Minggu, 23 Juli 2017 | 05.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Minggu, 16 Juli 2017 - 17:49 WIB

IMG-24121

Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus (tengah) bersama sejumlah ormas Islam di Majalengka nayatakan menolak Perppu. KiniNews/Indra Subana.

MAJALENGKA, kini.co.id – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Majalengka (AUIM) menyatakan penolakannya atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 2013.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap di kediaman salah satu tokoh Majalengka yang juga mantan anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus di Jl Raya Cirebon-Bandung, Kadipaten, Majalengka, Minggu (16/7).

Adapun sejumlah Ormas di Majalengka yang hadir dalam pernyataan sikap penolakan tersebut yakni DPW Front Pembela Islam (FPI), DPD II Hizbuttahrir Indonesia (HTI), PD Persis, PD Pemuda Persis, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Korwil Tim Pembela Ulama (TPU), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Mawil LPI, The Monster Of Wadah Runtah kemudian Komunitas Santri Kalong, Komunitas Ruqyah Syar’iyyah dan komunitas Urang Majalengka.

Ade Firdaus mengatakan ada tiga poin penting dalam Perppu No 2 tahun 2017 yang membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak refresif dan otoriter terhadap ormas di Indonesia.

Pertama, dalam pasal 61 pemerintah dalam membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses peradilan.

“Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa membuktikan tuduhan yang disampaikan,” tegas Ade.

Kedua, kata Ade, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet dan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas, seperti larangan melakukan tindakan permusuhan SARA yang tercantum di pasal 59-3 dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UU 1945, pada pasal 59-4.

Ketiga, lanjutnya, adanya pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang tercantum di pasal 82-A, yang menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan.

“Kami mengajak DPR, umat Islam, tokoh, ormas dan masyarskat lainnya untuk menolak Perppu ini, serta mendorong untuk dilakukanya Yudicial Review terhadap Perppu tersebut,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...
Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya
Politik - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:59 WIB

Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya

Malam puncak peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-19 dipusatkan di Lapangan DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7) malam, diisi ...
Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:19 WIB

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017 PKBDKN Garda Bangsa mengumumkan nama-nama pemenang Final Lomba Musabaqoh Kitab Kuning ...
Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 17:07 WIB

Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan

Komisi IV DPR RI akan segera memanggil Menteri Pertanian terkait penggrebekan 1.000 ton beras oplosan di gudang milik PT Indo ...
Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 16:38 WIB

Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi

Anak-anak merupakan aset bangsa yang sungguh berharga. Anak-anak merupakan pesan untuk masa depan. Sehingga harus dididik, dilindungi dan dijamin haknya ...
Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 15:45 WIB

Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memantau ada delapan titik panas karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah ...