Senin, 20 November 2017 | 04.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 15 Juli 2017 - 15:26 WIB

IMG-24097

Lahan rakyat yang diserobot oleh PTPN XIV di Kabupaten Enkerang Sulawesi Selatan. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTPN XIV ditengarai melakukan usaha secara illegal dan melakukan perampasan sumber-sumber penghidupan masyarakat secara paksa di dua kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Enrekang dan Wajo.

Hal ini disampaikan oleh 4 lembaga masing-masing Sawit Watch, Walhi Sulsel, KPA Wilayah Sulsel dan Aman Sulsel dalam keterangan resminya, Sabtu (15/7).

Mereka menilai, lahan seluas 12.170 Ha dengan total luasan 17.500 Ha. PTPN XIV yang merupakan salah satu perusahaan negara dengan usaha utamanya adalah kelapa sawit, telah melakukan usaha secara illegal, dimana PTPN XIV dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan Hak Guna Usaha yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK no Nomor 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan NO 39 Tahun 2014.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Indah Fatinaware mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan PTPN XIV di dua kabupaten ini telah merugikan negara dari penerimaan pajak. Negara tidak mendapatkan apa pun dari tindakan ilegal PTPN XIV tersebut.

Indah juga menyatakan sebagai satu perusahan milik negara, seharusnya PTPN XIV malu, karena tidak memberikan contoh kepada perusahan lain dalam hal kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

“Kalau perusahan negara saja seperti ini, apalagi dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, harusnya perusahaan yang notabene milik negara menjadi contoh dalam praktek perkebunan yang baik bukan memberikan contoh yang buruk dalam pengelolaan perkebunan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar Exwar menjelaskan bahwa ribuan masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut telah kehilangan akses dan wilayah kelola mereka. PTPN XIV selaku BUMN telah merampas sumber-sumber penghidupan masyarakat. Apalagi sejak tahun 2003 Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV telah habis dan belum ada perpanjangan hingga saat ini.

“Parahnya lagi, selama bertahun-tahun masyarakat berhadapan dengan pihak keamanan/Brimob yang tanpa henti melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat yang terus menolak keberadaan dan aktivitas PTPN XIV di lokasi mereka,” ujar Asmar.

Tidak sampai disitu, puluhan petani dikriminalisasi, pohon-pohon yang berada di kebun milik warga dirusak dan ditebang. Pohon jati, durian, rambutan, coklat, kelapa yang bernilai milyaran habis tak tersisa. Ternak-ternak warga mati diracun tanpa ada proses oleh pihak Kepolisian.

Asmar berharap, praktik ketidakadilan ini harus segera dihentikan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat telah bertahun-tahun telah bertindak represif melalui BUMN, PTPN XIV. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara negara juga berkewajiban menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berpihak ke rakyat,” tegasnya.

PTPN XIV menurut keempat leembaga tersebut dinilai telah melakukan usaha secara illegal selama 17 tahun. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi.

Dan menurut beberapa warga yang dijumpai, mereka kerap didatangi oknum aparat keamanan dengan tujuan agar tidak mengganggu usaha PTPN XIV di dua kabupaten ini. Kerugian meteril dan trauma mendalam dirasakan masyarakat di dua kabupaten ini sehingga tidak bisa lagi berani untuk menyuarakan fakta yang terjadi.

Maka dari itu mereka mendesak agar Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintah baik Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo dan Engkrang menyelesaikan secara meyeluruh secara adil dan menghentikan praktek-praktek penjajahan terhadap anak bangsa apapun namanya.

Serta kepada aparat kepolisian agar dalam penanganan baik yang terkait dengan pengamanan maupun penegakan hukum atas sengketa lahan warga kecamatan Keera kab. wajo dan warga Kabupaten Enrekang untuk bertindak profesional dan imparsial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...