Senin, 26 Juni 2017 | 17.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

Reporter : Fadilah | Senin, 19 Juni 2017 - 15:33 WIB

IMG-23432

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK belum jelas.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan dalam surat tersebut pihaknya hanya menemukan surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani yang merupakan tersangka KPK ke dalam rapat pansus, sedangkan dalam isinya tidak disertakan surat keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket.

“Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas trkait dengan Pansus Angket itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2017)

Febri menjelaskan seyogyanya bila Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk maka informasi tersebut bisa segera diinformasikan atau disertakan ke dalam surat yang disampaikan kepada KPK itu.

“Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itulah yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, pembentukan pansus hak angket yang diputuskan oleh DPR RI itu juga harus disampaikan ke berita negara dan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kenyataannya hal tersebut belum dipenuhi oleh DPR RI.

Sebagai informasi, hak angket bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Selanjutnya, melalui pembentukan pansus hak angket di DPR, rekaman pemeriksaan Miryam diminta untuk dibuka untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...