Minggu, 20 Agustus 2017 | 12.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

Reporter : Fadilah | Senin, 19 Juni 2017 - 15:33 WIB

IMG-23432

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK belum jelas.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan dalam surat tersebut pihaknya hanya menemukan surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani yang merupakan tersangka KPK ke dalam rapat pansus, sedangkan dalam isinya tidak disertakan surat keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket.

“Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas trkait dengan Pansus Angket itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2017)

Febri menjelaskan seyogyanya bila Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk maka informasi tersebut bisa segera diinformasikan atau disertakan ke dalam surat yang disampaikan kepada KPK itu.

“Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itulah yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, pembentukan pansus hak angket yang diputuskan oleh DPR RI itu juga harus disampaikan ke berita negara dan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kenyataannya hal tersebut belum dipenuhi oleh DPR RI.

Sebagai informasi, hak angket bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Selanjutnya, melalui pembentukan pansus hak angket di DPR, rekaman pemeriksaan Miryam diminta untuk dibuka untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar
Politik - Minggu, 20 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar

Presiden Jokowi mengaku menyesalkan atas insiden kesalahan cetak foto bendera Indonesia terbalik pada buku panduan resmi yang dibagikan secara gratis ...
Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:52 WIB

Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan tidak ada penambahan pasukan ke Timika pascaaksi anarkis yang dilakukan ...
Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:47 WIB

Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28

Manajemen PT Freeport Indonesia mengimbau para karyawannya agar menghindari Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika yang sempat diserang ...
Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 23:48 WIB

Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas

Gelaran PKB Movie Award 2017 yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akhirnya berhasil mendaptkan nama-nama nominator terbaik. Ajang yang ...
Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura
Nasional - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:39 WIB

Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga ...
Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 20:23 WIB

Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana agar memberikan penghargaan kepada sopir yang mengunggah ...