Selasa, 24 April 2018 | 17.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

Reporter : Fadilah | Senin, 19 Juni 2017 - 15:33 WIB

IMG-23432

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK belum jelas.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan dalam surat tersebut pihaknya hanya menemukan surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani yang merupakan tersangka KPK ke dalam rapat pansus, sedangkan dalam isinya tidak disertakan surat keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket.

“Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas trkait dengan Pansus Angket itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2017)

Febri menjelaskan seyogyanya bila Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk maka informasi tersebut bisa segera diinformasikan atau disertakan ke dalam surat yang disampaikan kepada KPK itu.

“Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itulah yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, pembentukan pansus hak angket yang diputuskan oleh DPR RI itu juga harus disampaikan ke berita negara dan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kenyataannya hal tersebut belum dipenuhi oleh DPR RI.

Sebagai informasi, hak angket bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Selanjutnya, melalui pembentukan pansus hak angket di DPR, rekaman pemeriksaan Miryam diminta untuk dibuka untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...