Minggu, 23 Juli 2017 | 05.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pansus RUU Terorisme Minta Pemerintah Lengkapi Aturan Penyadapan

Pansus RUU Terorisme Minta Pemerintah Lengkapi Aturan Penyadapan

Reporter : Yudi | Senin, 17 Juli 2017 - 13:59 WIB

IMG-24133

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme DPR meminta Pemerintah segera melengkapi konten aturan penyadapan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 72 Pasal 31 tentang Penyadapan yang telah disepakati.

Sehingga aturan terkait penyadapan terduga teroris tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa dalam pasal tentang penyadapan pada RUU Terorisme, tidak mencantumkan lembaga yang mengizinkan penyadapan, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya.

Padahal dalam UU yang sudah existing, izin penyadapan jelas dari Pengadilan Negeri, dengan adanya batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menkominfo.

Menurutnya, jika merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK N0. 5 Tahun 2010.

Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apapun, disewakan dan diperjualbelikan

“Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang dimuat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...
Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya
Politik - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:59 WIB

Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya

Malam puncak peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-19 dipusatkan di Lapangan DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7) malam, diisi ...
Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:19 WIB

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017 PKBDKN Garda Bangsa mengumumkan nama-nama pemenang Final Lomba Musabaqoh Kitab Kuning ...
Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 17:07 WIB

Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan

Komisi IV DPR RI akan segera memanggil Menteri Pertanian terkait penggrebekan 1.000 ton beras oplosan di gudang milik PT Indo ...
Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 16:38 WIB

Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi

Anak-anak merupakan aset bangsa yang sungguh berharga. Anak-anak merupakan pesan untuk masa depan. Sehingga harus dididik, dilindungi dan dijamin haknya ...
Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 15:45 WIB

Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memantau ada delapan titik panas karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah ...