Senin, 20 November 2017 | 20.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

IMG-23600

Tim GNPF-MUI meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu (25/6). Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta, kini.co.id – Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait dibalik pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tim 7 GNPF-MUI.

Yudi menegaskan apa sampaikan adalah bukan fitnah, akan tetapi model kerjasama keuangan kepada masyarakat desa yang biasa dilakukan oleh sistem konglomerasi taipan yang terjadi dari dulu hinggs saat ini adalah model sistem keuangan ijon.

Justru dinilai Yudi mencekik rakyat dengan sistem rentenir ala Penjajahan, meski dengan alasan-alasan surga.

“Mengenai pernyataan saya tersebut sebenarnya telah dijawab sendiri oleh pelaksana harian AGP yang ikut ambil bagian dalam mengelola Dana Desa dengan menandatangani MOU untuk membangun ekonomi padat karya pedesaan,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/6).

Yudi mempertanyakan kenapa harus dengan Bank Artha Graha, yang dinilai bunganya tentu memberatkan. Bukan dengan Koperasi Rakyat yang dibentuk langsung oleh Desa itu sendiri. Padahal Dana Desa sebesar 1 Milliar adalah Dana yg besar.

“Saya pernah melakukan investigasi bahwa rencana Dana Desa itu akan digunakan untuk membuat sertifikat bagi rakyat desa. Model kerja sistem keuangan Taipan biasanya adalah menawarkan pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut. Nah ini, dana desa untuk membuat sertifikat untuk mengembangkan pertanian,” kata Yudi.

Masih kata Yudi, seandainya harus bekerjasama dengan Bank, kenapa tidak dengan Bank Pemerintah. Kemudian soal pernyataan dirinya yang mengaitkan Tommy Winata dengan pertemuan Jokowi dan GNPF MUI, Yudi secara tegas membantah hal itu.

“Saya tidak mengatakan Tommy Winata ada dibalik pertemuan itu. Tapi saya mengambil contoh Tommy Winata terlibat dalam UU Desa. Alasan saya, kenapa Artha Graha yang menjadi mitra Pemerintah mengelola Dana Desa yang bernilai puluhan Triliun. Kenapa dengan mudah menjadi pengelola, kenapa Tommy Winata yang hanya diberi kesempatan, yang lain tidak,” tegasnya.

Bukankah, kata Yudi masih banyak pengusaha pribumi, khususnya Pengusaha di Desa-Desa yang juga hebat-hebat. Kenapa Jokowi berpihak pada konglomerat Taipan.

Seharusnya Pemerintah mampu menyediakan tenaga-tenaga pelatihan, baik dari Penyuluh Pemerintah atau LSM yang benar-benar berpihak pada Rakyat. Tidak hanya berorientasi untung.

Dan soal pembibitan pertanian, Tommy Winata sudah menjelaskan, melalui Pelaksana Harian AGP, Heka Hertanto sedang mengembangkan bibit-bibit padi unggul.

Seperti biasa dalam sistem ijon, kredit diberikan lalu bibit tentu diwajibkan membeli ke Pengijon tersebut. Dan menjualnya juga ke mereka dengan harga murah lalu dimonopoli.

Ini kenyataannya yang terjadi di desa-desa sesuai pengalaman Yudi yang terjun ke desa-desa ketika menyelidiki rakyat desa sekaligus melakukan pendidikan politik rakyat desa.

“Jadi fitnahnya dimana. Saya tidak suka memfitnah, tapi saya melawan penjajahan. Siapapun mereka, Jokowi, Tommy Winata atau siapapun yg menjajah rakyat pribumi tentu saya harus melawannya. Apalagi saya dipilih sebagai Ketua Presidium MRI, sekaligus memimpin Sekber perjuangan aliansi kekuatan Islam, Nasionalis, kerakyatan yang merupakan amanah dari saudara-saudara seperjuangan. Tapi saya melawan bukan dengan cara kekerasan tapi dengan intelektual. Meskipun kami mampu berkonfrontasi secara apapun, tapi itu bukan pilihan kami. Jadi siapapun yang menginjak rakyat, akan kami lawan,” pungkasnya.

Sebelumnya pihak Artha Graha Peduli (AGP) membantah tudingan nama pengusaha dan pendiri AGP, Tomy Winata dikaitkan dalam urusan antara Presiden Jokowi dan GNPF-MUI.

Pelaksana Harian AGP Heka Hertanto mengatakan, upaya mengaitkan nama Tomy Winata dengan pertemuan itu adalah fitnah.

“Kami membantah semua fitnah yang yang ditujukan kepada Tomy Winata sebagaimana yang dimuat di media online lain,” ujar Heka, Selasa (27/6) malam.

Heka merujuk pernyataan Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti perihal yang dimuat sejumlah media online kemarin (Senin, 26/6).

Heka menegaskan, Tomy Winata sama sekali tidak punya andil di balik UU Desa. Begitu juga dengan AGP, sama sekali terkait dengan hal itu.

Begitu juga dengan pernyataan Yudi Syamhudi Suyuti yang mengatakan Tomy Winata sedang mengembangkan bibit pertanian untuk diekspor ke China adalah tidak benar.***

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...