Sabtu, 23 September 2017 | 07.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Minggu, 16 Juli 2017 - 17:49 WIB

IMG-24121

Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus (tengah) bersama sejumlah ormas Islam di Majalengka nayatakan menolak Perppu. KiniNews/Indra Subana.

MAJALENGKA, kini.co.id – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Majalengka (AUIM) menyatakan penolakannya atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 2013.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap di kediaman salah satu tokoh Majalengka yang juga mantan anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus di Jl Raya Cirebon-Bandung, Kadipaten, Majalengka, Minggu (16/7).

Adapun sejumlah Ormas di Majalengka yang hadir dalam pernyataan sikap penolakan tersebut yakni DPW Front Pembela Islam (FPI), DPD II Hizbuttahrir Indonesia (HTI), PD Persis, PD Pemuda Persis, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Korwil Tim Pembela Ulama (TPU), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Mawil LPI, The Monster Of Wadah Runtah kemudian Komunitas Santri Kalong, Komunitas Ruqyah Syar’iyyah dan komunitas Urang Majalengka.

Ade Firdaus mengatakan ada tiga poin penting dalam Perppu No 2 tahun 2017 yang membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak refresif dan otoriter terhadap ormas di Indonesia.

Pertama, dalam pasal 61 pemerintah dalam membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses peradilan.

“Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa membuktikan tuduhan yang disampaikan,” tegas Ade.

Kedua, kata Ade, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet dan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas, seperti larangan melakukan tindakan permusuhan SARA yang tercantum di pasal 59-3 dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UU 1945, pada pasal 59-4.

Ketiga, lanjutnya, adanya pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang tercantum di pasal 82-A, yang menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan.

“Kami mengajak DPR, umat Islam, tokoh, ormas dan masyarskat lainnya untuk menolak Perppu ini, serta mendorong untuk dilakukanya Yudicial Review terhadap Perppu tersebut,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...