Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Komnas HAM Sebut Kasus Rizieq Bukan Kriminalisasi Ulama

Komnas HAM Sebut Kasus Rizieq Bukan Kriminalisasi Ulama

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 18 Juni 2017 - 21:35 WIB

IMG-23419

Komnas HAM (kininews/dok)

Jakarta, kini.co.id – Komisioner SubKomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron menyatakan pendapat yang berbeda dengan komisioner lainya terkait kasus yang menjerat Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Ia menyebutkan kasus tersebut bukan kriminalisasi terhadap ulama meski kasus tersebut masih ditangani oleh tim yang dipimpin oleh komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

“Kami masih menunggu kesimpulan akhir dari penyelidikan tersebut,” kata Muhammad Nurkhoiron dalam siaran persnya, Minggu (18/6).

Dia menuturkan, kemungkinan hasil penyelidikan itu akan disampaikan pada Juli 2017.

“Istilah kriminalisasi itu tak boleh mewakili golongan tertentu. Kriminalisasi Habib Rizieq itu bukan kriminalisasi ulama, karena banyak ulama yang berseberangan pandangan dengan Rizieq,” katanya.

Komnas HAM saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan kriminalisasi terhadap aktivis Islam seperti Rizieq Shihab dan Al Khaththath. Sebelumnya, Presidium Alumni 212 telah meminta Komnas HAM untuk menyampaikan hasil rekomendasi atas penyelidikan mereka terhadap kasus Habib Rizieq. Namun, lembaga itu masih belum merampungkan penyelidikannya. Habib Rizieq sendiri saat ini masih berada di Arab Saudi dan belum mau memenuhi panggilan kepolisian terkait dengan kasus dugaan pornografi yang menjeratnya. Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus percakapan Whatsapp berkonten porno dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein. Kepolisian sudah mengajukan Red Notice kepada NCB Interpol Indonesia untuk menangkap Rizieq namun ditolak.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...
Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:23 WIB

Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019

Batas akhir pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dibuka sejak Selasa (3/10) lalu hingga Senin (16/10) resmi ditutup pukul 24.00 WIB.Komisi ...