Sabtu, 23 September 2017 | 07.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pansus RUU Terorisme Minta Pemerintah Lengkapi Aturan Penyadapan

Pansus RUU Terorisme Minta Pemerintah Lengkapi Aturan Penyadapan

Reporter : Yudi | Senin, 17 Juli 2017 - 13:59 WIB

IMG-24133

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme DPR meminta Pemerintah segera melengkapi konten aturan penyadapan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 72 Pasal 31 tentang Penyadapan yang telah disepakati.

Sehingga aturan terkait penyadapan terduga teroris tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa dalam pasal tentang penyadapan pada RUU Terorisme, tidak mencantumkan lembaga yang mengizinkan penyadapan, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya.

Padahal dalam UU yang sudah existing, izin penyadapan jelas dari Pengadilan Negeri, dengan adanya batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menkominfo.

Menurutnya, jika merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK N0. 5 Tahun 2010.

Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apapun, disewakan dan diperjualbelikan

“Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang dimuat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...