Senin, 20 November 2017 | 04.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPA dan AMAN Sulsel Minta Hentikan Praktek Ilegal PTPN XIV

KPA dan AMAN Sulsel Minta Hentikan Praktek Ilegal PTPN XIV

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 15 Juli 2017 - 15:41 WIB

IMG-24099

Lahan rakyat yang diserobot oleh PTPN XIV di Kabupaten Enkerang Sulawesi Selatan. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Praktek ilegal usaha yang dilakukan PTPN XIV selama puluhan tahun dengan merampas lahan rakyat tidak boleh dibiarkan begitu saja, rakyat menderita tanpa ada penyelesaian oleh Negara melalui Pemerintah Kabupaten, BPN, Kepolisian bahkan Kementerian BUMN.

Konflik PTPN XIV di Kabupaten Wajo dan Enrekang diatas total lahan seluas 17.500 Ha telah melanggengkan ketimpangan agraria yang begitu besar. Negara melalui PTPN XIV menguasai ribuan Ha tanah sementara ada ribuan petani yang hanya memiliki lahan yang sempit dan bahkan tidak memiliki lahan (landless).

Konflik yang bersifat kronik, massif, sistemik dan berdampak luas seharusnya menjadi prioritas penyelesaian oleh Presiden Jokowi tanpa mengulur-ulur waktu. Program Reforma Agraria yang didengung-dengungkan dalam Nawacita Jokowi tidak akan berhasil jika konflik PTPN XIV selaku BUMN yang terjadi hampir diseluruh Indonesia hanya sekedar wacana belaka. Konflik yang terjadi di Kabupaten Wajo dan Enrekang hanya mewakili dan memperlihatkan situasi Agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Demikian hal itu disampaikan oleh Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Selatan dalam keterangan resminya, Sabtu (15/7).

Rizki meminta agar persoalan yang menyangkut kehidupan ribuan petani ini segera diselesaikan. Selama ini Negara telah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Ribuan petani di Kabupaten Wajo dan Enrekang telah kehilangan sumber-sumber agraria mereka. Negara melalui BUMN yaitu PTPN XIV telah merampas hak penghidupan rakyat.

Dijelaskan Rizki penguasaan lahan oleh PTPN XIV juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKS 1 Luwu dengan luas HGU 9.037 ha. Pabrik Gula Bone, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 7.771.

Kemudian Pabrik Gula Camming, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 9.837. Pabrik Gula Takalar, di Kabupaten Takalar, dengan luas areal HGU 7.970 hektar. Unit Sidrap dengan luas areal HGU 5.090 hektar di Kabupaten Sidrap. Unit Sakkoli dengan luas areal HGU 4.583 hektar di Kabupaten Wajo. Kebun Jeneponto (kapas) dengan luas areal HGU 145 hektar di Kabupaten Jeneponto. Kebun Kalosi (kopi) dengan luas areal HGU 26 hektar di Kabupaten Enrekang.Perkebunan Sawit di Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara seluas 3.102,75 Ha.

“Total penguasaan lahan di Sulawesi Selatanoleh PTPN XIV adalah 64.912,75 Ha. Jika setengah saja dari total luasan konsesi PTPN XIV dikembalikan ke masyarakat dengan alokasi 2 Ha per KK maka akan 16.000 KK atau sedikitnya sekitar 64.000 jiwa keluarga petani yang bisa mendapatkan manfaat dari lahan tersebut. Pertimbangan ini harus menjadi salah satu langkah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Sudah seharusnya UU Pokok Agraria dijalankan demi terwujudnya keadilan agraria sesuai mandat UU Dasar dan Pancasila,” tegas Rizki.

Syafruddin dari AMAN Sulawesi Selatan menegaskan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PTPN XIV sangat jelas menyengsarakan masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah yang dikuasai. Masyarakat adat di dua wiayah ini sudah lama ditindas oleh pengusaha dengan cara mengambil tanah masyarakat dan bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan.

“Seharusnya pemerintah setempat jeli dalam melihat persoalan ini, karena ini bukan hal baru yang terjadi tetapi sudah puluhan tahun terjadi. Sudah sangat jelas bahwa PTPN ini berusaha secara ilegal, seharusnya dengan mudah pemerintah mengambil tindakan, bukan dibiarkan begitu saja. Yang mengalami kerugian itu masyarakat, kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun harus hilang karena adanya kegiatan perusahaan diwilayah mereka,” tegas Syafruddin.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...