Sabtu, 23 September 2017 | 07.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

17 Tahun PTPN XIV Praktek Usaha Ilegal dan Rampas Lahan Rakyat

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 15 Juli 2017 - 15:26 WIB

IMG-24097

Lahan rakyat yang diserobot oleh PTPN XIV di Kabupaten Enkerang Sulawesi Selatan. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTPN XIV ditengarai melakukan usaha secara illegal dan melakukan perampasan sumber-sumber penghidupan masyarakat secara paksa di dua kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Enrekang dan Wajo.

Hal ini disampaikan oleh 4 lembaga masing-masing Sawit Watch, Walhi Sulsel, KPA Wilayah Sulsel dan Aman Sulsel dalam keterangan resminya, Sabtu (15/7).

Mereka menilai, lahan seluas 12.170 Ha dengan total luasan 17.500 Ha. PTPN XIV yang merupakan salah satu perusahaan negara dengan usaha utamanya adalah kelapa sawit, telah melakukan usaha secara illegal, dimana PTPN XIV dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan Hak Guna Usaha yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK no Nomor 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan NO 39 Tahun 2014.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Indah Fatinaware mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan PTPN XIV di dua kabupaten ini telah merugikan negara dari penerimaan pajak. Negara tidak mendapatkan apa pun dari tindakan ilegal PTPN XIV tersebut.

Indah juga menyatakan sebagai satu perusahan milik negara, seharusnya PTPN XIV malu, karena tidak memberikan contoh kepada perusahan lain dalam hal kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

“Kalau perusahan negara saja seperti ini, apalagi dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, harusnya perusahaan yang notabene milik negara menjadi contoh dalam praktek perkebunan yang baik bukan memberikan contoh yang buruk dalam pengelolaan perkebunan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar Exwar menjelaskan bahwa ribuan masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut telah kehilangan akses dan wilayah kelola mereka. PTPN XIV selaku BUMN telah merampas sumber-sumber penghidupan masyarakat. Apalagi sejak tahun 2003 Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV telah habis dan belum ada perpanjangan hingga saat ini.

“Parahnya lagi, selama bertahun-tahun masyarakat berhadapan dengan pihak keamanan/Brimob yang tanpa henti melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat yang terus menolak keberadaan dan aktivitas PTPN XIV di lokasi mereka,” ujar Asmar.

Tidak sampai disitu, puluhan petani dikriminalisasi, pohon-pohon yang berada di kebun milik warga dirusak dan ditebang. Pohon jati, durian, rambutan, coklat, kelapa yang bernilai milyaran habis tak tersisa. Ternak-ternak warga mati diracun tanpa ada proses oleh pihak Kepolisian.

Asmar berharap, praktik ketidakadilan ini harus segera dihentikan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat telah bertahun-tahun telah bertindak represif melalui BUMN, PTPN XIV. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara negara juga berkewajiban menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berpihak ke rakyat,” tegasnya.

PTPN XIV menurut keempat leembaga tersebut dinilai telah melakukan usaha secara illegal selama 17 tahun. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi.

Dan menurut beberapa warga yang dijumpai, mereka kerap didatangi oknum aparat keamanan dengan tujuan agar tidak mengganggu usaha PTPN XIV di dua kabupaten ini. Kerugian meteril dan trauma mendalam dirasakan masyarakat di dua kabupaten ini sehingga tidak bisa lagi berani untuk menyuarakan fakta yang terjadi.

Maka dari itu mereka mendesak agar Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintah baik Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo dan Engkrang menyelesaikan secara meyeluruh secara adil dan menghentikan praktek-praktek penjajahan terhadap anak bangsa apapun namanya.

Serta kepada aparat kepolisian agar dalam penanganan baik yang terkait dengan pengamanan maupun penegakan hukum atas sengketa lahan warga kecamatan Keera kab. wajo dan warga Kabupaten Enrekang untuk bertindak profesional dan imparsial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...