Rabu, 17 Januari 2018 | 19.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Aliansi Umat Islam Majalengka Deklarasi Penolakan Perppu

Minggu, 16 Juli 2017 - 17:49 WIB

IMG-24121

Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus (tengah) bersama sejumlah ormas Islam di Majalengka nayatakan menolak Perppu. KiniNews/Indra Subana.

MAJALENGKA, kini.co.id – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Majalengka (AUIM) menyatakan penolakannya atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 2013.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap di kediaman salah satu tokoh Majalengka yang juga mantan anggota DPR Fraksi PAN, Ade Firdaus di Jl Raya Cirebon-Bandung, Kadipaten, Majalengka, Minggu (16/7).

Adapun sejumlah Ormas di Majalengka yang hadir dalam pernyataan sikap penolakan tersebut yakni DPW Front Pembela Islam (FPI), DPD II Hizbuttahrir Indonesia (HTI), PD Persis, PD Pemuda Persis, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Korwil Tim Pembela Ulama (TPU), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Mawil LPI, The Monster Of Wadah Runtah kemudian Komunitas Santri Kalong, Komunitas Ruqyah Syar’iyyah dan komunitas Urang Majalengka.

Ade Firdaus mengatakan ada tiga poin penting dalam Perppu No 2 tahun 2017 yang membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak refresif dan otoriter terhadap ormas di Indonesia.

Pertama, dalam pasal 61 pemerintah dalam membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses peradilan.

“Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas, tanpa membuktikan tuduhan yang disampaikan,” tegas Ade.

Kedua, kata Ade, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet dan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas, seperti larangan melakukan tindakan permusuhan SARA yang tercantum di pasal 59-3 dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UU 1945, pada pasal 59-4.

Ketiga, lanjutnya, adanya pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang tercantum di pasal 82-A, yang menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan.

“Kami mengajak DPR, umat Islam, tokoh, ormas dan masyarskat lainnya untuk menolak Perppu ini, serta mendorong untuk dilakukanya Yudicial Review terhadap Perppu tersebut,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...