebutkan, dalam rangka melindungi masyarakat terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan, maka Badan POM telah melakukan pengawasan terhadap produk yang diduga menandung babi atau turunannya.

Berdasarkan hasil sampling dan pengujian terhadap mi instan asal Korea beberapa produk menunjukkan hasil positif (+) mengandung fragmen DNA spesifik babi. Namun tidak mencantumkan peringatan “Mengandung Babi” pada label.

Dengan temuan tersebut, BPOM memerintahkan agar importir yang bersangkuan melakukan penarikan produk-produk tersebut dari peredaran.

Aturan soal makanan atau produk mengandung bahan tertentu tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Dalam aturan tersebut khususnya pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan ada sanksi administrasi yakni diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan dan penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

Selain administrasi , sanksi pidana juga siap menanti jika tidak abaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...