Senin, 20 November 2017 | 04.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Meski Belum Disetujui DPR, JK Tegaskan Perppu Ormas Berlaku

Meski Belum Disetujui DPR, JK Tegaskan Perppu Ormas Berlaku

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 15 Juli 2017 - 19:29 WIB

IMG-24109

Jusuf Kala (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan meski DPR belum menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) namun secara hukum tetap berlaku.

“Secara hukum bisa dipakai, begitu diumumkan kepada DPR akan berlaku sampai dengan DPR menetapkan yang lain,” kata JK di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7).

Pemerintah telah memberikan salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas kepada DPR usai mengumumkan penerbitannya pada Rabu (12/7) lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menurut Wapres, sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah telah memberitahukan perihal penerbitan Perppu tersebut, namun pemanfaatannya oleh pemerintah tergantung pada kasus yang terjadi.

“Apakah ada organisasi yang dianggap melanggar, dan apakah pemerintah mempunyai bukti-bukti yang nyata itu tentu ada prosesnya, ‘kan ditegur dulu dan lain sebagainya,” kata dia.

Usai penerbitan Perppu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Hukum dan HAM juga akan melakukan verifikasi terhadap ormas di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 344.039.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, kedua Kementerian itu berhak mencabut izin pendirian ormas jika terbukti bertentangan dengan ideologi negara.

Pendirian ormas di Indonesia wajib menerima landasan empat pilar kebangsaan, yakni ideologi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan RI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...