Rabu, 17 Januari 2018 | 19.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 15 Juli 2017 - 15:26 WIB

IMG-24097

Lahan rakyat yang diserobot oleh PTPN XIV di Kabupaten Enkerang Sulawesi Selatan. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTPN XIV ditengarai melakukan usaha secara illegal dan melakukan perampasan sumber-sumber penghidupan masyarakat secara paksa di dua kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Enrekang dan Wajo.

Hal ini disampaikan oleh 4 lembaga masing-masing Sawit Watch, Walhi Sulsel, KPA Wilayah Sulsel dan Aman Sulsel dalam keterangan resminya, Sabtu (15/7).

Mereka menilai, lahan seluas 12.170 Ha dengan total luasan 17.500 Ha. PTPN XIV yang merupakan salah satu perusahaan negara dengan usaha utamanya adalah kelapa sawit, telah melakukan usaha secara illegal, dimana PTPN XIV dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan Hak Guna Usaha yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK no Nomor 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan NO 39 Tahun 2014.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Indah Fatinaware mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan PTPN XIV di dua kabupaten ini telah merugikan negara dari penerimaan pajak. Negara tidak mendapatkan apa pun dari tindakan ilegal PTPN XIV tersebut.

Indah juga menyatakan sebagai satu perusahan milik negara, seharusnya PTPN XIV malu, karena tidak memberikan contoh kepada perusahan lain dalam hal kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

“Kalau perusahan negara saja seperti ini, apalagi dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, harusnya perusahaan yang notabene milik negara menjadi contoh dalam praktek perkebunan yang baik bukan memberikan contoh yang buruk dalam pengelolaan perkebunan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar Exwar menjelaskan bahwa ribuan masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut telah kehilangan akses dan wilayah kelola mereka. PTPN XIV selaku BUMN telah merampas sumber-sumber penghidupan masyarakat. Apalagi sejak tahun 2003 Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV telah habis dan belum ada perpanjangan hingga saat ini.

“Parahnya lagi, selama bertahun-tahun masyarakat berhadapan dengan pihak keamanan/Brimob yang tanpa henti melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat yang terus menolak keberadaan dan aktivitas PTPN XIV di lokasi mereka,” ujar Asmar.

Tidak sampai disitu, puluhan petani dikriminalisasi, pohon-pohon yang berada di kebun milik warga dirusak dan ditebang. Pohon jati, durian, rambutan, coklat, kelapa yang bernilai milyaran habis tak tersisa. Ternak-ternak warga mati diracun tanpa ada proses oleh pihak Kepolisian.

Asmar berharap, praktik ketidakadilan ini harus segera dihentikan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat telah bertahun-tahun telah bertindak represif melalui BUMN, PTPN XIV. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara negara juga berkewajiban menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berpihak ke rakyat,” tegasnya.

PTPN XIV menurut keempat leembaga tersebut dinilai telah melakukan usaha secara illegal selama 17 tahun. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi.

Dan menurut beberapa warga yang dijumpai, mereka kerap didatangi oknum aparat keamanan dengan tujuan agar tidak mengganggu usaha PTPN XIV di dua kabupaten ini. Kerugian meteril dan trauma mendalam dirasakan masyarakat di dua kabupaten ini sehingga tidak bisa lagi berani untuk menyuarakan fakta yang terjadi.

Maka dari itu mereka mendesak agar Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintah baik Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo dan Engkrang menyelesaikan secara meyeluruh secara adil dan menghentikan praktek-praktek penjajahan terhadap anak bangsa apapun namanya.

Serta kepada aparat kepolisian agar dalam penanganan baik yang terkait dengan pengamanan maupun penegakan hukum atas sengketa lahan warga kecamatan Keera kab. wajo dan warga Kabupaten Enrekang untuk bertindak profesional dan imparsial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...