Rabu, 13 Desember 2017 | 02.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ajakan Rekonsiliasi Habib Rizieq Ditolak Sri Bintang dan Kapolda Metro

Ajakan Rekonsiliasi Habib Rizieq Ditolak Sri Bintang dan Kapolda Metro

Reporter : Rakisa | Senin, 19 Juni 2017 - 19:07 WIB

IMG-23437

Habib Rizieq Shihab. (KiniNews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Desakan rekonsiliasi yang digulirkan tokoh nasional dan ulama mendapat apresiasi. Meski seruan menyejukkan itu selaras dengan ajakan presiden Jokowi , untuk menyatukan elemen bangsa.

Hanya saja, tidak semua pihak mendukung ide rekonsiliasi tersebut. Salah satu pentolan tersangka kasus makar, Sri Bintang Pamungkas, justru bereaksi keras menolak melakukan rekonsiliasi. Menurutnya tidak ada jalan berdamai dengan rezim Jokowi.

“Saya kira wajar saja. Sri Bintang tampaknya satu misi dengan Kapolda Iriawan, hanya beda lakon. Tapi subtansinya, kedua pihak ingin menuntaskan kasus hukum ke jalur pengadilan dan sudah pasti tensi politik akan kembali memanas,” ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya Senin (19/6).

Jika hal itu yang diinginkan, tambah Faizal, Presiden Jokowi akan terposisi menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa. Menjadi sasaran kebencian dan pelampiasan kemarahan umat Islam secara sporadis.

“Saya mengamati, HRS dan seluruh ulama serta kekuatan massa rakyat yang tergabung dalam solidaritas Aksi Bela Islam kini berada dalam situasi siaga. HRS sudah beri dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi,” kata Faizal.

Faizal menuturkan, jika rekonsiliasi digagalkan, maka tensi kemarahan rakyat meningkat berlipat kali melebihi gerakan aksi anti-Ahok. Bisa jadi situasi itu yang diinginkan oleh oposisi dan oknum aparat.

“Terlebih, publik melihat dengan jelas arogansi Kapolda Iriawan yang sangat ngotot mendramatiasi kasus ecek-ecek untuk menyeret HRS dan sejumlah tokoh Islam lainnya,” ujar aktivis 98 tersebut.

Kalau sudah demikian, lanjut Faizal sebaiknya Sri Bintang dan Kapolda Iriawan bersinergi untuk mempercepat kasus makar dan HRS ke jalur pengadilan, agar ulama dan jutaan umat bersatu menolak ajakan rekonsiliasi dari presiden Jokowi.

“Hasilnya, situasi pasca-lebaran akan tambah gaduh, terjadi gejolak politik yang serius hingga terpilihnya presiden baru yang dapat merangkul semua elemen bangsa,” kata Faizal.

Faizal mengingatkan, isu kriminalisasi ulama merupakan energi konsolidasi nasional yang dapat menggoyahkan kursi kekuasaan Jokowi. Dalam kasus Ahok dan Pilgub DKI, kekuatan tersebut sudah terbukti menyatukan seluruh elemen rakyat secara efektif.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...