Senin, 20 November 2017 | 04.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Minggu, 16 Juli 2017 - 17:49 WIB

IMG-24121

Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus (tengah) bersama sejumlah ormas Islam di Majalengka nayatakan menolak Perppu. KiniNews/Indra Subana.

MAJALENGKA, kini.co.id – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Majalengka (AUIM) menyatakan penolakannya atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 2013.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap di kediaman salah satu tokoh Majalengka yang juga mantan anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus di Jl Raya Cirebon-Bandung, Kadipaten, Majalengka, Minggu (16/7).

Adapun sejumlah Ormas di Majalengka yang hadir dalam pernyataan sikap penolakan tersebut yakni DPW Front Pembela Islam (FPI), DPD II Hizbuttahrir Indonesia (HTI), PD Persis, PD Pemuda Persis, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Korwil Tim Pembela Ulama (TPU), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Mawil LPI, The Monster Of Wadah Runtah kemudian Komunitas Santri Kalong, Komunitas Ruqyah Syar’iyyah dan komunitas Urang Majalengka.

Ade Firdaus mengatakan ada tiga poin penting dalam Perppu No 2 tahun 2017 yang membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak refresif dan otoriter terhadap ormas di Indonesia.

Pertama, dalam pasal 61 pemerintah dalam membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses peradilan.

“Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa membuktikan tuduhan yang disampaikan,” tegas Ade.

Kedua, kata Ade, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet dan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas, seperti larangan melakukan tindakan permusuhan SARA yang tercantum di pasal 59-3 dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UU 1945, pada pasal 59-4.

Ketiga, lanjutnya, adanya pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang tercantum di pasal 82-A, yang menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan.

“Kami mengajak DPR, umat Islam, tokoh, ormas dan masyarskat lainnya untuk menolak Perppu ini, serta mendorong untuk dilakukanya Yudicial Review terhadap Perppu tersebut,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...