Minggu, 18 Februari 2018 | 05.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

KPK: Surat yang Dikirimkan Pansus Hak Angket Belum Jelas

Reporter : Fadilah | Senin, 19 Juni 2017 - 15:33 WIB

IMG-23432

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK belum jelas.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan dalam surat tersebut pihaknya hanya menemukan surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani yang merupakan tersangka KPK ke dalam rapat pansus, sedangkan dalam isinya tidak disertakan surat keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket.

“Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas trkait dengan Pansus Angket itu,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2017)

Febri menjelaskan seyogyanya bila Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk maka informasi tersebut bisa segera diinformasikan atau disertakan ke dalam surat yang disampaikan kepada KPK itu.

“Jika memang ada infonya maka segera disampaikan, itulah yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau pansus terkait keberadaan pansus angket itu” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, pembentukan pansus hak angket yang diputuskan oleh DPR RI itu juga harus disampaikan ke berita negara dan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kenyataannya hal tersebut belum dipenuhi oleh DPR RI.

Sebagai informasi, hak angket bermula dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Selanjutnya, melalui pembentukan pansus hak angket di DPR, rekaman pemeriksaan Miryam diminta untuk dibuka untuk didengarkan bersama oleh pansus hak angket.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...