Rabu, 17 Januari 2018 | 19.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Masyarakat Adat Nusantara Desak KPK Tangkap Faris Umlati

Masyarakat Adat Nusantara Desak KPK Tangkap Faris Umlati

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 12:53 WIB

IMG-24130

Aksi masyarakat Adat Nusantara mendesak KPK tangkap Faris Umlati, Bupati Raja Ampat. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id

Ratusan pemuda dari Masyarakat Adat Nusantara Raja Ampat, Papua Barat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, (17/7).

Mereka meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan dari aliansi masyarakat raja ampat terkait sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Papua Barat.

“Kami terlantar di tanah kami sendiri, kami ingin kesejahteraan. Kami meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan kami yang tertanggal 9 Mei 2017,” kata orator.

Pantauan dilokasi, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap Faris Umlati”. Faris merupakan Bupati di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Orator menduga Faris melakukan sejumlah penyimpangan. Penyimpangan pertama adalah terkait adanya kucuran anggaran sebesar Rp 122,5 triliun untuk pembanhunan jalan di Raja Ampat.

“Tapi pembangunan jalan sampai saat ini belum selesai. Kemudian 17 proyek, memang sudah ditolak namun pembangunannya tetap dilaksanakan dan masih banyak lagi korupsi yang dilakukan,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...