Rabu, 13 Desember 2017 | 02.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

Reporter : Fadilah | Senin, 19 Juni 2017 - 15:33 WIB

IMG-23432

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK belum jelas.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan dalam surat tersebut pihaknya hanya menemukan surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani yang merupakan tersangka KPK ke dalam rapat pansus, sedangkan dalam isinya tidak disertakan surat keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket.

“Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas trkait dengan Pansus Angket itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2017)

Febri menjelaskan seyogyanya bila Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk maka informasi tersebut bisa segera diinformasikan atau disertakan ke dalam surat yang disampaikan kepada KPK itu.

“Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itulah yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, pembentukan pansus hak angket yang diputuskan oleh DPR RI itu juga harus disampaikan ke berita negara dan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kenyataannya hal tersebut belum dipenuhi oleh DPR RI.

Sebagai informasi, hak angket bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Selanjutnya, melalui pembentukan pansus hak angket di DPR, rekaman pemeriksaan Miryam diminta untuk dibuka untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...