Rabu, 17 Januari 2018 | 19.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon Sebut Rezim Paranoid

Fadli Zon Sebut Rezim Paranoid

Reporter : Yudi | Sabtu, 15 Juli 2017 - 20:16 WIB

IMG-24111

Fadli Zon.Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah terlalu paranoid dengan mengeluarkan berbagai kebijakan karena perasaan paranoid tersebut malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pembubaran Ormas.

“Ini karena paranoid, menerbitkan perppu ormas kemudian pemblokiran Telegram. Pemerintah logikanya sangat menyedihkan,” kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

Menurutnya, persoalan Perppu Pembubaran Ormas ini tak perlu lagi diurus, karena sudah ada UU Ormas. Dalam UU Ormas, pemerintah cukup memberikan tiga kali peringatan pada ormas bersangkutan dan kalau terbukti maka boleh dibubarkan.

“Pengadilan suatu yang wajib dalam negara hukum yang demokratis. Ini semangat reformasi. Yang dikritik dalam otoritarianisme, karena kebebasan berkumpul tak diperbolehkan,” kata Fadli.

Ia menegaskan dengan Perppu ini pemerintah telah menambah dosis abuse of power. Bahkan, dia membandingkan kebijakan ini tak berbeda dengan kebijakan pemerintahan pada tahun 1960, di mana partai-partai dibubarkan dengan Penetapan Presiden.

Fadli menilai dengan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan sebuah kemunduran. Padahal Indonesia sudah merdeka tahun 1945, semua tokoh bangsa sepakat, kalau Indonesia menerapkan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

“Seolah-olah pemerintah ini ada yang mau menghidupkan kembali asas negara Islam, padahal, tokoh bangsa-bangsa pada tahun 1945, sudah sepakat menganut sistem kebangsaan,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...