Senin, 23 April 2018 | 03.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ajakan Rekonsiliasi Habib Rizieq Ditolak Sri Bintang dan Kapolda Metro

Ajakan Rekonsiliasi Habib Rizieq Ditolak Sri Bintang dan Kapolda Metro

Reporter : Rakisa | Senin, 19 Juni 2017 - 19:07 WIB

IMG-23437

Habib Rizieq Shihab. (KiniNews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Desakan rekonsiliasi yang digulirkan tokoh nasional dan ulama mendapat apresiasi. Meski seruan menyejukkan itu selaras dengan ajakan presiden Jokowi , untuk menyatukan elemen bangsa.

Hanya saja, tidak semua pihak mendukung ide rekonsiliasi tersebut. Salah satu pentolan tersangka kasus makar, Sri Bintang Pamungkas, justru bereaksi keras menolak melakukan rekonsiliasi. Menurutnya tidak ada jalan berdamai dengan rezim Jokowi.

“Saya kira wajar saja. Sri Bintang tampaknya satu misi dengan Kapolda Iriawan, hanya beda lakon. Tapi subtansinya, kedua pihak ingin menuntaskan kasus hukum ke jalur pengadilan dan sudah pasti tensi politik akan kembali memanas,” ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya Senin (19/6).

Jika hal itu yang diinginkan, tambah Faizal, Presiden Jokowi akan terposisi menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa. Menjadi sasaran kebencian dan pelampiasan kemarahan umat Islam secara sporadis.

“Saya mengamati, HRS dan seluruh ulama serta kekuatan massa rakyat yang tergabung dalam solidaritas Aksi Bela Islam kini berada dalam situasi siaga. HRS sudah beri dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi,” kata Faizal.

Faizal menuturkan, jika rekonsiliasi digagalkan, maka tensi kemarahan rakyat meningkat berlipat kali melebihi gerakan aksi anti-Ahok. Bisa jadi situasi itu yang diinginkan oleh oposisi dan oknum aparat.

“Terlebih, publik melihat dengan jelas arogansi Kapolda Iriawan yang sangat ngotot mendramatiasi kasus ecek-ecek untuk menyeret HRS dan sejumlah tokoh Islam lainnya,” ujar aktivis 98 tersebut.

Kalau sudah demikian, lanjut Faizal sebaiknya Sri Bintang dan Kapolda Iriawan bersinergi untuk mempercepat kasus makar dan HRS ke jalur pengadilan, agar ulama dan jutaan umat bersatu menolak ajakan rekonsiliasi dari presiden Jokowi.

“Hasilnya, situasi pasca-lebaran akan tambah gaduh, terjadi gejolak politik yang serius hingga terpilihnya presiden baru yang dapat merangkul semua elemen bangsa,” kata Faizal.

Faizal mengingatkan, isu kriminalisasi ulama merupakan energi konsolidasi nasional yang dapat menggoyahkan kursi kekuasaan Jokowi. Dalam kasus Ahok dan Pilgub DKI, kekuatan tersebut sudah terbukti menyatukan seluruh elemen rakyat secara efektif.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...