Jumat, 27 April 2018 | 15.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Polri Sudah Kantongi Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan

Polri Sudah Kantongi Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 Juli 2017 - 01:48 WIB

IMG-24126

Kapolri Jendral Tito Karnavian , Kadiv Humas Polri Irjen Setya Wasisto.

JAKARTA, kini.co.id – Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas yang akan dibubarkan.

Data nama-nama ormas tersebut sudah disampaikan Polri kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.

“Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko,” kata Tito seusai peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, di Jakarta, Minggu (16/7).

Tito mengatakan sejumlah instansi terkait memang terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan mengenai ormas-ormas anti-Pancasila dan layak dibubarkan. Koordinasi dilakukan di bawah Menko Polhukam.

“Ada dari BIN (Badan Intelijen Negara), dari kejaksaan, yang perlu kita kumpulkan bersama, dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), dari yang lain,” papar dia.

Nantinya, lanjut Kapolri, pembubaran terhadap ormas tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Perppu itu mengubah aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 sehingga pemerintah tak harus menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan suatu ormas.

Perppu tersebut diterbitkan setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

“Saya pikir pembubaran ormas bertentangan dengan Pancasila itu tindakan yang perlu kita lakukan. Pro dan kontra itu biasa, tapi kalau sudah bicara Pancasila, NKRI, apa pun, harus kita hadapi,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...